PAPUA, REQnews - Polres Intan Jaya mengungkap terkait dengan kasus pemasukan dan penjualan Baban Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ilegal di wilayah Provinsi Papua Tengah.&nbsp; Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengungkapkan bahwa kejadian tersebut bermula pada Jumat 4 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIT.&nbsp; Ia mengatakan bahwa anggota Reskrim Polres Intan Jaya melakukan penyelidikan adanya dugaan pemasukan dan penjualan BBM bersubsidi pemerintah di wilayah hukum Polres Intan Jaya.&nbsp; “Pukul 11.30 wit, anggota Reskrim berhasil menemukan dan mengamankan jenis BBM berupa minyak tanah dari seorang pedagang yang dikenal dengan inisial R," kata Ignatius dalam keterangannya pada Rabu 16 Agustus 2023.&nbsp; "Dalam proses pengamanan barang tersebut, anggota reskrim memberikan Surat Tanda Terima Barang (STP) kepada pedagang tersebut, yang kemudian dilengkapi dengan salinan STP sebagai bukti,” kata dia.&nbsp; Ia mengatakan ketika dikonfirmasi terkait dugaan pungutan liar (pungli), pihak polres memberikan klarifikasi bahwa tidak ada indikasi adanya pungutan liar yang terjadi dalam penyelidikan ini.&nbsp; Adapun barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 300 liter bahan BBM jenis minyak tanah yang diangkut dalam lima drum, 20 liter BBM minyak tanah dalam satu jerigen.&nbsp; Lalu ada satu wadah penampung minyak berisi 30 liter, dua wadah takaran minyak tanah, dua buah corong corong minyak tanah, dan satu drum berisi 60 pertalite.&nbsp; Bahkan, kata dia, barang bukti berupa minyak tanah yang telah diamankan sebelumnya, dikabarkan telah dihilangkan oleh pihak yang terkait dalam kegiatan ilegal tersebut.&nbsp; Lebih lanjut, Ignatius mengatakan saat ini Polres Intan Jaya juga tengah melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi aktor intelektual di balik kegiatan ilegal ini, termasuk provokasi yang dilakukan kepada kelompok masyarakat.&nbsp; “Provokasi ini diyakini menjadi pemicu terjadinya unjuk rasa (Unras) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, termasuk kelompok mama-mama, terhadap Bupati,” ujarnya.&nbsp; Pasal diterapkan dalam kasus tersebut yaitu Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan lebih lanjut diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Polisi Ungkap Penjualan BBM Bersubsidi Ilegal di Intan Jaya Papua

Berita Terkait

Berita Rekomendasi