APIP dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Selasa, 10 Maret 2020 – 07:01 WIB

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor)

JAKARTA, REQnews - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ada 5 (lima) titik rawan korupsi yaitu: perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, lemahnya pengawasan, manajemen SDM, dan perizinan atau pelayanan publik.

APIP atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah unit organisasi pada Instansi Pemerintah lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Institusi APIP antara lain seperti Inspektorat, Inspektorat Jenderal.Tugas APIP lebih dititik beratkan pada kegiatan yang sifatnya kegiatan audit dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. BPKP sendiri sudah tidak banyak melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, lebih banyak ke Consulting, demikian juga tugas pengawas internal lebih difokuskan kepada pencegahannya. 

Tugas APIP dalam pengadaan barang dan jasa, sudah diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, APIP melakukan pengawasan internal atas pengelolaan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. BPKP juga sudah menerbitkan peraturan Kepala BPKP tentang probity audit.

APIP dituntut untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada pimpinan institusi dalam mengambil kebijakan, jangan sampai pimpinan terjerumus ke tindakan yang melanggar hukum.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor). Sejatinya APIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus: (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; (b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

SPIP dan APIP seharusnya menjadi immune system yang kuat untuk dapat mendeteksi, menolak dan menyingkirkan virus korupsi atau upaya penyimpangan.

Jika SPIP dan APIP berjalan dengan baik dan sesuai tujuan maka diharapkan korupsi di sektor publik dapat diberantas, sebaliknya jika SPIP dan APIP tidak berjalan semestinya atau bahkan menjadi pelaku korupsi, maka korupsi justru akan semakin marak dan bebas terjadi.

Penulis: C Suryosumpeno