Ramalan Gus Dur, Ibaratkan Kemensos Isinya Banyak Tikus Kuasai Lumbung

Senin, 07 Desember 2020 – 09:40 WIB

Alm Gus Dur (Foto: Istimewa)

Alm Gus Dur (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Sejak berdirinya republik ini, sudah ada tiga menteri sosial yang ditangkap gegara korupsi. Sebut saja Bachtiar Chamsyah, Idrus Marham dan yang terakhir Juliari Batubara.

Ketiganya pun menjadi bukti bahwa Kementerian Sosial memang menjadi lumbung yang menggiurkan bagi para tikus-tikus rakus semasa panen duit APBN. Apalagi di era Presiden Joko Widodo, kementerian ini disuntik Rp 134,008 triliun. 

Tikus mana yang tak tergiur dengan nominal rupiah yang mungkin bisa bikin kayak anak cucu hingga 20 keturunan, mungkin. Namun ingatkan kalian, Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya pernah dibubarkan Presiden ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur pada November 1999.

Dulu Gus Dur membubarkan Departemen Sosial, yang kini sekarang bernama Kemensos, bersama dengan Departemen Penerangan. Alasan mantan Ketua PBNU itu simple, lembaga tersebut menjadi lumbung korupsi. 

"Karena departemen itu mustinya mengayomi rakyat, korupsinya besar-besaran. Sampai hari ini," ujar Gus Dur saat diwawancara presenter Andy F. Noya dalam program Kick Andy pada edisi 31 Desember 2009 seperti dikutip di akun Youtube Aminudin Khudhori.

Gus Dur pun ditanya, mengapa tidak membunuh tikusnya saja, jadi tidak perlu membakar lumbungnya. Ia menjawab, "Ya, Karena tikus menguasai lumbung."

Namun, keputusan itu membuat Gus Dur diturunkan sidang MPR 23 Juli 2001 karena ia juga mengeluarkan Dekrit Pembubaran DPR/MPR. Gus Dur nyaris menjadi presiden selama 20 bulan, yakni 20 Oktober 1999-23 Juli 2001.

Setelah itu, Sidang Istimewa MPR RI memutuskan untuk mengangkat wakilnya, Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden ke-5 RI.

Megawati pun memutuskan untuk membuka kembali Departemen Sosial. Pada 9 Agustus 2001 keputusan untuk membuka Depsos disambut suka cita oleh para pegawainya saat Megawati membacakan susunan Kabinet Gotong Royong.

Menteri Sosial yang ditunjuk Megawati adalah Bachtiar Chamsyah. Dia adalah Ketua Pansus DPR yang melengserkan Gus Dur dari kursi presiden. Masa jabatan politisi PPP ini cukup lama, yakni era Megawati dan periode pertama Presiden ke-VI RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bachtiar Chamsyah adalah menteri sosial terlama dalam sejarah reformasi. Bahkan, bisa dikatakan dalam sejarah RI, yakni selama 8 tahun lebih, dari 10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2009.

Namun, setelah paripurna skandal korupsi saat Bachtiar Chamsyah terungkap. Pada 2011, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan Bachtiar bersalah dalam kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi impor pada era 2004-2006.

Dia dituntut merugikan negara sebesar Rp 37,8 miliar. Kemudian Bachtiar dihukum 1 tahun 8 bulan penjara dengan denda Rp50 juta subsider 3 bulan penjara. Namun, Bachtiar Chamsyah kini sudah menghirup udara bebas.

Setelah dua dekade kebijakan Gus Dur membubarkan Kemensos tampaknya terbukti bahwa lembaga tersebut dijadikan oknum pejabatnya untuk melakukan korupsi. Apalagi sudah tiga menterinya ditetapkan menjadi tersangka.

Satu lagi adalah Idrus Marham yang ditetapkan menjadi tersangka korupsi meskipun kasusnya tidak terjadi pada kementerian tersebut. 

Dengan operasi tangkap tangan pada kasus suap yang menjerat Juliari Batubara Cs kembali membuka kebijakan lama Gus Dur. Namun, kebijakan serupa tampaknya tidak serta-merta dilakukan. Pasalnya lembaga tersebut sudah dilindungi UU.

Pada 2009 telah diterbitkan UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sehingga siapapun yang menjadi Presiden dengan suatu dekrit pun tidak bisa membubarkan Kemensos.

Apabila ada presiden yang membubarkan Departemen Sosial, dia berarti melanggar Undang Undang dan bisa di-impeacht, kata Bachtiar seusai aturan tersebut disahkan.

Kemensos sendiri saat ini mengemban anggaran cukup besar dalam bidang jaring pengaman sosial penanggulangan Covid-19. Kementerian yang dipimpin Juliari itu memiliki anggaran belanja terbesar senilai Rp134 triliun, berdasarkan informasi yang dirilis oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada Sabtu 10 Oktober lalu. 

Anggaran Kemensos terus meningkat sejalan dengan tugas penanganan dampak pandemi Covid-19 di bidang jaring pengaman sosial (JPS).

Juliari kala itu menyebutkan, anggaran Kemensos terus naik dari pagu indikatif senilai Rp62,7 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp104,4 triliun, lalu Rp124 triliun dan terkini senilai Rp134 triliun. "Ini terbesar dari seluruh kementerian/lembaga," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemensos juga menjadi kementerian dengan realisasi belanja terbesar pada Oktober 2020. Kemensos telah menyerap anggaran senilai Rp116,2 triliun.

Sementara itu, alokasi untuk Kemensos terdiri dari PKH dan bantuan beras PKH senilai Rp41,97 triliun, sembako dan bantuan tunai sembako Rp47,22 triliun, bansos Jabodetabek Rp7,10 triliun, dan bansos non-jabodetabek senilai Rp33,10 triliun.