Tak Ada Keadilan, 9 Kasus HAM di Indonesia Ini Terabaikan

Selasa, 12 Mei 2020 – 08:33 WIB

Ilustrasi berkas kasus pelanggaran HAM dikembalikan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM (sumber: Amnesty Indonesia)

Ilustrasi berkas kasus pelanggaran HAM dikembalikan Kejaksaan Agung ke Komnas HAM (sumber: Amnesty Indonesia)

JAKARTA, REQnews - Amnesty Indonesia menyebut, sejak 1965 hingga kini, ada sembilan kasus dugaan pelanggaran HAM yang tak pernah tuntas, bahkan berkasnya telah dikembalikan oleh Kejaksaan Agung ke Komnas HAM dalam 18 tahun terakhir.

Berikut daftar sembilan kasus pelanggaran HAM yang terabaikan tersebut:

1. Peristiwa 1965-1966
2. Penembakan misterius 1982-1985
3. Peristiwa Talangsari 1989
4. Peristiwa Geuddong dan Pos Sattis lainnya di Aceh 1989-1998
5. Penghilangan orang secara paksa 1997-1998
6. Kerusuhan Mei 1998
7. Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II
8. Peristiwa Simpang KKA 1999
9. Peristiwa Wasior dan Wamena 2001.

Terutama, yang paling disoroti Amnesty Indonesia adalah pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Januari 2020 lalu, yang menyebut Tragedi Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM.

Saat ini, keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II keberatan dengan pernyataan Jaksa Agung tersebut. Rencananya, 12 Mei 2020 ini, mereka akan menggugat ST Burhanuddin ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mengutip laman amnesty.id, pernyataan Jaksa Agung tersebut menyebabkan keluarga korban sebagai para penggugat mengalami kerugian langsung, juga menghambat proses hukum pelanggaran HAM berat Tragedi Semanggi I dan II, menghalangi kepentingan keluarga korban untuk mendapatkan keadilan atas meninggalnya para korban serta menhalau keluarga korban mendapatkan akses kepastian hukum dan kebenaran peristiwa pelanggaran HAM.

Pernyataan Jaksa Agung juga turut mengaburkan fakta bahwa peristiwa Semanggi I dan II adalah pelanggaran HAM berat. Hal ini mencederai perjuangan keluarga korban dan seluruh masyarakat pendukung yang tidak pernah berhenti sejak 1998. 

Para penggugat mengajukan gugatan sebagai upaya hukum karena kapasitasnya sebagai warga negara, yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum.”