Karen Oh Karen...

Sabtu, 28 Maret 2020 – 12:01 WIB

Karen Agustiawan (Foto: Istimewa)

Karen Agustiawan (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Sekonyong konyong dunia penegakan hukum berguncang saat Kejaksaan Agung menyampaikan adanya dugaan tindak pidana korupsi di tubuh PT. Pertamina (Persero).

Tak main-main, Kejaksaan menduga nilai kerugian negara mencapai Rp. 568.060.000.000,- (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh juta rupiah). Sebuah nilai yang fantastis bagi korps Adhyaksa untuk menjebloskan sosok besar Karen Agustiawan ke dinginnya penjara!

Pertanyaannya adalah, mengapa Kejaksaan begitu ngotot menjebloskan Karen, mantan Dirut Pertamina lulusan Universitas Harvard. Sebelum perkara ini mencuat ke publik, Karen memang sangat sering muncul di berbagai media massa karena berbagai prestasinya di dunia migas.

Bahkan pemberitaan media menjadikan sosok Karen tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya lingkungan PT Pertamina. Pun juga tercatat sebagai wanita pertama yang menduduki posisi sebagai Dirut perusahaan minyak yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara ini.

Lalu apa dalil kejaksaan? Ya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Karen telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di perusahaan migas pelat merah tersebut, yaitu dengan melakukan Participation Interest atas Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Autralia pada tahun 2009.

Mereka beralasan karena Karen yang menyetujui PI blok BMG tersebut diduga dilakukan tanpa adanya due diligence serta tanpa adanya Analisa Resiko. Ditambah, dirinya menindaklanjuti persetujuannya dengan menanda tanganani Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa adanya persetujuan dari bagian Legal dan Dewan Komisaris PT. Pertamina.

Jaksa Agung saat itu, M Prasetyo dan jajarannya pun melabeli Karen dengan tudingan memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Roc Oil Company Limited (ROC Ltd) sehingga merugikan negara sebesar Rp. 568.060.000.000,-

Karen tak sendiri meladeni perkara yang disidik oleh Pidsus Kejaksaan Agung ini. Ia bersama Ferederick ST Siahaan, Ir. Bayu Kristianto, MM dan Genades Panjaitan. Dalam Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengenakan mereka dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam surat tuntutan yang dibacakan di hadapan persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Karen dan teman-temannya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan menjatuhkan: a) pidana penjara selama 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000; dan b) membayar uang pengganti sebesar Rp. 284.033.000.000. Terkait pidana tambahan berupa uang pengganti, JPU menyatakan bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah maka terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya. Dan karean terdapat kerugian keuangan negara cq. PT. Pertamina, maka terdakwa harus membayar uang pengganti untuk menutup kerugian keuangan negara sebagaiman diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 yang besarnya didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Ri. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan peranannya masing-masing dengan perhitungan sebagai berikut, kerugian negara sebesar Rp. 568.060.000.000,- akan dibebankan kepada:
1. Karen Agustiawan sebesar Rp. 170.419.800.000,-
2. Ir. Bayu Kristanto, MM sebesar Rp. 170.419.800.000,-
3. Ferederick ST Siahaan sebesar Rp. 113.613.200.000,-
4. Genades Panjaitan sebesar Rp. 113.613.200.000,-

Setelah masa sidang yang memakan waktu beberapa bulan dan di setiap pemberitaannya menjadi headline berbagai media sehingga mampu menyedot perhatian masyarakat, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kemudian memutuskan Karen Agustiawan dan kawan kawannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.

Namun di bagian lain dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga menyebutkan bahwa Karen Agustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘korupsi secara bersama-sama’ sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan oleh karenanya Karen dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan.

Mendapati dirinya dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Karen kemudian menyatakan banding dan akhirnya pada tingkat Kasasi Karen Agustiawan dinyatakan lepas.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menjelaskan bahwa Karen Agustiawan disebut tidak melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi investasi perusahaan di Blok Baster Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009.

Menurut Abdullah dalam perkara tersebut Karen Agustiawan hanya menjalankan keputusan yang ada di rapat direksi bersama para pimpinan PT Pertamina (Persero) lainnya. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai tindakan Karen dalam investasi itu bukan pidana, melainkan business judgement rule. Vonis kasasi untuk Karen dibacakan dalam sidang Senin, 9 Maret 2020.

Majelis hakim yang menyidangkan diketuai oleh Hakim Agung Suhadi, serta hakim anggota Krisna Harahap, Abdul Latif, Mohammad Askin dan Sofyan Sitompul. Putusan MA ini sekaligus menggugurkan putusan di pengadilan sebelumnya. Dalam putusan di pengadilan tingkat pertama, Karen dinilai terbukti merugikan negara ratusan miliar dalam investasi  Pertamina di Blok Basker Manta Gummy.

Putusan lepas Mahkamah Agung terhadap kasus Karen ini menambah deretan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dipergunakan sebagai acuan bagi para hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif. Tidak banyak hakim yang mengakui adanya ‘business judgement rule’ dalam perkara korupsi.

Gebrakan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menangani kasus Karen Agustiawan patut diacungi jempol karena pemikirannya yang sangat progresif dan mampu memberikan warna baru dalam dunia peradilan di Indonesia.

PT. Pertamina merupakan perusahaan Badn Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya. BUMN sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan. BUMN Memberikan kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia.

Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang harus terus dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMN menjalankan usaha sebagaimana badan usaha yang lain, yaitu bertujuan untuk memperoleh keuntungan (profit oriented).

Dalam upaya memperoleh keuntungan, direksi perusahaan BUMN dituntut untuk cepat mengambil keputusan dan lincah melihat peluang sehingga terkadang mereka harus mengambil keputusan dalam waktu sangat singkat demi mendapatkan keuntungan besar. Sebagai contoh misalnya kasus Direktur Utama PT. Merpati, Hotasi Nababan yang mengambil keputusan bisnis dalam kondisi perekonomian yang tengah tidak stabil hingga menyebabkan kerugian pada perusahaan.

Kerugian yang terjadi karena keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi BUMN tersebut dianggap telah melanggar Undang-Undang mengenai perbendaharaan negara dan keuangan negara. Namun jika ditinjau dari aspek hukum perusahaan, direksi diberi kewenangan untuk mengambil berbagai langkah dalam hal pengurusan perseroan dan salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis.

Kewenangan tersebut dilindungi hukum sehingga tidak dapat diganggu gugat/diadili siapapun meskipun keputusan tersebut merugikan perseroan selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, sesuai ketentuan yang berlaku, rasional, tidak mengalami benturan kepentingan. Doktrin perlindungan atas keputusan bisnis yang dilakukan direksi tersebut disebut business judgement rule.

Dunia usaha di negeri ini seakan bersorak dan bersyukur dengan putusan Majelis Hakim MA atas kasus tersebut, seraya berharap kedepannya para penegak hukum dapat mengambil pelajaran berharga dari kasus Karen Agustiawan.