Welcome To The New Normal of Law Enforcement

Minggu, 19 April 2020 – 16:32 WIB

Welcome To The New Normal of Law Enforcement

Welcome To The New Normal of Law Enforcement

JAKARTA, REQnews - Sejak adanya pandemi COVID-19 yang serentak mengguncangkan dunia, rutinitas manusia seakan berubah total. Semua orang dituntut untuk banyak berdiam diri di rumah, istilahnya Work From Home (WFH).

Menghindari pertemuan dengan siapapun dan semua kegiatan ‘dipaksa’ untuk dilakukan dengan teknologi informasi. Bagi sebagian orang yang telah terbiasa melakukannya, tentu tidak ada masalah.

Namun bagaimana dengan mereka yang tinggal di daerah yang masih tidak terjangkau jaringan internet atau institusi yang hingga saat ini masih menjadikan kehadiran karyawannya sebagai patokan kualitas kinerja? Jawabannya adalah gagap!

Menyoroti tentang penegakan hukum Indonesia, apakah aparat penegak hukum kita telah siap menghadapi perubahan ini?

Sebenarmya beberapa ahli telah memprediksi akan adanya ‘New Normal’ sejak banyaknya korban meninggal dunia karena kasus COVID-19 mulai merebak di berbagai belahan dunia.

Awalnya new normal adalah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang mengacu pada kondisi keuangan setelah krisis keuangan pada tahun 2007-2008 dan setelah resesi global pada tahun 2008-2012. Istilah ini kemudian digunakan dalam berbagai konteks lain untuk menyiratkan bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak normal telah menjadi biasa.

Saat ini, Pemerintah sedang fokus pada bidang kesehatan dan perekonomian negara, sehingga mereka ‘sedikit’ lalai pada kualitas proses penegakan hukum.

Padahal penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Dan oleh karenanya, penegakan hukum harus terus berjalan apapun kondisinya.

Sebagaimana kita ketahui, beberapa bulan sebelum COVID-19 menyerang Indonesia atau tepatnya bulan Agustus 2019, Mahkamah Agung telah melakukan launching Aplikasi E-Court. Acara peluncuran aplikasi e-court dilaksanakan berbarengan dengan Pembinaan Teknis Yudisial dan penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada 4 lingkungan peradilan Mahkamah Agung di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI saat itu, Prof Dr M Hatta Ali, SH MH.

Aplikasi e-court diharapkan menjadi perubahan besar administrasi di pengadilan karena aplikasi e-court Mahkamah Agung memungkinkan penggugat melakukan permohonan atau gugatan perdata/perdata agama/TUN di seluruh Indonesia secara elektronik tanpa perlu datang langsung ke gedung pengadilan.

Pembayaran juga jadi makin ringkas, karena sistem e-payment memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan tersebut.

Pemanggilan elektronik (e-summons) juga sangat meringkas proses dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah yang berbeda.

Hal ini memungkinkan biaya panggilan ditekan seminimal mungkin sampai nol rupiah. Bahkan kedepannya sistem e-court sudah diarahkan ke penggunaan yang lebih luas, yaitu implementasi litigasi elektronik,sebagaimana amanat Perma No.3 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa dokumen jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dapat dikirimkan secara elektronik.

Kondisi COVID-19 ini, sepertinya ‘memaksa’ Mahkamah Agung yang rencananya baru akan mengimplementasikan aplikasi ini pada seluruh pengadilan di Indonesia dalam waktu setahun harus mempercepat prosesnya sesegera mungkin.

Diakui atau tidak, COVID-19 telah memaksa banyak pihak melaksanakan e-court termasuk pada kasus kasus pidana, yaitu dengan hanya menghadirkan Hakim, JPU dan Penasehat Hukum dalam satu ruangan persidangan dan para Terdakwa yang dihadirkan via Video Conference.

Namun ternyata minimnya sarana dan prasarana yang tersedia membuat proses peradilan menjadi sering terhambat. Signal internet yang naik turun sangat menyulitkan terdakwa untuk mendengar dan menyampaikan kesaksiannya.

Bahkan terkadang persidangan harus terhenti gegara signal yang tiba-tiba putus. Namun sejujurnya apabila sarana dan prasarananya bagus maka para terdakwa sangat diuntungkan dengan sistem pengadilan seperti ini, setidaknya mereka tidak harus menahan lapar dan haus saat persidangan karena jatah makan mereka dari Rutan tidak bisa dibawa ke Pengadilan.

Para terdakwa juga tidak bisa makan dan minum semaunya karena memang tidak memegang uang. Mereka harus berangkat pagi karena petugas pengawal tahanan dari kejaksaan negeri setempat menjemput mereka bersamaan dengan para tahanan lainnya, padahal tak jarang sidang baru dilaksanakan sore hari atau bahkan malam.

Rasa lapar dan haus harus ditahan hingga mereka kembali lagi ke Rumah Tahanan. Itu baru proses persidangannya saja. Belum lagi proses transportasi ke pengadilan negeri, tim REQnews.com pernah mengamati mobil tahanan kejaksaan di banyak daerah dan hampir sebagian besar kondisinya sangat memprihatinkan.

Tak jarang bentuk dan kondisinya kendaraan tahanan sudah layak dikatakan sebagai barang rongsokan. Rupanya Kejaksaan Agung masih belum menganggap pelayanan terhadap para tahanan sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan sehingga pengadaan mobil tahanan menjadi komponen yang mungkin tidak pernah diajukan kepada Kementrian Keuangan. Padahal hak para terdakwa dilindungi oleh Undang Undang!

Memang tak pernah ada yang tahu kapan pendemi COVID-19 ini akan berakhir. Namun yang pasti diyakini oleh banyak kalangan adalah bahwa rutinitas penegakan hukum akan tidak pernah sama lagi.

Aparat Penegak Hukum (APH) harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan global ini. Setidaknya datang ke kantor untuk sekedar mengisi presensi merupakan rutinitas yang saat ini sudah ditinggalkan. Prestasi APH akan dilihat dari kreatifitas kinerja serta pemikirannya.

Kesempatan bertemu dengan pihak-pihak yang dapat ‘mengganggu’ jalannya penegakan hukum menjadi jauh berkurang. Semoga tak ada lagi kasus-kasus gratifikasi APH yang tertangkap tangan oleh KPK. Welcome to ‘The New Normal’ of law enforcement!