Etika Pejabat Publik

Selasa, 18 Februari 2020 – 11:30 WIB

Etika Pejabat Publik (Foto: Istimewa)

Etika Pejabat Publik (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Keterlibatan dan/atau setidaknya kehadiran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam pembentukan Tim Hukum PDI Perjuangan terkait kasus suap yang melibatkan eks caleg PDI-P Harun Masiku menuai kritik dari sejumlah pihak. Kritik tersebut pada intinya menilai bahwa secara tidak langsung telah “menyeret” Presiden Joko Widodo dan dianggap tidak profesional dalam polemik terkait kasus Harun Masiku.

Yasonna sendiri mendalilkan bahwa dirinya hadir dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDI-P Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, bukan sebagai Menkumham (mediaindonesia.com, 21/1/2020). Hal tersebut menarik untuk dianalisis, khususnya dengan melihat jabatan Menteri sebagai suatu jabatan publik, terlebih dengan menggunakan teori dan/atau pengaturan perihal pejabat publik dan tentang etika. 

Orang yang memegang jabatan disebut dengan pejabat, yaitu orang yang memegang suatu jabatan tertentu, lekat dengan unsur pimpinan. Namun, dalam Bahasa Belanda (ambtsdrager) lekat dengan orang yang diangkat dalam dinas pemerintahan (N.E. Algra dan H.R.W. Gokkel, 1983:374).

Berkaitan dengan pejabat publik, dalam tataran konvensi internasional, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), dalam Article 2 (a), mendefinisikannya sebagai: (i) any person holding a legislative, executive, administrative or judicial office of a State Party, whether appointed or elected, whether permanent or temporary, whether paid or unpaid, irrespective of that person’s seniority; (ii) any other person who performs a public function, including for a public agency or public enterprise, or provides a public service, as defined in the domestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of law of that State Party; (iii) any other person defined as a “public official” in the domestic law of a State Party. However, for the purpose of some specific measures contained in chapter II of this Convention, “public official” may mean any person who performs a public function or provides a public service as defined in the domestic law of the State Party and as applied in the pertinent area of law of that State Party.

Adapun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), any person who performs a public function or provides a public service, i.e. any person holding a legislative, administrative or judicial office, whether appointed or elected; exercising a public function, including for a public agency or public enterprise; and any official or agent of a public international organisation (OECD, 2011:38). Singkatnya, dalam rezim UNCAC dan OECD, pejabat publik adalah suatu jabatan atau kedudukan yang melakukan pelayanan publik.

Bagaimana dengan jabatan Menteri? Menteri didefinisikan oleh UU Kementerian Negara (Pasal 1 Angka 2) sebagai pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Jabatan Menteri tersebut termasuk dalam kualifikasi pejabat negara dan juga merupakan pejabat pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara, UU Keprotokolan, dan UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan definisi yang demikian, dapat dipahami bahwa jelas Menteri adalah termasuk ke dalam kualifikasi pejabat publik.

Jika dilihat dengan cermat per definisi “Menteri” di atas, dapat dipahami bahwa jabatan Menteri adalah suatu jabatan yang bertugas membantu Presiden sesuai dengan tugas dan fungsi dari Menteri tersebut, sehingga dapat dikatakan setiap “tindak tanduk” dari Menteri tersebut adalah cerminan kebijakan dan/atau perbuatan administrasi dari Presiden. Sehingga, terhadap seseorang dengan jabatan Menteri, menurut Penulis tidaklah dapat dipisahkan antara perwujudan pelaksanaan tugas pribadi (sebagai pengurus partai) dengan perwujudan pelaksanaan tugas jabatan.

Sederhananya, dapat dengan mudah dikatakan bahwa apa yang dilakukan tersebut “seolah” merupakan perwujudan keinginan pemerintah, khususnya Presiden. Tegasnya, menurut Penulis, posisi Yasonna tetap tidak bisa dilepaskan dari jabatan Menteri Hukum dan HAM di kabinet, termasuk ketika menghadiri pembentukan Tim Hukum tersebut.

Pertanyannya, apakah perbuatan Menteri tersebut melanggar hukum? Tegas dan jelas jawabannya adalah tidak, atau setidaknya belum tentu melanggar hukum. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan etika? Bukankah Immanuel Kant menyatakan bahwa etika adalah refleksi atas baik/buruk atau benar/salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar.

Doktrinnya, etika merupakan refleksi yang digunakan sebagai “self-control”, agar segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan suatu kelompok social, yang dapat menghimbau individu untuk bertindak yang baik dan menghindari yang jelek, sesuai kepentingan kelompok sosial tersebut.

Setiap kelompok sosial, termasuk keluarga, dunia pendidikan, sampai masyarakat, dan bahkan termasuk pejabat publik, jelas memiliki sistem nilai masing-masing, di mana setiap individu wajib pahami dan menjalankan sistem nilai yang ada dan sadar akan apa yang menjadi tanggung jawabnya (Suparman Marzuki, 2013:5).

Berdasarkan argumentasi-argumentasi demikian, “kehadiran” tersebut di atas patut diduga telah memperlihatkan adanya conflict of interest yang dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan sebagai suatu pejabat publik, yaitu a real or seeming incompatibility between one's private interests and one's public or fiduciary duties (ketidaksesuaian yang nyata atau tampak/terlihat antara kepentingan pribadi seseorang dengan kewajiban publik yang diemban oleh orang memiliki kepentingan pribadi tersebut - Bryan A. Garner, 2009:341).

Perlu diingat, sesuatu yang tidak melanggar hukum, tidaklah serta merta pantas secara etika. Namun sebaliknya, sesuatu yang melanggar etika pada hakikatnya tidaklah patut secara hukum. Hal ini mengingat bahwa hukum merupakan derivat dari etika yang lahir dari filsafat aksiologi atau tata nilai.

 

Penulis: Hendry Julian Noor -Staf Pengajar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM