JAKARTA, REQNews - Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, apa yang sudah diputuskan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah final dan mengikat, maka pemerintah wajib melaksanakannya.
"Putusan MA kalau sudah judical review itu, adalah putusan final. Tidak ada banding terhadap judical review," jelas Mahfud, Senin, 9 Maret 2020.
Dia pun menuturkan, pemerintah harus menjalani keputusan tersebut. "Pemerintah tidak boleh melawan putusan pengadilan itu," ungkapnya.
Sebelumnya, MA memutuskan mengabulkan sebagian uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.
Sementara itu, Kementerian Keuangan akan mendalami keputusan Mahkamah Agung terkait pengabulan sebagian permohonan uji materi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Kita dalami keputusan tersebut seperti apa kebutuhannya, apa saja implikasinya, dan tentu situasi BPJS yang kita ketahui pada tahun lalu mengalami defisit cukup dalam,&rdquo; kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta.

Mahfud MD: Tarif BPJS Kesehatan Dibatalkan MA Final dan Mengikat

Berita Terkait

Berita Rekomendasi