Pemerintah Cabut 22 Izin Pengelolaan Hutan atas Arahan Presiden Prabowo

JAKARTA, REQNews  — Pemerintah mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai lebih dari 1 juta hektare. Kebijakan itu diambil atas arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari penertiban izin kehutanan yang dinilai bermasalah dan merugikan lingkungan serta masyarakat.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pencabutan tersebut merupakan langkah lanjutan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola hutan. “Saya kembali diperintahkan untuk lebih berani menertibkan PBPH yang mengganggu masyarakat, lingkungan hidup, dan hutan kita,” kata Raja Juli dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.

Menurut Raja Juli, dari total luas PBPH yang dicabut, sekitar 1.012.016 hektare tersebar di sejumlah wilayah, termasuk 116.198 hektare di Sumatra. Rincian perusahaan pemegang izin dan lokasi konsesi yang dicabut akan diumumkan secara resmi melalui surat keputusan kementerian dalam waktu dekat.

“Secara resmi hari ini kami umumkan pencabutan 22 PBPH,” ujarnya.

Raja Juli menyebut kebijakan tersebut mencerminkan perhatian Presiden Prabowo terhadap isu kehutanan dan konservasi satwa. Ia menyinggung keputusan Prabowo yang sebelumnya menyerahkan konsesi PBPH miliknya di Aceh seluas 20 ribu hektare untuk dijadikan koridor gajah bekerja sama dengan World Wide Fund for Nature (WWF).

Dalam kurun satu tahun terakhir, pemerintah mengklaim telah menertibkan sekitar 1,5 juta hektare kawasan hutan melalui pencabutan izin. Sebelumnya, pada Februari lalu, Kementerian Kehutanan juga mencabut 18 PBPH dengan luasan signifikan.

Raja Juli menegaskan penertiban ini akan terus berlanjut. Pemerintah, kata dia, berkomitmen memastikan pemanfaatan kawasan hutan berjalan sesuai aturan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat di sekitar hutan.