IFBC Banner

Perlindungan Satwa Liar Terhadap Perdagangan Ilegal

Selasa, 26 Mei 2020 – 16:01 WIB

Perlindungan Satwa Liar Terhadap Perdagangan Ilegal

Perlindungan Satwa Liar Terhadap Perdagangan Ilegal

JAKARTA, REQnews - Belakangan ini sering ditemukan di berbagai daerah Indonesia kasus penjualan satwa liar yang dilindungi. Baik yang tertangkap tangan oleh penegak hukum ataupun berkat temuan masyarakat dalam hal ini penggiat kesejahteraan dan perlindungan hewan Indonesia yang salah satunya yaitu Yayasan Sarana Meta Indonesia.

IFBC Banner


Yayasan Sarana Meta Indonesia yang didirikan oleh Christian Joshua Pale menemukan praktik penjualan satwa liar jenis kera yang masih kecil, di mana atas praktek penjualan satwa liar ini muncul pertanyaan apakah penjualan atas satwa liar yang dilindungi diperbolehkan? Apakah dapat dipidana orang yang mejual satwa liar yang dilindungi?

Masalah perdagangan illegal satwa yang ditemukan oleh Kristian Joshua Pale ini telah menjadi masalah nasional. Bahkan internasional yang dapat dilihat dari di tandatanganinya convention on international trade in endangered species of wild flora and fauna (CITES), yaitu sebuah kesepakatan internasional dalam hal perdagangan kehidupan liar (satwa dan tumbuhan) pada tahun 1973.

Sehingga pada tahun 1979 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CITES, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 yang memuat daftar nama jenis-jenis satwa dan tumbuhan liar yang termasuk dalam kategori kelangkaan.

Mengenai perdagangan satwa yang dilindungi itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pasal 21 Ayat (2), menegaskan bahwa segala bentuk aktifitas manusia diluar penyelamatan suatu jenis tanpa ada izin dari pemerintah dalam hal ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah ilegal.

Namun kenyataannya untuk kasus perdagangan ilegal satwa yang di lindungi di lapangan, para pelaku kejahatan tersebut tidak mendapat sanksi hukum atau diproses secara hukum, melainkan hanya menandatangani surat pernyataan serah terima saja. Selain itu perdagangan satwa sebenarnya telah diatur oleh BKSDA dengan suatu kuota yang diroling secara berkala.

Bagi yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal diatas maka bisa dipidana penjara hingga lima tahun dan denda paling banyak RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan bagi yang lalai melakuka pelanggaran tersebut dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Meskipun demikian tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi ini makin meningkat, kurang ditaatinya aturan hukum tersebut seolah-olah hukum tersebut tidak pernah ada. Hal ini terbukti dari semakin menurunnya jumlah satwa di alam bebas serta makin banyaknya jumlah pedagang satwa baik yang membuka kios permanen maupun yang menjual secara daring (online) secara illegal, namun para pelaku tidak mendapat sanksi yang tegas.

Jumlah uang yang berputar dalam bisnis ilegal tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah denda yang tertera dalam undang-undang, dan jauh lebih besar lagi dari putusan pengadilan. Maraknya perdagangan satwa yang dilindungi yang dilakukan secara ilegal oleh warga sipil dikarenakan kurang tegasnya sanksi hukum yang diberikan kepada para pelaku tindak kejahatan tersebut, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kelestarian satwa tersebut, selain itu kejahatan terhadap satwa 4 liar hanya dipandang sebagai tindak pidana ringan.

Tapi kenyataannya, kerugian yang dialami negara berada satu tingkat dibawah kerugian negara yang tercatat oleh badan narkotika nasional (BNN) dari peredaran narkoba.

Peranan pemerintah juga instansi terkait seperti dinas kehutanan sangat penting dalam pemberantasan perdagangan satwa secara ilegal. Penanganannya harus segera ditindaklanjuti karena kejahatan teradap satwa yang dilindungi paling sering terjadi namun kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Sehingga, dirasa perlu dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan menyangkut pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian satwa yang dilindungi secara khusus.

Beberapa upaya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi yang pernah di tangani BKSDA tidak pernah sampai pada proses penyidikan dan penyelidikan di kepolisian penindakan hanya sebatas pada penyitaan dan penandatanganan pernyataan serah terima barang bukti dari pelaku kepada petugas dari polisi kehutanan dan kepolisian daerah.

Penulis: Faksi Septian Mahargita SH, Praktisi Hukum