Perkawinan Secara Online, Sah Gak Sih?

Rabu, 13 Mei 2020 – 16:29 WIB

Perkawinan Secara Online, Sah Gak Sih?

Perkawinan Secara Online, Sah Gak Sih?

JAKARTA, REQnews - Belakangan ini beberapa media sempat memberitakan terkait pernikahan secara daring (online). Bagaimana hukum negara kita menanggapi hal tersebut dan bagaimana tata cara melakukan pernikahan secara daring? Apakah sah?

Menurut pendapat penulis pertanyaan tersebut perlu diuraikan secara jelas utamanya mengenai syarat sahnya perkawinan selain itu perlu dipahami kembali istilah perkawinan itu sendiri.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan memiliki unsur-unsur:

1. Ikatan lahir bathin;
Unsur ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin harus terpadu erat. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa terdapat hubungan hukum antara suami dan istri. Ikatan lahir juga disebut sebagai ikatan formal. Ikatan lahir tersebut mengikat diri suami dan istri, serta pihak ketiga. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak, suatu ikatan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri.
2. Antara seorang pria dan seorang wanita;
Unsur perkawinan yang kedua ini menunjukkan bahwa perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Dengan demikian perkawinan yang terjadi bukan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak dimungkinkan. Selain itu unsur kedua ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan menganut asas monogami.
3. Sebagai suami isteri;
Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami istri apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat sahnya suatu perkawinan terdiri dari materil dan formil. Syarat materil berkaitan dengan para pihak yang melakukan perkawinan. Sedangkan syarat formil berkaitan dengan berbagai formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga dalam pengertian ini adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak(-anak). Suatu keluarga yang dibentuk diharapkan akan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga. Selain itu diharapkan keluarga yang terbentuk tersebut akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

UU Perkawinan menganggap bahwa perkawinan berhubungan sangat erat dengan agama atau kerohanian.
Dalam melangsungkan perkawinan calon suami dan istri harus memenuhi syarat-syarat materil dan syarat-syarat formil. Syarat materil berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan.
Syarat materil dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari:
1. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan).
2. harus mendapat ijin dari kedua orang tua, terutama bila masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan).
3. calon pengantin pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan).
4. bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan).
5. bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, udang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan).
Selain itu Pasal 8 UU Perkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang:
1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
Sedangkan syarat-syarat formil dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari:
1. laporan
2. pengumuman
3. pencegahan
4. pelangsungan

Tata cara melangsungkan perkawinan berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain. Namun secara garis besar tata cara melangsungkan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975).

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama istri atau suami terdahulu.

Pegawai Pencatat akan melakukan penelitian terhadap pemberitahuan tersebut. Apabila tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan, maka dilakukan pengumuman. Pengumuman ditempelkan di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Tujuan dari adanya pemberitahuan dan pengumuman adalah: 
1. Memberikan kesempatan kepada pihak yang mengetahui adanya halangan perkawinan untuk mencegahnya;
2. Menjamin agar pejabat tidak begitu saja dengan mudahnya melangsungkan perkawinan;
3. Memberikan perlindungan kepada calon suami istri dari perbuatan yang tergesa-gesa;
4. Mencegah perkawinan diam-diam;
5. Memberikan kepastian tentang adanya perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan paling tidak 10 (sepuluh) hari setelah dilakukannya pengumuman kehendak perkawinan. Apabila tidak ada pihak yang melakukan pencegahan perkawinan, maka perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing di hadapan Pegawai Pencatat serta dihadiri oleh dua orang saksi. Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai, para saksi dan pegawai pencatat membubuhkan tanda tangannya pada akta perkawinan. Khusus untuk perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam, akta perkawinan juga ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Penandatanganan akta perkawinan tersebut menjadi dasar bahwa perkawinan telah tercatat secara resmi.

Akta perkawinan dibuat dalam dua rangkap. Yang pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, sedangkan yang lainnya disimpan di Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada. Sedangkan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan dari akta perkawinan.

Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan itu harus memenuhi syarat sahnya perkawinan baik secara materil dan formil, dengan demikian pelaksanaan perkawinan dengan cara daring (online) dapat dilakukan sepanjang syarat sahnya perkawinan yang penulis sudah terangkan terpenuhi. Untuk saat ini pemerintah baru menyediakan pendaftaran nikah secara daring (online) melalui website www.simkah.kemenag.go.id sehingga semua syarat formil dalam perkawinan dilakukan melalui daring (online) dimana sistem ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Semoga penjelasan diatas dapat menjadi jawaban atas kondisi pandemi saat ini, seraya bermohon kepada Yang Maha Kuasa agar pendemi segera berakhir karena pada dasarnya pernikahan Indonesia dimaknai tidak hanya bersatunya kedua individu namun juga keluarga besar.

Penulis: Faksi Septian Mahargita SH, Praktisi Hukum pada Mahadewi Legal Consultant