Apa Hasil Survei tentang Kultur Hak Asasi Manusia di Indonesia?

Senin, 21 Januari 2019 – 06:50 WIB

(Duduk dari kiri) Haris Azhar, Robertus Robert, Alfindra Primaldhi dan Sri Lestari Wahyuningroem   (Foto REQnews; Haikal)

(Duduk dari kiri) Haris Azhar, Robertus Robert, Alfindra Primaldhi dan Sri Lestari Wahyuningroem (Foto REQnews; Haikal)

JAKARTA, REQnews – P2D (Perhimpunan Pendidikan Demokrasi) merilis hasil survei terbaru tentang “kultur hak asasi manusia (HAM).” Peluncuran hasil survei ini dilakukan dalam diskusi sekaligus konferensi pers yang diadakan di Tjikini Lima, kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/1/19) sore.

Rilis hasil survei disampaikan langsung Robertus Robert, dosen sosiologi Uniersitas Negeri Jakarta yang juga merupakan peneliti P2D dan peneliti P2D lainnya Alfindra Primaldhi. Hadir Sri Lestari Wahyuningsih, peneliti HAM dan Haris Azhar, penggiat HAM yang juga Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Kantor Hukum & HAM dan puluhan peserta dari berbagai latar belakang termasuk media.

Survei dengan metode stratified random sampling melibatkan 2040 responden di 34 Provinsi di Indonesia baik desa maupun perkotaan dengan margin of eror sebesar 2.3%. Survei ini sendiri dilakukan selama bulan Oktober 2018 dengan tiga indikator dasar: pemahaman (kognisi), sensibilitas (kepekaan nurani), dan tindakan (modus).


Kognisi dan Konsepsi HAM

Kognisi masyarakat Indonesia terhadap HAM secara umum bisa dikatakan cukup baik. Mulai dari pengetahuan dasar, konsepsi mengenai tanggung jawab negara, jenis – jenis hak, serta mekanisme dasar yang dimiliki negara dalam rangka melakukan tugas promosi, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia ditunjukkan dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa hampir 80% responden memahami apa itu HAM.

alah satu yang menentukan adalah kesesuaian/kompatibilitas nilai – nilai dalam HAM terhadap tradisi, agama serta budaya yang hidup di tengah masyarakat: seperti diamini oleh lebih dari separuh responden (90%), serta konstitusi (Undang – Undang Dasar) yang juga dianggap responden telah memenuhi standar – standar pemenuhan nilai HAM.

Namun meski demikian, ada sedikit catatan mengenai kedalaman pengetahuan warga tentang mekanisme HAM itu sendiri. Secara umum, responden tidak benar – benar mengetahui apa saja mekanisme HAM yang tersedia bagi mereka untuk melaporkan pelanggaran – pelanggaran atau sekedar mencari informasi terkait dengan hak – hak asasi manusia. Minimnya pengetahuan mengenai mekanisme HAM, ditunjukkan dengan kurangnya pengetahuan publik tentang tugas dan fungsi KOMNAS HAM – sebagai lembaga negara yang punya mandat khusus – meski mayoritas responden mengetahui keberadaan KOMNAS HAM.

Sensibilitas Isu HAM

Namun temuan mengenai persepsi ini tidak simetris dengan rasa dan kepekaan warga terhadap isu – isu HAM yang kerap muncul sebagai perdebatan publik. Dalam ranah sensibilitas, isu – isu seperti kelompok LGBT (Lesbian,Gay, Transgender, Biseksual dan Interseksual) masih mendapat resistensi yang cukup tinggi.


Dalam konteks penegakan hukum sendiri ditemukan bahwa mayoritas responden sepakat dengan penggunaan hukuman mati yang dinilai mampu menimbulkan efek jera (62%). Hasil survei ini saling bertentangan dengan pernyataan mayoritas responden (42%) yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah elemen terpenting dalam hak asasi manusia.

Meski demikian, dalam isu toleransi – isu yang tengah hangat menjadi perbincangan publik – ditemukan pula kontradiksi dari apa yang seringkali diributkan banyak orang tentang menguatnya fundamentalisme agama dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak responden yang menyatakan bisa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama serta tinggal berdekatan dengan rumah ibadah yang beragama lain. Meski begitu, dalam isu pernikahan beda agama, mayoritas responden masih cukup keberatan (70%).

Tidak hanya itu, masyarakat juga menunjukkan sensibilitas yang cukup tinggi terhadap korban kekejaman rezim Orde Baru. Sejumlah 58% responden setuju jika korban kekejaman rezim otoriter di masa lalu diberikan bantuan dan kompensasi atas dampak negatif yang ditimbulkannya.


HAM yang Mengakar

Modus tindakan HAM di tengah warga diukur dari sejauh mana mereka merasa hak asasi penting dibicarakan; dari lingkup yang paling kecil (keluarga), pertemanan hingga dunia maya (media sosial). Selain itu juga diukur seberapa jauh warga ingin terlibat dalam sebuah inisiatif untuk turut memperjuangkan pemenuhan HAM: lewat donasi atau turut terlibat langsung ke dalam wadah – wadah terkait perjuangan HAM.

Dalam pemaparan hasil survei di atas, ditemukan bahwa mayoritas responden menilai isu HAM penting untuk terus disebarluaskan di tengah masyarakat. Meski begitu, tidak ditemukan sinyalemen positif - khususnya bagi para pegiat HAM – ketertarikan warga untuk terlibat langsung dalam kerja – kerja advokasi dan kampanye HAM. Memberikan donasi, masih jadi pilihan populer masyarakat dalam rangka mendukung kerja - kerja advokasi HAM.


Sri Lestari Wahyuningroem dan Haris Azhar sama-sama senang dengan hasil survei tentang kultur HAM ini. Ayu, demikian panggilan Sri Lestari Wahyuningroem, survey yang dilakukan ini cukup unik lantaran lazimnya survei HAM yang dilakukan tentang hak budaya.

Kata Ayu, “Ya ini agak beda sih karena benar-benar baru surevei tentang kultur HAM di Indonesia.Yang selama ini disurvei itu kan hak budaya. Saya sebenarnya bingung bagaimana mengoperasikan kultur HAM, tetapi sebenarnya cukup jelas bahwa ini dibagi dalam tiga bahasan yakni dari sisi pengetahuan, sensibilitas dan sikap atau tindakan.”

Ayu juga berpedanpat, isu HAM selalu menarik jika dibandingkan dengan isu-isu bidang yang kasat mata seperti infrastruktur, pembangunan atau keamanan. “Pemimpin atau kepala negara yang mendapatkan reputasi yang baik di bidang HAM itu sangat sulit jika dibandingkan dengan reputasi dari bidang yang kasat mata.”

Survei tentang HAM di Indonesia, menurut Haris Azhar adalah sesuatu yang langka. Atas dasar itu hasil survei HAM yang dilakukan P2D kali ini harus diapresiasi, apalagi survey tentang kultur HAM. Survei ini dapat berguna bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah.

“Terlalu banyak orang di Indonesia ini belum paham tentang HAM. Orang Indonesia itu barus sadar hak asasi manusia kalau sudah berdarah-darah atau diinja-injak. Kalau sudah begitu dia baru sadar bahwa dia punya hak asasi. Tetapi kalau orang lain yang diinjak-injak dan dijadikan korban, maka belum tentu dia paham tentang HAM. Biasanya kalau ada korban pelanggaran HAM maka dia akan tanya macam-macam, agamanya apa, etnisnya apa, kamu pilih nomor satu atau nomor dua dan seterusnya. Yang seperti ini parah,” pungkas Haris Azhar.(*/Ran/Bos)