Asuransi Jiwasraya dan Asabri, Riwayatmu Dulu…

Jumat, 24 September 2021 – 15:51 WIB

Ilustrasi Jiwasraya dan Asabri (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Jiwasraya dan Asabri (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Sejak berdiri pada 31 Desember 1859 dengan nama Nederlansche Indische Levenverzekering en Lijvrente Maatschappij(NILLMIJ), kemudian beralih menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 1973, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus mengalami dinamika dan perkembangan bisnis yang naik turun sebagaimana layaknya sebuah badan usaha.

Saat resesi ekonomi dan politik menerjang Indonesia di tahun 1998, yang mengakibatkan banyak bank harus mendapat bailout (suntikan) dana dari pemerintah berupa obligasi rekap. Jiwasraya tidak mendapat suntikan dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN).

Konon tanpa bailout pun Jiwasraya bisa menyelesaikan masalah keuangannya. Menteri Negara BUMN era SBY, Dahlan Iskan sempat menyampaikan apresiasi yang luar biasa.

Saat itu Jiwasraya melakukan upaya peningkatan performa bisnis yang lumayan signifikan. Salah satu indikatornya terlihat dari total aset yang mencapai Rp 17 triliun pada 2013, atau meningkat Rp 7,8 triliun dibanding total aset tahun 2012 sebesar Rp 9,3 triliun akibat revaluasi aset.

Hasil investasi tahun 2013 juga mencapai Rp 1,7 triliun atau meningkat Rp 1,1 triliun dari tahun sebelumnya.

Di tahun 2014 Jiwasraya tercatat memiliki jaringan kantor layanan yang cukup besar yang terdiri atas 17 kantor regional, 71 kantor cabang, serta 412 kantor area dengan dukungan sekitar 10.000 agen. 

Di tahun itu pula, Jiwasraya mengeluarkan produk yang dipercaya sebagai inovasi hebat berupa unit link JS Pro Mapan & JS Pro Idaman, dan produk endowment JS Plan Optima yang ditujukan untuk kalangan menengah ke atas.

Tampaknya tahun 2013 dan 2014 merupakan tahun ‘emas’ bagi asuransi pelat merah ini. Direksi dan para pemegang polis bahkan tak pernah mengira bahwa hanya beberapa tahun kemudian, asuransi tertua di Indonesia ini terpaksa hancur di tangan Presiden Joko Widodo.

Lain lagi dengan Asabri,  perseroan ini adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh pemerintah sebagai pengelola program asuransi sosial bagi Prajurit TNI, anggota Polri dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kemhan dan Polri, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Keberadaan ASABRI bermula dari permasalahan perbedaan karakteristik militer atas kepesertaan prajurit TNI, anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri (belum terdapat PPPK) yang pada awal mulanya merupakan Peserta Taspen (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) yang dibentuk pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963.

Untuk mempermudah pengelolaan asuransi bagi peserta militer, berdasarkan gagasan dari pihak Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dalam hal ini Angkatan Darat dan persetujuan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan serta Badan Pimpinan Umum PN Taspen, maka pada tanggal 1 Januari 1964 dibentuklah Cabang Khusus Urusan Militer dengan nama Taspenmil yang beroperasi di Kantor Staf Keuangan Angkatan Darat di Jl. Merdeka Selatan No. 7 Jakarta Pusat.

Taspenmil inilah yang kemudian menjadi cikal bakal PT ASABRI (Persero).

Kini cerita indah kedua asuransi besar Indonesia itu tinggal sepenggal kisah pilu di tengah pikuknya penegakan hukum negeri ini.

Bermula saat Jiwasraya dinyatakan berada dalam tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif Rp 23,92 triliun pada September 2019. Sehingga Jiwasraya membutuhkan uang sebesar Rp 32,89 triliun untuk kembali sehat.

Memang sejak tahun 2006 Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif Rp 3,29 triliun. Diperkuat dengan opini ‘disclaimer’ (tidak menyatakan pendapat) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). untuk laporan keuangan 2006-2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya.

Defisit perseroan semakin lebar, yakni Rp 5,7 triliun pada 2008 dan Rp6,3 triliun pada 2009.

Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar Rp 1,3 triliun pada akhir 2011. Bapepam-LK memberikan izin produk JS Proteksi Plan pada 18 Desember 2012. JS Proteksi Plan dipasarkan melalui kerja sama dengan bank (bancassurance).

Kondisi keuangan Jiwasraya menunjukkan sesuatu yang membaik. Laporan keuangan Jiwasraya pada 2017 dinyatakan positif dengan raihan pendapatan premi dari produk JS Saving Plan mencapai Rp 21 triliun. Selain itu, perseroan meraup laba Rp 2,4 triliun naik 37,64 persen dari tahun 2016.

Sepanjang 2013-2017, pendapatan premi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk JS Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahun.

Direktur Pengawasan Asuransi OJK, Ahmad Nasrullah di tahun 2018 menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar Rp 10,9 triliun. Pada bulan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dicopot.

Pencopotan itu diiringi dengan tindakan nasabah yang mulai mencairkan JS Saving Plan.

Hingga kini tak diketahui alasan sebenarnya dari tindakan nasabah yang nyaris bersamaan tersebut.

Pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai direktur utama Jiwasraya pada bulan Mei 2018. Asmawi adalah direktur utama Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada Kamis, 19 Maret 2015.

Di bawah kepemimpinannya, direksi baru melaporkan terdapat dugaan adanya kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Pricewater House Coopers (PwC) atas laporan keuangan 2017 mengoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar Rp 2,4 triliun menjadi hanya Rp 428 miliar.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengumpulkan direksi pada bulan Agustus 2018 untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Ia juga meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya.

Beberapa bulan berikutnya, Perseroan mengumumkan tidak dapat membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar Rp 802 miliar.

Pemegang saham kemudian menunjuk Hexana Tri Sasongko sebagai Direktur Utama menggantikan Asmawi Syam.

Hexana mengungkap Jiwasraya membutuhkan dana sebesar Rp 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas (RBC) 120 persen. Akibatnya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar Rp 27,24 triliun. Sementara itu, liabilitas dari produk JS Saving Plan yang bermasalah tercatat sebesar Rp 15,75 triliun.

Pada Desember 2019, Direktur Penyidikan Pidana Khusus Kejagung menyatakan adanya dugaan tindak pidana korupsi di Jiwasraya karena diduga ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi.

Jaksa Agung ST Burhanuddin bahkan mengatakan Jiwasraya banyak menempatkan dana investasi pada aset-aset berisiko. Oleh karenanya statusnya dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. 

Pada Rabu, 8 Januari 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya, laba perseroan sejak 2006 disebut semu karena diduga melakukan rekayasa akuntansi (window dressing).

Berbeda dengan kasus Jiwasraya, dugaan kasus korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Darat Bersenjata Republik Indonesia (Persero) justru dilaporkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir ke Kejagung pada Selasa, 22 Desember 2020.

Usai dilaporkan, Kejaksaan Agung pun bertindak. Bersama Polri, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk menangani kasus dugaan korupsi PT ASABRI (Persero).

Pada bulan Januari 2021, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Spindik) perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (Persero) periode 2012 - 2019.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, nilai kerugian negara dalam kasus korupsi pada PT ASABRI (Persero) mencapai Rp 22 triliun. Jumlah tersebut jauh di atas kerugian negara dalam kasus korupsi Jiwasraya, yakni Rp 16,8 triliun.

PT. Jiwasraya (Persero) dan PT. ASABRI (Persero) diduga melakukan kesalahan berinvestasi dengan membeli saham-saham second liner yang dianggap memilki resiko tinggi sehingga menyebabkan kerugian negara.

Namun dibalik dugaan tersebut, mucul beberapa pertanyaan dari ahli-ahli hukum yang dimuat di beberapa media mainstream, antara lain apakah para penegak hukum memahami bahwa melakukan investasi di bursa telah mengetahui adanya prinsip ‘high risk, high gain’, yang intinya melakukan investasi di pasar saham penuh dengan resiko dan selama saham belum dilepaskan maka semua kemungkinan masih berupa potensi; apakah ada aturan dalam kementrian BUMN yang melarang perusahaannya melakukan investasi dengan membeli saham second liner atau setidaknya adanya SOP bila melakukan investasi di pasar modal; Dan yang terakhir,  apakah ada saham yang dibeli oleh perusahaan BUMN tersebut dalam kondisi dilakukan suspend oleh OJK.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas tentu membuat publik semakin tidak mengerti mengapa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab pada lalu lintas jual beli saham malah menjadi pihak yang terlihat sangat lemah perannya dalam penegakan hukum kasus Jiwasraya dan Asabri. 

Padahal UU No.21/2011 mengamanatkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan dan menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan dan penyidikan  yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Oleh karenanya sebagaimana disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 1995 bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat dan oleh karenanya dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.

Sebagaimana asas Ultimum Remedium dalam hukum pidana Indonesia, sangat jelas bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum di negeri ini. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui.

Sanksi pidana dapat berupa penjara dan kurungan yang membuat terpidana harus terasing dan terpisah dari keluarga dan masyarakat. Sanksi yang paling kejam dalam tindak pidana korupsi pada kasus Jiwasraya adalah hukuman penjara seumur hidup yang membuat terpidana seakan tercabut dari kehidupannya. Apalagi terpidana bukanlah ASN atau Pejabat Negara melainkan pengusaha pasar modal.

Persoalannya, bagaimana jika ternyata hukuman itu dijatuhkan pada orang yang salah? Bagaimana jika ternyata Jaksa Penuntut Umum dan Hakim salah memaknai proses bisnis pasar modal yang memang sangat berbeda dengan pasar pada umumnya.

Runyamnya kondisi pasa modal paska penegakkan hukum Jiwasraya dan Asabri oleh Kejagung, contohnya IHSG yang menurun sangat tajam dan hingga kini belum mampu rebound seperti sebelum kasus tersebut, keresahan para investor yang takut bila sewaktu-waktu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, dan broker-broker asing yang memutuskan cabut dari BEI. 

Kini saatnya Otoritas Jasa Keuangan yang juga diberikan kewenangan melakukan penyidikan oleh undang-undang diijinkan memiliki porsi yang sesuai untuk memberikan kepastian hukum dibawah kewenangannya. Tanpa direcoki oleh institusi penegak hukum lainnya yang notabene belum tentu mampu memahami pola kerja dan system perdagangan di pasar modal.

Tentu dibutuhkan ‘political will’ dari pemerintah untuk merevisi Undang-undang Pasar Modal sehingga dapat menciptakan kenyamanan berusaha di pasar modal dan investasi dapat masuk kembali serta pembangunan di segala bidang dapat dilanjutkan setelah terhempas akibat pandemi.