Kasus Brigjen Prasetijo, Bukti Siklus Kutukan 5 Tahun di Bareskrim Nyata!

Rabu, 15 Juli 2020 – 22:30 WIB

Kasus Brigjen Prasetijo, Bukti Siklus Kutukan 5 Tahun di Bareskrim Nyata! Ini Buktinya

Kasus Brigjen Prasetijo, Bukti Siklus Kutukan 5 Tahun di Bareskrim Nyata! Ini Buktinya

JAKARTA, REQnews - Aneh tapi nyata. Kasus yang menjerat Brigjen Pol Prasetijo Utomo membuat kami di redaksi REQnews bertanya-tanya apakah kebetulan atau tidak, sejarah kisruhnya Bareskrim Polri selalu terjadi tiap lima tahun sekali. Gak percaya?

Redaksi mencatat geger di salah satu unit impian para taruna Akademi Kepolisian ini menyisakan 'kutukan' lima tahunan. Kutukan ini terjadi mulai dari tahun 2005, 2010, 2015 dan kini 2020.

Seperti ajang Pilpres, siklus lima tahunan ini selalu memunculkan sejumlah jenderal-jenderal aktif yang menjadi tumbal kutukan maut ini. Bahkan dua Kabareskrim yang notabene berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) pun mau tak mau ikut terjebak hingga masuk bui karena tergiur rayuan maut orang-orang berduit yang berperkara.

Kita mulai dari kutukan pada tahun 2005. Direktorat Kriminal Khusus pernah ternodai perilaku korup Kabareskrim Komjen Suyitno Landung dkk, dalam penyidikan kasus pembobolan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dengan modus kasus L/C fiktif PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali senilai Rp 1,3 triliun yang dilakukan Adrian Wawarontu yang belakangan divonis seumur hidup.

Kala itu, Adrian waktu itu menyuap sejumlah polisi. Beruntung aksi licik ini terbongkar dan Kapolri saat itu, Jenderal Sutanto, memerintahkan pengusutan tuntas. Alhasil, 17 anggota polri divonis dalam sidang disiplin dan Kanit II Perbankan Eksus Bareskrim Kombes Irman Santoso dipidana vonis 2 tahun 8 bulan. Irman pun ‘bernyanyi’ suap juga dinikmati Direktur Eksus saat itu Brigjen Samuel Ismoko yang lalu divonis 20 bulan penjara.

Tak terkecuali Kabareskrim Komjen Suyitno Landung terseret. Jenderal bintang tiga itu disidik oleh institusinya sendiri dan divonis 2 tahun 8 bulan.

Selanjutnya pada 2010 direktorat yang sama terjerat kasus lebih dasyat lagi yaitu Gayus Tambunan yang badainya tidak hanya menyerang penyidik polri tapi juga jaksa Cirus Sinaga (dihukum 5 tahun penjara) dan hakim Muhtadi Asnun (vonis 2 tahun penjara).

Polisi yang tersandung jatuh gegara Gayus adalah Kompol Arafat Enanie yang menerima suap hingga kemudian divonis 5 tahun penjara. Lalu dua Direktur Eksus saat itu, Brigjen Edmon Ilyas dan Brigjen Radja Erisman.

Edmon disidangkan oleh Majelis Etik Profesi Polri dan divonis tidak boleh bekerja lagi di lingkungan reskrim serta menyampaikan permintaan maaf kepada Korps Bhayangkara. Sementara Radja saat itu divonis membuat permintaan maaf dan dimutasi.

Radja bahkan secara terang menuding Kabaresrim saat itu, Komjen Susno Duadji, juga ‘bermain’ dalam kasus yang lain. Akhirnya Susno pun disidik dan belakangan dia divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari di PT Salma Arwana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat tahun 2008.

Sebelum divonis pidana, Kapolri Bambang Hendarso Danuri sebelumnya telah mencopot Susno dari jabatannya sebagai kabareskrim karena pernyataan kontroversinya yang mencetuskan, “cicak (KPK) kok lawan buaya (polisi)”.

Lagi, pada tahun 2015, sejarah kembali terulang. Direktorat yang saat itu digawangi Brigjen Kamil Razak itu tengah dalam sorotan setelah beberapa orang penyidiknya, termasuk Kasubdit VI Pidsus Kombes Daniel Bolly Hyronimus Tifaona, menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).

Penangkapan itu tidak diketahui oleh Wakapolri yang juga pelaksana tugas Kapolri, Komjen Badrodin Haiti, dan menimbulkan gelombang anti-polri di gedung KPK. Badrodin menyebut ada masalah komando di saat menangkap BW meskipun secara hukum tidak masalah. "Memang secara etika seharusnya saya diberi tahu. Kabareskrim Irjen Budi Waseso juga mengaku tidak tahu,” kata dia.

Kasus pidana BW yang dijerat Pasal 242 juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara juga buntut laporan politisi PDIP Sugianto Sabran itu, ghalibnya ditangani oleh Direktorat Pidana Umum (Pidum), bukannya Direktorat Pidana Khusus.

Kini di tahun 2020, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis harus bernasib sama dengan sejumlah jenderal-jenderal pendahulunya. Institusi dilacurkan dengan perbuatan Brigjen Prasetijo Utomo. Mantan Kasat Reskrim Polres Garut tersebut ditahan karena terbukti membuat surat jalan untuk Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Prasetijo ditahan di tempat khusus di Propam Mabes Polri karena terbukti bersalah melanggar kode etik. "Setelah dinyatakan oleh propam untuk penyidikan yang bersangkutan ada kesalahan sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik Polri dan kemudian juga ada PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang disiplin anggota Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Rabu 15 Juli 2020.

Argo mengatakan Prasetijo ditahan selama 14 hari. Selama masa pemeriksaan, Prasetijo dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri. "Ya kalau di pemeriksaan itu di propam itu ada ditempatkan di tempat khusus, ditahan lah di sana 14 hari," ujar Argo.

Ia menjelaskan pembuatan surat jalan seharusnya dilakukan oleh Kabareskrim atau Wakabreskrim. Menurut Argo, pembuatan surat jalan untuk Djoko Tjandra itu inisiatif pribadi dari Prasetijo.

"Surat jalan kan itu untuk penugasan suatu direktur maupun karo di Bareskrim Polri. Itu seharusnya dilakukan oleh Kabareskrim atau Wakabareskrim. Itu berkaitan dengan kegiatan untuk ke luar kota," ujar dia.

Saat ini pemeriksaan terkait kasus pembuatan surat jalan untuk Djoko Tjandra masih berlangsung. Jika ada oknum Polri lain yang terlibat, mereka akan ditindak tegas. "Tentunya nanti kan keterangannya akan berkembang, ya akan kami kembangkan semuanya. Masih kita dalami," kata dia.

Prasetijo dicopot dari Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri imbas pembuatan surat jalan untuk Djoko Tjandra. Pencopotan Prasetijo tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/1980/VII/KEP./2020 dan diteken As SDM Kapolri, Irjen Sutrisno Yudi Hermawan. Dalam surat telegram, tertulis mutasi Prasetijo dalam rangka pemeriksaan internal.

Polisi pun mengaku terus mendalami adanya keterlibatan pihak lain. "Tentunya dari penyidik Propam nanti akan mendalami kira-kira apakah ada keterlibatan pihak lain. Kalau memang ada ya nanti kita akan proses sesuai dengan perintah Kapolri. Kalau ada kita proses, kalau ada kita proses, kita periksa sama perlakuannya, tentunya kita tetap melalui praduga tak bersalah, kita mintai keterangan selengkap-lengkapnya," kata Argo.

So, kutukan siklus 5 tahunan oknum jenderal di Bareskrim yang bermain kasus sepertinya layak kita percayai. Apakah tahun 2025 kutukan ini masih tetap berlanjut? Kita lihat saja nanti.