Tangguhkan Penahanan Jeng Tang, Bukti Kejaksaan Tak Punya Visi Pemberantasan Korupsi

Minggu, 15 Desember 2019 – 12:00 WIB

Jeng Tang saat ditangkap penyidik kejaksaan (Foto: Istimewa)

Jeng Tang saat ditangkap penyidik kejaksaan (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Kejaksaan Tinggi Sulsel menangguhkan penahanan kepada Jeng Tang. Pemilik nama asli Soedirjo Aliman sebelumnya ditahan usai ditangkap tim Intelijen Kejagung di sebuah hotel, kawasan Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Jeng Tang merupakan tersangka kasus dugaan penyewaan lahan negara untuk akses jalan kepada PT Pembangunan Perumahan (PP) BUMN senilai Rp 500 juta pada proyek pembangunan Makassar New Port (MNP) di Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar pada tahun 2015.

Mengomentari hal tersebut, pengamat kejaksaan Halius Hosen menyatakan bahwa seharusnya penegak hukum memiliki visi yang sama, yaitu memberantas korupsi. "Visi tersebut yakni memasukkan para pelaku tindak pidananya ke penjara dan mengembalikan uang yang telah mereka curi kembali ke Negara. Jangan ada celah sama sekali!," kata Halius di Jakarta, Minggu 15 Desember 2019.

Artinya, Jeng Tang jangan ditangguhkan penahanannya jika memang alasan penangguhannya tidak betul-betul menuntut untuk ditangguhkan. Misalnya sakit dan membutuhkan perawatan RS atau hal lainnya.

"Apalagi orang ini pernah DPO, berarti pernah mencoba untuk menghindar dari proses penegakan hukum. Jika sekiranya tidak bersalah karena temannya yang lain telah diputuskan tak bersalah oleh pengadilan, mengapa proses peradilannya dilanjutkan?," kata Halius.

Dalam perjalanan kasus ini, PN tipikor telah menyidangkan tiga terdakwa masing-masing M. Sabri mantan Asisten I Pemkot Makassar, Rusdin dan Andi Jayanti Ramli anak buah Jeng Tang mengaku sebagai pengelola tanah garapan tersebut. Ketiganya pun telah divonis bebas.

Berkaca dari kasus ini, Halius pun berpesan bahwa komitmen melawan korupsi tidak boleh hanya ada pada satu institusi. Mengapa demikian, lanjutnya, karena secara faktual dari catatan statistik sampai saat ini tindak pidana korupsi di negeri ini tidak bisa dikatakan menurun.

Bahkan gerakan operasi tangkap tangan (OTT) yang secara terus menerus dilakukan oleh KPK dalam 3 periode ini, belum membawa hasil yang maksimal. Padahal OTT tersebut sudah disertai pemakaian rompi2 kuning, tangan-tangan yang terborgol serta hukuman yang relatif tinggi.

Seharusnya pemerintah maupun stakeholder penegakan hukum Indonesia harus segera mencari tahu, mengapa hal seperti ini bisa terjadi. "Apakah metode yang digunakan dalam penegakan hukum selama ini salah atau tidak efektif menjerakan para pelaku tindak pidana ataukah ada faktor lain," ujarnya.

Menurut hemat Halius, memberantas korupsi tidak hanya berawal dan berakhir dengan penangkapan atau OTT para koruptor, dengan dipermalukan rompi kuning dan tangan terborgol. Tetapi pemberantasan korupsi harus menjadi mata rantai yang kuat sejak dari penyidikan, penuntutan dan eksekusi.

Penegak hukum pun, kata dia, harus menganut azas kehati-hatian sejak penyelidikan dan penyidikan. "Jangan sampai orang yang tidak bersalah malah dijebloskan ke tahanan. Seperti Jaksa Chuck yang sebenarnya sangat menguntungkan Negara, namun malah harus mendekam di penjara gara-gara para penyidik tidak mengerti apa itu Pemulihan Aset," katanya.

Tentu saja, Halius menilai langkah Kejaksaan menyeret Jaksa Chuck telah melawan perintah presiden agar bentuk pemberantasan korupsi juga mengedepankan upaya preventif ketimbang represive alias penindakan.

Meski tindakan preventif dan represif itu harus berjalan berbarengan. Yakni dengan menciptakan sistem dengan kekuatan IT dalam setiap proses pengadaan barang jasa/proyek.

"Saya lebih cenderung jika para Jaksa, polisi dan KPK atau semua pejabat yg diberi kewenangan untuk mengejar tuntas pihak swasta yang terlibat pemberian gratifikasi, karena aktifitas yang merusak mental pejabat menjadi korup berawal dari mereka juga," kata Halius.