Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Kisah Pekerja Mogok PT Freeport Indonesia, Dipanggil Presiden Jokowi

Minggu, 07 April 2019 – 19:00 WIB

Foto-foto : REQnews (Bosko)

Foto-foto : REQnews (Bosko)

JAKARTA, REQnews - Lalu datanglah sebuah malam di penghujung Januari 2019. Di malam itu, di sebuah acara di Jakarta, hadir Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalu, tiba-tiba seorang wartawan menanyakan keberadaan puluhan pekerja mogok/mogok kerja (moker) PT Freeport Indonesia (PTFI) yang menginap di Taman Aspirasi/pintu gerbang barat Monas atau di seberang Istana Merdeka.

Hampir dua minggu lamanya puluhan pekerja itu menginap di taman tersebut. Mereka mewakili 8300 pekerja lainnya yang telah di-PHK secara sepihak oleh manajemen PTFI pada Mei 2017. Karena perjuangan mereka di Timika dan di Jayapura, mentok, mereka akhirnya datang ke Jakarta pada akhir Juli 2018.

Di Jakarta mereka mendatangi dan mengadu ke Kementerian Tenaga Kerja, DPR RI, Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kantor BPJS Kesehatan Pusat, Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), datang ke lembaga agama seperti NU, Muhammadiyah, KWI, PGI dan pihak lainnya. Mereka juga mendatangi kantor pusat PTFI di Kuningan. Namun dari semua itu, hanya Komnas HAM dan ORI yang merespon dengan baik alias ada tindak lanjut dengan memberikan surat kepada pihak terkait termasuk kepada Jokowi.

Oktopia Yeimo, Steven Yawan dan Jarangga

Karena putus asa tidak ada hasil, sejumlah 30-an pekerja membuat tenda dan menginap di Taman Aspirasi/di depan Istana Merdeka pada akhir Januari 2019 dengan tujuan menarik simpati/empati Jokowi. Setiap pagi mereka berbaris di tepi jalan, membentangkan spanduk agar dilihat Jokowi. 

“Skenarionya begitu. Kita berbaris di tepi jalan dan pas Jokowi lewat atau keluar atau masuk istana atau pas dia lihat, kita disamperin lalu menanyakan maksud dan tujuan kami nginap di situ!” beber Koordinator pekerja moker, Tri Puspital.

Namun hampir dua minggu berlalu, aksi mereka belum juga menarik Jokowi, padahal beberapa kali Jokowi lewat di depan mereka dan beberapa kali pula pihak paspampres datang foto-foto. Intel dan aparat keamanan juga berkeliaran. Berkali-kali datang dan mengawasi.

Jadi, si wartawan tadi tanya kepada Jokowi, “Pak, bagaiamana para pekerja Freeport yang menginap di depan istana itu, apakah Bapak sudah tau?” Jokowi tampak kaget. Ia lalu merespon pendek, “… nanti saya cek!”

“Kami tidak tahu apakah karena pertanyaan wartawan tersebut atau bukan, tetapi yang pasti setelah itu memang beberapa kali paspampres datang melihat kami, foto-foto. Sebelumnya juga sudah datang, ya cuma memantau dan foto-foto. Abis itu pulang,” terang Tri Puspital.

Pada Selasa 12 Februari 2019 malam sejumlah pekerja mogok kerja, dipanggil Paspampres untuk datang ke sebuah ruangan kerja paspampres yang terletak di samping Istana Merdeka. Para pekerja mogok diwakili Jerry Jarangga dan Stefan Yawan. Tetapi bukan hanya para pekerja Freeport korban PHK yang dipanggil. Turut dipanggil perwakilan buruh AMT (Peratamina) yang kebetulan ikut ‘mondok’ di Taman Aspirasi.

Tri Puspital

Paspampres sempat menanyakan maksud dan tujuan para pekerja ‘mondok’ di Taman Aspirasi. Ya dengan lugas mereka jelaskan. “Kami meminta agar presiden bisa bertindak tegas terhadap PT Freeport karena telah melakukan pelanggaran norma-norma tenaga kerja. Kami juga meminta agar kami dipekerjakan kembali seperti sedia kala, hak-hak kami yang belum dibayarkan mohon dibayarkan,” demikian penjelasan Jarangga.

Pada mulanya paspampres hanya meminta seorang perwakilan yang mewakili para pekerja mogok untuk menemui Jokowi. Spontan, Jarangga dan Steven menolaknya. Kata Yarangga, “Kalau hanya satu orang, kami tidak akan masuk. Kami menawarkan kalau bisa semuanya dan kami ada 40 orang lebih!”

Sempat ada perdebatan dan tawar-menawar. Toh paspampres akhirnya hanya mengizinkan lima orang. Jarangga lalu menulis lima orang wakil, di antaranya ; Haris Azhar (Kuasa Hukum), Tri Puspital, Stefen Yawan, Oktopia Yeimo dan Jarangga.

Setelah Jarangga dan Steven seelsai, giliran pekerja AMT (Pertamina) yang ditanya paspampres. Dua pemuda Papua ini kemudian meninggalkan halaman istana untuk bergabung kembali dengan teman-teman yang ada di tenda. Teman-teman yang penasaran kemudian bertanya hasilnya. Walau mereka sedikit kecewa karena hanya diwakili lima orang, toh hati mereka tetap diliputi rasa gembira dan berharap akan ada kabar baik dari Jokowi. Malam itu mereka langsung sujud syukur.

Dan waktunya pun tiba; Rabu (13/2/2019). Haris, Tri Puspital, Jarangga, Steven dan Okto bersiap-siap. Namun tiba-tiba muncul kabar, Haris tidak diperbolehkan masuk. Protokol istana mengabarkan, hanya para pekerja saja yang boleh masuk. Tri Puspital juga akhirnya batal masuk karena lupa KTP. Mereka sempat memperjuangkan agar Tri yang menjadi bagian penting dari pekerja mogok untuk masuk, namun sia-sia! Apa boleh buat, hanya Jerry Jarangga, Stefen Yawan dan Oktopia Yeimo yang bisa masuk.

Paspampres menjemput Jarangga, Steven dan Oktopia untuk masuk ke dalam istana. Ketiganya dipersilakan untuk menuju sebuah ruangan tengah dan di sana terdapat meja panjang. Tak berselang lama mereka menunggu, Jokowi pun datang. Ia ditemani Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko dan seorang pejabat yang tidak dikenal oleh Jarangga dkk.


”Di situ kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah perwakilan dari 8300 pekerja mogok yang kemudian di-PHK sepihak oleh PT Freeport Indonesia dan kami menceritakan bahwa kami diperlakukan tidak manusiawi oleh PT Freeport Indonesia hanya gara-gara melakukan protes pada perusahaan. Kenapa kami melakukan protes karena ada kebijakan furlough (dirumahkan) terhadap 400-an pekerja yang dilakukan PT Freeport Indonesia sebelumnya yang tidak dikenal dalam undang-undang ketenagakerjaan,” jelas Jarangga.

Perwakilan juga sempat menanyakan sejumlah surat yang sebelumnya telah dilayangkan para pekerja kepada presiden termasuk surat rekomendasi terkait lainnya dari Komnas HAM tahun 2017 yang dikirimkan komisioner Komnas HAM kala itu yakni Natalius Pigai dan surat berikutnya yang dikirimkan Komnas HAM pada 2 November 2018. Disebutkan pula surat dari tokoh Papua, Freddy Numberi.

Namun Jokowi mengaku tidak pernah menerima surat-surat tersebut. Ia juga mengaku pernah bertemu dengan Freddy Numberi di sebuah acara, tetapi mantan Gubernur Papua dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu tidak singgung apa-apa pada Jokowi. Jokowi malah mengaku tahu kasus para moker dari salah seorang anggota DPR. Hanya saja dia tidak menyebutkan namanya. Konon karena pengaruh anggota DPR ini jualah yang menyebabkan Jokowi bisa memanggil perwakilan pekerja mogok ini ke istana selain karena pertanyaan seorang wartawan.

Perwakilan juga sempat mengeluhkan perlakuan Freeport yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memblokir seluruh kartu BPJS Kesehatan 8300 pekerja yang moker. Sebagai akibatnya sudah 39 pekerja mogok yang meninggal dunia karena tidak sanggup biaya perawatan rumah sakit. Perwakilan juga menjelaskan dampak dari mogok kerja, antara lain, banyak anak putus sekolah, putus kuliah, diusir dari rumah kontrakan, ada yang gadai rumah, gadai kendaraan hingga istri minta cerai.


Kata Jarangga, “Kami juga menyampaikan kepada Pak Jokowi bahwa kami ini dibuat seperti sandranya perusahaan. Kenapa? Karena adanya tarik ulur antara pemerintah dan Freeport terkait divestasi 51% dan seakan-akan di kepala kami ini ditodongkan senjata oleh perusahaan. Jadi jika Pak Jokowi terus mendesak, maka kami akan dieksekusi, jadi dieksekusinya ya, seperti sekarang ini kami dinyatakan PHK secara sepihak oleh perusahaan dengan alasan perusahan mengalami kerugian karena tidak diberikan ijin ekspor oleh pemerintah.”

Apa permintaannya?

Jokowi kemudian bertanya. “…apa permintaannya?” Perwakilan meminta agar Jokowi bertindak tegas atas perlakuan tidak manusiawi PTFI terhadap 8300 pekerja. Dengan tegas pula para pekerja menyatakan ingin bekerja kembali di PTFI dan agar semua hak para pekerja agar segera dibayarkan kembali.

Moeldoko sempat menyela dan mengatakan bahwa para pekerja mogok sebenarnya telah dipanggil kembali bekerja melalui berbagai media seperti surat, telepon (sms dan telepon) bahkan panggilan melalui media massa. Menanggapi itu, perwakilan pekerja mengatakan bahwa pemanggilan itu benar adanya tetapi para pekerja tidak mengindahkannya lantaran pekerja memiliki alasan mendasar dan alasan hukum, di antaranya, manajemen tidak pernah mau memenuhi permintaan para pekerja dan serikat menjawab ihwal kebijakan furlough. Menolak pemanggilan juga sudah sesuai prosedur dan sesuai aturan UU.

Perwakilan pekerja juga menyinggung pertemuan mereka dengan Kepala KSP sebelum Moeldoko yakni Teten Masduki pada 12 Juni 2017. “Pak Teten waktu itu mengatakan setelah selesai pembahasan divestasi 51% selesai, maka permasalahan kami akan dibicarakan atau diselesaikan, namun kami tunggu, tidak ada Kabar sampai sekarang,” beber Jarangga.

Sebenarnya pada 19 Agustus 2019 para pekerja sempat menginap di Taman Aspirasi. Sehari setelahnya, pada 20 Agustus 2018, para pekerja sempat bertemu Moeldoko di KSP.

Kata Jarangga, “Saat itu Pak Moeldoko bilang, akan ditampung dan akan menindaklanjutinya tetapi tidak ada kabar sampai Februari 2019 atau hingga kami datang ketemu presiden.”


Moeldoko sempat kaget dengan pernyataan itu. Para pekerja melihat wajahnya memerah. Akan tetapi presiden buru-buru melontarkan pertanyaan konfirmasi, “Apa benar jumlah pekerja mogok mencapai 8300?” Spontan perwakilan menegaskan, “benar 8300 orang Pak!”

Mantan walikota Solo itu hanya mengangguk-angguk. Ia lalu menutup pertemuan berdurasi sekitar 20 menit itu dengan janji. Ya, janji akan memanggil manajemen PTFI dan kementerian terkait, membahas nasib para pekerja mogok. Perwakilan pekerja juga meminta agar pihak pekerja dilibatkan dalam rapat tersebut. Jokowi merespon, boleh! Jarangga lalu menitipkan nomor HP-nya sebagaimana permintaan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Tetapi kini tiba bulan April. Janji Jokowi pada 12 Februari untuk memanggil manajemen PTFI, Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian terkait lainnya, belum juga terwujud. Situasi juga makin sulit karena “Tuan” Jokowi sedang sibuk-sibuknya menghadapi pemilihan umum. Jarangga mengggambarkan, nasib 8300 pekerja dan puluhan ribu anggota keluarganya, makin sengsara. Mereka mengatakan, nasibnya digantung manajemen PTFI, Kementerian Tenaga Kerja, Presiden Joko Widodo dan lainnya.


“Apakah akan memilih Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang?” Mendengar pertanyaan semacam itu, seorang pekerja menimpal. “Kalau nasib kami masih begini saja apakah kami harus memilih? Kami sudah terlalu menderita Bung!”

Atau pace-mace mau golput saja ko? “Itu urusan pribadi kami. Buat kami, kami tidak mikirin politik, kami cuma mikirin besok mau makan apa!?”(*)