Kasus Habib Rizieq, PT DKI Jakarta dan PN Jaktim Akan Dilaporkan

JAKARTA, REQNews - Tim pengacara Habib Rizieq Shihab menyatakan akan melaporkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ke Ombudsman RI dan Komisi Yudisial (KY).

Pelaporan ini terkait mempermasalahkan masa penahanan Habib Rizieq yang diperpanjang terkait kasus swab palsu di RS UMMI.

"Alasannya adalah masa penahanan habib Rizieq Shihab sudah habis, seharusnya Habib bebas di kasus RS UMMI habib Rizieq tidak pernah ditahan sebelumnya," kata Aziz dalam acara pernyataan sikap di Aula Masjid Baiturrahman, Jakarta Selatan, Selasa 24 Agustus 2021.

Menurut Aziz, sesuai pasal 27 ayat 1 KUHAP yang berhak melakukan penahanan terdakwa hanya majelis hakim yang menangani perkara Rizieq. Namun menurutnya, penetapan penahanan dilakukan wakil Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan surat dari PN Jakarta Timur.

"Kami akan mengadukan tindakan Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan penahanan habib Rizieq ke Ombudsman karena ini kami duga masuk mal administrasi dan juga tindakan PN Jaktim yang diskriminatif dan melanggar hukum," ungkapnya.

Alasan lainnya, Aziz mengklaim pengajuan kasasi pihaknya atas hasil Pengadilan Tinggi terkait perkara Rizieq telah ditolak.

Dalam laporannya nanti, tim kuasa hukum akan menyertakan juga petisi dan surat terbuka pernyataan sikap yang isinya menuntut agar Rizieq dibebaskan.

"Jadi akan lampirkan ke setiap surat-surat yang akan kita ajukan dalam waktu dekat kan kita akan ke Ombudsman besok rencananya dan juga ke Komisi Yudisial," tandasnya.

Tim pengacara juga telah melayangkan surat permohonan pembatalan perpanjangan masa penahanan terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Mahkamah Agung (MA), Kamis 19 Agustus 2021.

Pengajuan surat penolakan itu diajukan kubu lantaran perpanjangan penahanan terhadap Rizieq dianggap cacat prosedur dan bentuk kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.