Karhutla dan Pertanggungjawaban Administratif Korporasi

Minggu, 01 Maret 2020 – 19:03 WIB

Karhutla dan Pertanggungjawaban Administratif Korporasi

Karhutla dan Pertanggungjawaban Administratif Korporasi

JAKARTA, REQnews - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu, setelah musim penghujan berakhir maka problematika karhutla akan muncul kembali. Tulisan ini sengaja disusun agar para pengambil kebijakan belajar dari kejadian yang telah terjadi berulang kali.

Beberapa pihak banyak yang mengatakan bahwa kejadian karhutla yang baru lalu sama persis dengan kejadian pada tahun 2015. Karhutla terbukti telah menyebabkan berbagai macam dampak kerugian, mulai kesehatan, perekonomian, hingga perusakan ekosistem. Meskipun dalam perkembangan, dalam sepekan terakhir, jumlah titik panas mengalami penurunan signifikan, yakni sebesar 90% (Media Indonesia, 29/09/19).

Dari peristiwa tersebut, sampai dengan saat ini, setidaknya telah ditetapkan 336 tersangka, di mana 325 merupakan tersangka perorangan, dan 11 lainnya adalah korporasi atau perusahaan (mediaindonesia.com, 30/09/19). Penetapan 11 korporasi sebagai tersangka tersebut jelas merupakan konstruksi penegakan hukum pidana yang digunakan oleh negara dalam penegakan hukum.

Suatu pertanyaan menarik kemudian, apakah hanya “jalur pidana”-kah yang dapat digunakan oleh negara untuk mengatasi Karhutla oleh Korporasi dan menegakkan hukum dalam hal terjadinya Karhutla?

Tentu saja jawabannya adalah tidak, salah satu cara yang menarik dan bahkan dapat diberikan hipotesis awal adalah salah satu cara paling ampuh untuk “mengejar” pertanggungjawaban korporasi tersebut, yaitu pertanggungjawaban administratif yang ditegakkan melalui sanksi administratif. Salah satu bentuk tindakan administratif yang telah dilakukan adalah sebagaimana telah dilakukan oleh Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani, yang menyegel lahan konsesi seluas 1.200 hektare milik PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) yang berlokasi di Jambi.

Dikatakannya, lokasi karhutla tersebut sebelumnya juga pernah mengalami kebakaran pada 2015 seluas hampir 600 hektare. Ketika itu, PT RKK digugat secara perdata dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun ternyata, lokasi ini terbakar lagi dengan luas sekitar 1.200 hektare. Perlu langkah konkrit untuk mencegah agar hal seperti ini tidak terus terulang ke depannya.

Pembahasan ini akan berkelindan dengan teori pertanggungjawaban. Dalam doktrin, Pound dengan menggunakan istilah liability, is the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction (Roscoe Pound, 1922:147, dan 1953:90). Black mendefinisikan pertanggungjawaban (responsibility) sebagai the obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused (Henry Campbell Black, 1990:1312).

Sedangkan Garner yang menyamakan antara responsibility dengan liability mendefinisikannya sebagai the quality or state of being legally obligated or accountable; legal responsibility to another or to society, enforceable by civil remedy or criminal punishment (Bryan A. Garner, 2009:997). Dalam konteks hukum administrasi, responsibility atau pertanggungjawaban didefinisikan sebagai kewajiban seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan terhadapnya tersebut. Dalam konsep ini, meskipun seseorang memiliki kebebasan dalam melaksanakan suatu tugas yang diberikan kepadanya, namun ia tidak dapat melepaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut (Arifin P. Soeria Atmadja, 1986:44-45).

Hukum administrasi memiliki sifat yang khas, yang berbeda pula dari sisi penegakannya, terutama dengan penegakan hukum perdata, terlebih lagi dari penegakan hukum pidana. Sarana penegakan dalam rezim hukum administrasi adalah berupa sanksi, yang terdiri dari sanksi pidana dan sanksi administrasi. Hukum administrasi memiliki sanksi hukum yang khas, di antaranya, bestuursdwang (paksaan pemerintahan), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi), pengenaan denda administratif, dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) (Hadjon, dkk., 2011:245).

Dalam konteks pertanggungjawaban korporasi dalam konteks telah menyebabkan terjadinya Karhutla, menurut Penulis dalam hal ini menarik atau bahkan akan efektif jika Pemerintah juga dapat menerapkan pranata sanksi yang telah disediakan oleh hukum administrasi. Mengapa demikian? Karena pengenaan sanksi administrasi, dilakukan langsung oleh badan/pejabat TUN tanpa harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan.

Hal ini tentunya sangat berbeda dengan sanksi pidana, yang harus dilakukan oleh pengadilan (dengan putusannya). Artinya, penerapan sanksi adminitratif dapat dengan cepat diterapkan oleh bagian pemerintah yang memegang otoritas untuk hal tersebut, hal tersebut dapat sekaligus menjadi jalan atas tuntutan transparansi yang dituntut publik perihal korporasi yang menjadi pelaku Karhutla tersebut.

Pranata sanksi administratif yang mungkin untuk digunakan menurut Penulis adalah penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, khususnya izin usaha dari korporasi tersebut, misalnya izin usaha perkebunan, pertambangan, dan izin usaha lainnya (sederhananya adalah pencabutan izin usaha). Sebagaimana pula ditegaskan oleh Rasio Rido, bahwa pencabutan izin dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, selain juga oleh pemerintah pusat (Media Indonesia, 30/09/19). Sanksi jenis ini memang ditujukan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar tersebut.

Pada dasarnya, pencabutan dan/atau penarikan yang menguntungkan merupakan suatu sanksi situatif, yang dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap terjadinya suatu perbuatan tercela dari segi moral, melainkan ditujukan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi (Indroharto, 1993:242-243).

Penarikan tersebut, bukan berarti melepaskan kewajiban para pelaku Karhutla untuk memperbaiki apa yang telah mereka “rusak”, termasuk oleh Korporasi, baik secara fisik, maupun secara keperdataan. Khususnya dengan pendapat Black di atas, bahwa bentuk pertanggungjawaban juga termasuk mengembalikan kepada keadaan semula. Penawaran gagasan ini dengan mengingat bahwa pada dasarnya sanksi administratif lebih mampu menekan korporasi agar tidak berbuat kejahatan, misalnya dengan cara pencabutan izin usaha terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran tersebut.

Namun, perlu diingat bahwa pengenaan sanksi-sanksi hanya mungkin apabila badan/pejabat tata usaha negara (TUN) mengetahui telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan pelanggaran itu tidak terjadi dengan sendirinya melainkan sebelumnya telah dilakukan pengawasan yang tujuannya untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang mungkin akan dilakukan (Hadjon, dkk., 2011:248).

Dalam konteks Karhutla yang bahkan akibatnya tidak hanya sekarang, namun juga akan sangat jauh juga berpotensi merusak di masa depan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut begitu penting untuk ditegakkan dengan segala pranata yang mungkin untuk diterapkan secara cepat dan efektif, karena pada faktanya ternyata tidaklah mudah untuk menangani korporasi-korporasi melalui jalur hukum.

Patut diduga, telah lama tumbuh pemikiran dalam pengurus korporasi, tampak bahwa para pemimpin korporasi masih merasa bahwa apa yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas tersebut “haruslah dapat dipahami atau dapat dimaklumi”.

Clinard, dkk. menduga bahwa pemimpin perusahaan percaya bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan melanggar etika dan dilakukan secara tidak sah secara hukum tersebut adalah hal yang biasa (corporate executives believe that unethical dan illegal practices are common) (Marshall B. Clinard et al., dalam J.E. Sahetapy, 2002:7-9). Izin usaha bagi korporasi itu layaknya “nyawa” dalam berbisnis, penerapan sanksi yang berdampak pada izin tersebut diharapkan dapat menjadi efek jera bagi korporasi agar tidak lagi menggunakan “cara haram”, apalagi yang berdampak terhadap lingkungan.

Gagasan ini ditawarkan bukan untuk meniadakan atau menegasikan pranata hukum pidana untuk ditegakkan, namun sebagai salah satu alternatif pranata hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan memberikan dan termasuk mencabut izin sebagaimana asas contrarius actus.


Penulis: Hendry Julian Noor, Staf Pengajar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM