JAKARTA, REQnews - Jajaran Kabinet Indonesia Maju kembali diisi alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Dia adalah Edward Omar Sharif Hiariej yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.
Guru besar ilmu hukum pidana Universitas Gadjah Mada ini dilantik sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM di Istana Negara bersama dengan empat wakil menteri lainnya, yaitu Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan, Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan, Harfiq Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Pahala Nugraha Mansyuri sebagai Wakil Menteri BUMN.
Pelantikan para wakil menteri itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Sebagai informasi,&nbsp;Edward Hiariej sendiri menjadi guru besar saat berusia 37 tahun yang menjadikannya sebagai salah satu profesor termuda. Sebelumnya dia bahkan mendapatkan gelar doktor hanya dalam waktu 2 tahun saja.
Gelar Doktor itu diraihnya pada Maret 2008. Saat itu pria kelahiran Ambon pada 10 April 1973 ini menuntaskan disertasinya tentang penyimpangan asas legalitas dalam pelanggaran berat HAM.
Menariknya, guru besar UGM ini ternyata pernah gagal lulus dalam Ujian Masuk Perguruan Tinggi UGM pada 1992. Saat itu dia berencana masuk ke Fakultas Hukum di universitas itu.
Kegagalan itu menjadi lecutan bagi dirinya hingga akhirnya berhasil lolos pada UMPTN tahun berikutnya. Setelah lulus pada 1998, Eddy mengikuti tes penerimaan dosen dan dinyatakan lolos. Dia pun pernah menjadi Asisten Wakil Rektor Kemahasiswaan UGM periode 2002-2007.
Namanya cukup dikenal sebagai ahli hukum pidana yang dipanggil menjadi saksi berbagai persidangan, salah satunya dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019. Dia menjadi saksi ahli untuk pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang sedang mempertahankan klaim kemenangan melawan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Jokowi-Ma'ruf diketahui memenangkan sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi tersebut dan kini telah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Sebelum itu,&nbsp;ia&nbsp;juga pernah menjadi ahli dalam sidang kasus penodaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Selain itu, dia juga pernah menjadi ahli hukum pidana yang dihadirkan jaksa dalam sidang kasus pembunuhan dengan kopi sianida yang melibatkan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwanya. Kini lebih dari setahun setelah menjadi ahli untuk Jokowi-Ma'ruf dalam sidang MK,&nbsp;Edward masuk dalam jajaran pemerintahan.
Dia akan mendampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan menambah jajaran Kabinet Indonesia Maju.&nbsp;Edward mengatakan dirinya akan berbagi tugas dengan Yasonna.
Untuk saat ini, Eddy mengaku akan terlebih dahulu mempelajari dan mengidentifikasi masalah-masalah yang cukup krusial di Kemenkumham untuk kemudian dicari solusinya.
"Saya pasti akan berkoordinasi karena sebagai wamen adalah membantu menteri," kata&nbsp;Edward di Istana Negara Jakarta.
Kecerdasan dan pengalaman yang dimiliki Eddy diharapkan mampu memajukan Kemenkumham ke arah yang lebih baik lagi. "Terus terang saya baru dilantik, belum sampai 2 jam, tentunya sebagai orang baru yang masuk ke Kementerian Hukum dan HAM saya akan mempelajari, mengidentifikasi lebih dulu kira-kira masalah apa yang cukup krusial di kemenkumham dan apa solusinya. Saya pasti akan berkoordinasi karena sebagai wamen adalah membantu menteri," katanya.
"Saya tadi baru kurang lebih 15 menit bertemu dengan Prof Yasonna Laoly sebagai Menkumham. Kami belum bicara lebih banyak karena beliau ada rapat dengan Menkopolhukam pada pukul 11.00 (WIB) ini dan insya Allah pada Senin nanti, 28 Desember kami akan berkoordinasi," ujarnya.
Ia&nbsp;pun mengaku belum berbagi tugas dengan Yasonna. "Karena tugas dari wamen itu adalah membantu menteri maka Pak Menteri dan saya akan melakukan pembagian tugas mana yang akan beliau tangani dan mana yang akan saya tangani atau apa yang akan saya bantu kepada beliau," kata dia.
Pakar hukum pidana itu mengaku hanya merujuk kepada Undang-undang Kementerian Negara terkait tugas-tugas yang mungkin akan dikerjakannya. "Bahwa pada dasarnya dan ini juga sudah dikatakan Presiden Joko Widodo saat beliau dilantik sebagai presiden dan kemudian saat beliau melantik kabinet kerja pada 23 Oktober 2019 beliau sudah mengatakan bahwa tidak ada visi menteri yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden, karena itu tugas wamen berdasarkan uu kementerian negara sudah barang tentu adalah membantu menteri," katanya.
Dari berbagai direktorat jenderal di Kemenkumham, dia&nbsp;yakin memiliki masalah masing-masing. "Sudah barang tentu masing-masing direktorat jenderal punya masalah tersendiri dan saya akan koordinasikan dengan pak menteri mana yang harus diperbaiki dan mana yang sudah baik dan ditingkatkan, kami belum bicara detail mengenai tupoksi dan apa yang menjadi tugas saya," ucapnya.
Edward&nbsp;mengaku baru diminta Mensesneg Pratikno untuk datang ke istana pada Senin 21 Desember lalu. "Saya kebetulan dihubungi bapak Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno pada hari Senin dan diminta untuk datang ke Jakarta karena direncanakan pada Rabu, 23 Desember ini akan ada pelantikan sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia," ungkapnya.

Jabat Wamenkumham, Ini Kecerdasan dan Sepak Terjang Edward Os Hiariej

Berita Terkait

Berita Rekomendasi