Greenland Tegaskan Setia pada Denmark di Tengah Ancaman Trump

JAKARTA, REQNews - Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan sikap politik wilayahnya dengan menyatakan tetap memilih Denmark dibandingkan Amerika Serikat. Pernyataan ini menjadi salah satu sikap paling eksplisit pemerintah Greenland terkait masa depan status politik wilayah otonom tersebut.

Greenland saat ini berada dalam naungan Kerajaan Denmark dengan status otonomi. Sejumlah referendum sebelumnya menunjukkan mayoritas warga masih menginginkan hubungan politik tersebut tetap dipertahankan.

Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen di Kopenhagen, Selasa 12 Januari 2026. Nielsen menyebut situasi geopolitik global yang kian tegang memaksa Greenland memperjelas posisinya.

“Dalam kondisi krisis geopolitik saat ini, apabila harus memilih antara Amerika Serikat dan Denmark, maka pilihan kami adalah Denmark,” ujar Nielsen, seperti dikutip dari Al Jazeera.

Frederiksen dalam kesempatan yang sama mengakui tekanan dari Amerika Serikat bukan hal mudah untuk dihadapi, terlebih AS selama ini merupakan sekutu dekat Denmark. Namun, ia menegaskan bahwa tekanan tersebut tidak dapat diterima.

Pernyataan Nielsen muncul sehari setelah pemerintah Greenland secara resmi menolak kembali ancaman Presiden AS Donald Trump yang menyatakan keinginan mencaplok wilayah tersebut. Pemerintah koalisi Greenland menegaskan bahwa wacana pengambilalihan oleh AS sama sekali tidak dapat diterima dalam kondisi apa pun.

Pemerintah Greenland juga menekankan bahwa sebagai bagian dari Persemakmuran Denmark, wilayah itu merupakan anggota NATO. Dengan demikian, urusan pertahanan Greenland harus berada dalam kerangka aliansi NATO, bukan dikendalikan sepihak oleh negara lain.

Trump sebelumnya berulang kali menyatakan akan mengambil alih Greenland dengan berbagai cara. Ancaman tersebut memicu ketegangan di internal NATO serta menuai kecaman dari negara-negara Eropa, yang memperingatkan bahwa pencaplokan Greenland akan berdampak serius terhadap hubungan transatlantik.

Penolakan terhadap wacana tersebut juga datang dari kalangan politisi Greenland. Aaja Chemnitz, anggota parlemen Denmark asal Greenland dari Partai Inuit Ataqatigiit, menyatakan mayoritas penduduk Greenland yang berjumlah sekitar 56.000 jiwa tidak ingin menjadi warga negara Amerika Serikat.

“Greenland bukan untuk dijual dan tidak akan pernah dijual,” tegas Chemnitz. Menurutnya, identitas Greenland tidak bisa diukur dengan nilai ekonomi.

“Ini tentang bahasa, budaya, dan jati diri kami. Menjadi warga Amerika akan mengubah segalanya, dan itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat Greenland,” ujarnya.