IFBC Banner

Jagal Haus Darah Itu Bernama Jaksa

Selasa, 14 Desember 2021 – 14:24 WIB

Jaksa tuntut hukuman mati terdakwa kasus Asabri Heru Hidayat (Foto: Istimewa)

Jaksa tuntut hukuman mati terdakwa kasus Asabri Heru Hidayat (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pro dan kontra mengenai hukuman mati seolah-olah tidak menemui titik temu dalam setiap perdebatan. Hukuman mati mengundang berbagai macam reaksi dan pendapat dari para ahli hukum dan pegiat hak asasi manusia hingga masyarakat.

Isu hukuman mati kembali menarik untuk dibahas saat beberapa bulan lalu Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin menyampaikan wacana hukuman mati bagi koruptor yang juga dianggap telah merenggut hak masyarakat banyak.

Akhirnya, wacana hukuman mati tidak lagi menjadi wacana setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutannya pada kasus Asabri untuk terdakwa Heru Hidayat pada Senin, 6 Desember 2021.

Penerapan hukuman mati memang senantiasa kontroversial, karena hukuman mati dianggap melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya.

Hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman paling keji yang dianggap akan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya.

Hukuman ini juga melanggar hak untuk hidup yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (DUHAM).

Dahulu hukuman mati dipandang relevan, sah dan dilakukan secara terbuka didepan umum, dengan cara dipancung, dibakar, atau bahkan disiksa hingga mati. Di hampir seluruh belahan dunia, hukuman mati dilakukan untuk kejahatan-kejahatan subversif berupa penghinaan terhadap raja atau pemimpin agama, kejahatan perang dan pemberontakan, kriminalitas yang disertai dengan kekejaman, dan lain-lain.

Seringkali keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati tidak mengacu pada aturan yang ada, namun hanya berdasarkan perintah Raja saja. Seiring dengan perubahan sistem kenegaraan dan masyarakat, muncul pandangan baru terhadap hukuman mati.

Tindak kejahatan yang dapat dikenai sanksi hukuman mati dibatasi, antara lain untuk tindak pembunuhan berencana dan kejam serta prosedur pelaksanaannya dilakukan tertutup.

Pedang, goulatine dan siksaan kemudian digantikan dengan peluru, suntikan atau kursi listrik yang dipandang tidak terlalu menyakitkan. Keputusan untuk menjatuhkan hukuman diambil melalui mekanisme peradilan, bukan berdasarkan perintah penguasa semata-mata.

Dalam perkembangan terakhir, keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan. Pandangan tentang kodrat manusia menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (non-derogable rights) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat. Intinya, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atas nama Tuhan sekalipun.

Perubahan konsep dari hukuman sebagai pembalasan menjadi hukuman sebagai pendidikan dan permasyarakatan merupakan salah satu pandangan yang mendukung berubahnya pola pandang terhadap penghukuman. Penjara tidak disebut sebagai rumah tahanan, tapi lembaga permasyarakatan dengan asumsi para tahanan akan dididik untuk dapat kembali ke masyarakat, termasuk mereka yang melakukan kejahatan yang dipandang ‘layak’ dijatuhi hukuman mati.

Pendeknya, para pihak merasa bahwa hukum bukan saja mengedepankan asas penghukuman semata-mata, namun juga tidak terpisahkan dari konteks sosial dimana hukum tersebut tumbuh.  

Hukuman mati merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (International Covenant on Civil and Political Rights).

Meski diakui hak hidup sebagai non-derogable rights (hak yang tidak dapat dikurang-kurangi), pada Pasal 6 (ayat 2, 4, dan 5) secara tekstual dinyatakan bahwa hukuman mati masih diperbolehkan. Sementara itu pada Pasal 6 (ayat 6) kembali ditegaskan adanya semangat Kovenan ini untuk secara bertahap dan progresif menghapuskan praktek hukuman mati.

Pada Protokol Tambahan Kedua Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights; aiming at the abolition of the death penalty) yang diadopsi oleh Resolusi Mejelis Umum PBB pada 15 Desember 1989, secara tegas praktek hukuman mati tidak diperkenankan lagi.

Ketentuan hukuman mati kemudian juga dihapuskan diberbagai mekanisme pengadilan HAM internasional meskipun juridiksinya mencakup kejahatan paling berat dan serius di bawah hukum internasional. Statuta Tribunal HAM Internasional ad hoc untuk Negara-Negara Bekas Yugoslavia (Statute of International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY) dan Rwanda (Statue of International Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR). Demikian pula ketentuan ini ditiadakan pada Statua Roma Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute of the International Criminal Court), yang merupakan Pengadilan HAM Internasional yang permanen.

Pembatasan praktik hukuman mati tersebut antara lain bahwa hukuman mati hanya bisa dijatuhkan sesuai dengan keputusan hukum yang final lewat sebuah persidangan yang kompeten yang menjamin seluruh prinsip fair trial, paling tidak sesuai dengan Pasal 14 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, termasuk pada setiap kasus yang diancam hukuman mati, seorang terdakwa harus disediakan pembelaan hukum yang memadai.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meyakini bahwa perdebatan mengenai hukuman mati bukan saja pertarungan antara keyakinan, cara pandang dan pengalaman seseorang, namun juga relevansinya dengan konteks dimana hukuman mati tersebut akan diberlakukan.

Maka agak mengejutkan bila ditengah gegap gempitanya masyarakat internasional mulai menghapuskan hukuman mati dari jurisdiksi mereka, Jaksa Agung RI dengan bangga kembali mewacanakan hukuman keji ini bagi para koruptor.

Padahal belum ada data yang dapat dipercaya bahwa hukuman mati dapat mengurangi niat seseorang untuk melakukan tindak pidana tersebut. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik pada beberapa media menyebutkan bahwa Skandinavia yang memiliki tingkat korupsi sangat rendah justru tidak menerapkan ancaman hukuman mati pada koruptor.

Mungkin Jaksa Agung lupa bahwa Amandemen kedua UUD 1945 dengan tegas menyebutkan,“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Berikutnya UUD ini juga menyatakan,“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Maka tidak aneh bahwa negara ini memiliki pandangan sangat mulia yaitu bahwa hak hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas oleh siapapun atas dasar apapun.

Tuntutan hukuman mati oleh jaksa pada perkara Asabri seakan menempatkannya sebagai jagal yang haus darah sehingga membutakan mata tentang adanya hak-hak manusia yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945.