Jarang Diketahui, A Sampai Z UU Ciptaker yang Diteken Presiden Jokowi

Selasa, 03 November 2020 – 10:33 WIB

Omnibus Law (Foto: Istimewa)

Omnibus Law (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken Omnibus Law Cipta Kerja. Tanda tangan Jokowi ini pun mengakhiri kontroversi UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut.

Disahkan di tengah pandemi COVID-19, Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR terbilang mengejutkan publik. Alhasil banyak penolakan dari sejumlah kalangan, mulai dari akademisi, organisasi masyarakat, mahasiswa hingga kalangan buruh. 

Mereka pun menggelar aksi massa terjadi sejak UU tersebut disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 hingga 2 November 2020. Ada juga yang menggugat UU Cipta Kerja melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, Omnibus law UU Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 5 Oktober 202 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta. Rapat itu dihadiri Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Dari 9 fraksi DPR, 6 fraksi menyetujui omnibus law RUU Cipta Kerja, 1 fraksi, yaitu PAN, menyetujui dengan catatan, sementara 2 fraksi, yaitu Demokrat dan PKS, menyatakan menolak RUU Cipta Kerja yang kini sudah menjadi UU itu.

Sebagai informasi, ada 7 UU yang dikeluarkan dari pembahasan UU Cipta Kerja, terutama UU tentang pendidikan, serta 4 UU yang dimasukkan ke pembahasan. Pun perubahan mengenai jumlah bab dan pasal dalam RUU Cipta Kerja. Saat disahkan, aturan itu setebal 905 halaman.

Meski sudah disahkan, UU Cipta Kerja ternyata masih banyak pasal di naskah yang diperbaiki. Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi saat itu mengakui naskah UU Ciptaker yang telah disahkan di paripurna DPR masih dalam proses pengecekan untuk menghindari kesalahan pengetikan. 

Proses finalisasi naskah omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) telah selesai pada Senin 12 Oktober 2020. Namun, jumlah halamannya bertambah banyak dari sebelumnya.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan naskah final UU Ciptaker terdiri dari 1.035 halaman. Naskah yang beredar berjumlah 905 halaman.

Soal jumlah halaman yang bertambah, Indra mengatakan perubahan terjadi karena ada penyuntingan format terhadap naskah UU Cipta Kerja. Ia menegaskan substansi dari omnibus law UU Cipta Kerja tak ada yang berubah.

Selain naskah berjumlah 905 halaman dan 1.035 halaman, terdapat 2 versi lagi naskah UU Cipta Kerja. Dua versi naskah tersebut berisi 1.028 halaman dan 1.052 halaman.

Pada draf final dengan 1.035 halaman, terdapat perubahan pada pasal mengenai persetujuan lingkungan. Perubahan termuat dalam Paragraf 3: Persetujuan Lingkungan. Aturan di omnibus law ini mengubah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada Pasal 24 UU Cipta kerja dalam 'Paragraf 3: Persetujuan Lingkungan, ada ayat (5) yang mengalami perubahan. Pasal 24 ayat (5) ini menyatakan keputusan kelayakan lingkungan hidup digunakan untuk persyaratan penerbitan perizinan berusaha, persetujuan pemerintah pusat, atau pemerintah daerah.

Pada versi draf sebelumnya, persetujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak disebut. Barulah sejak draf versi 9 Oktober 2020 yang berisi 1.052 halaman, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai disebut. Padahal, UU Cipta Kerja sudah disahkan sejak 5 Oktober.

Achmad Baidowi menjelaskan draf setebal 905 halaman yang dibawa dalam rapat paripurna DPR 5 Oktober 2020 merupakan draf yang masih belum tervalidasi dan masih mengalami perbaikan.

Dirinya juga mendapat draf versi 905 halaman. Namun, ia kembali mengatakan draf itu masih dapat berubah dan mengalami perbaikan. Kemudian, draf tersebut yang sekarang menjadi naskah UU Ciptaker setebal 1.035 halaman.

Saat UU Cipta Kerja disahkan sudah ada draf tertulisnya. Ia mengungkapkan draf yang disahkan di rapur Senin (5/10) lalu adalah draf yang memiliki substansi seperti naskah final UU Cipta Kerja setebal 1.035 halaman.

Setelah melewati proses yang cukup panjang dengan jumlah halaman yang berubah-ubah, akhirnya naskah final omnibus law Cipta Kerja disetor DPR ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Naskah yang disetorkan halamannya berjumlah 812.

Kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Mensesneg Pratikno untuk menyerahkan langsung naskah UU Cipta Kerja ke PBNU dan MUI. Pratikno juga sekaligus menjaring masukan dari sejumlah ormas Islam terkait UU Cipta Kerja tersebut.

MUI telah menerima naskah omnibus law UU Cipta Kerja dari Mensesneg Pratikno. Draf UU Cipta Kerja itu berisi 1.187 halaman.

Tak hanya MUI, PP Muhammadiyah juga sudah menerima naskah UU Cipta Kerja dari Mensesneg. Jumlah halaman naskah UU Cipta Kerja itu sama dengan yang diterima MUI, yakni 1.187 halaman. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kemudian memberikan penjelasan soal jumlah halaman. Perubahan jumlah halaman itu lantaran dilakukannya formatting dan pengecekan teknis oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). 

Proses itu, menurut dia, memang harus dilewati sebelum sebuah undang-undang disampaikan ke Presiden dan diundangkan.

Pratikno memastikan isi dan substansi UU Cipta Kerja tidak ada yang berbeda dari yang diserahkan DPR RI. Dia pun meminta perbedaan jumlah halaman tidak dijadikan indikator dalam mengukur kesamaan isi UU Cipta Kerja. 

Menurutnya, ukuran kertas dan font yang berbeda bisa membuat jumlah halaman berubah. Baleg DPR juga memberi penjelasan soal berubahnya jumlah halaman dalam naskah UU Cipta Kerja usai diserahkan ke Sekretariat Negara (Setneg). Hal itu disebut terkait dengan perbedaan format di DPR dengan Setneg.

Selain perbedaan format, rupanya ada perubahan pasal dalam naskah UU Cipta Kerja terbaru. Supratman menyatakan Pasal 46 UU Cipta Kerja telah dihapus.

Pasal 46 UU Cipta Kerja yang terkait kewenangan BPH Migas ada dalam naskah UU Cipta Kerja versi 812 halaman yang diserahkan DPR ke Setneg. Supratman menyebut pasal itu memang tidak seharusnya ada di dalam UU Cipta Kerja.

Jumlah halaman final menjadi 1.187 lembar. Dokumen UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara (JDIH Setneg). 

Jumlah halaman di UU ini adalah 1.187 lembar. Tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada di halaman 769, ada pula tanda tangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, tanda tangan Lydia Silvana Djaman selaku Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Setneg.