Kekeyi Bisa Dipenjara 4 Tahun dan Denda Rp 1 Miliar, Ini Dasar Hukumnya

Jumat, 05 Juni 2020 – 11:15 WIB

Kekeyi Terancam 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar, Ini Dasar Hukumnya

Kekeyi Terancam 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar, Ini Dasar Hukumnya

JAKARTA, REQnews - 'Aku bukan boneka..boneka..' Kampung-kampung seantero Indonesia ramai menyanyikan penggalan lagu 'Keke Bukan Boneka' yang viral dinyanyikan youtuber atau selebgram Rahmawati 'Kekeyi'.

Bahkan video Kekeyi kali ini sempat rutin nangkring di trending nomor 1 di YouTube, dan mengalahkan girlband, 'Blackpink'. Namun kini video Kekeyi itu sudah tidak bisa diakses alias hilang.

Ya, video klip tersebut melanggar hak cipta dari lagu terdahulunya, 'Aku Bukan Boneka' yang dipopulerkan Rinni Wulandari. Lagu Kekeyi tersebut diduga dilaporkan Sony Music dan pencipta lagu aslinya.

Pengamat musik Bens Leo pun setuju jika lagu Keke Bukan Boneka merupakan pelanggaran hak cipta, karena membawakannya untuk kepentingan komersil. "Rahmawati Kekeyi ini mengunggah sebuah lagu judulnya Keke Bukan Boneka yang itu ternyata mirip sekali dengan lagu Aku Bukan Boneka yang sudah dinyanyikan sama Rinni Wulandari pada 2017," kata Bens di Jakarta baru baru ini.

Parahnya, Kekeyi tidak mencantumkan pencipta lagu Keke Bukan Boneka dalam video klip yang viral di YouTube. Melainkan hanya terdapat identitas Kekeyi sebagai penulis lirik lagu tersebut.

"Saya cuma mempertanyakan saja. Soalnya baru saya baca katanya Kekeyi, bahwa lagu ini dia tulis lagunya itu ditulis sendiri. Tapi begitu saya lihat videonya kok enggak ada tulisan itu lagu ciptaan siapa ya, yang ada hanya lirik oleh Rahmawati Kekeyi. Jadi penciptanya enggak ada, yang ada cuma aransemen siapa gitu," kata Bens Leo.

Lalu, apakah Kekeyi sebenarnya sudah teredukasi apa itu aturan hak cipta yang ada di Indonesia? Untuk Kekeyi, hak cipta sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Asal tahu saja nih, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dan perlu diketahui bahwa semua tindak pidana dalam UU Hak Cipta merupakan delik aduan.[10] Dalam hal ini, pelaku dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 118 UU Hak Cipta, yaitu:

- Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Selain itu, pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran atas produk hak terkait. Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait ini tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.

Artinya, Kekeyi bisa terancam penjara paling lama 4 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Sejarah Hak Cipta di Indonesia

Hak cipta sejatinya adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Banyak yang mengira jika sejarah perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lahir pasca kemerdekaan RI. Padahal, peraturan HKI sudah ada diperkenalkan Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1844.

Tak sampai disitu saja, Pemerintah Belanda sempat mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Buat kalian tahu nih, Indonesia saat itu masih bernama Netherlands East-Indies.

Sekedar informasi, Indonesia pun menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914.

Begitu juga pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku dan tidak berubah.

Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda, termasuk peraturan Hak Cipta tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Namun di masa itu, UU Paten buatan Belanda tidak berlaku lantaran menyebutkan bahwa permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.

Delapan tahun berlalu, atau tepatnya tahun 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan semetara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI.

Berdasarkan pasal 24, UU No. 21 tahun 1961, yang berbunyi "Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan". Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.

Bahkan saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya UU No. 21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari KI Nasional.

Kemudian tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan,yaitu Pasal 1 sampai dengan 12, dan Pasal 28 ayat (1).

Perubahan pun terus terjadi. Seperti pada tanggal 12 April 1982, Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta ( UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda.

Pengesahan UU Hak Cipta 1982 ini dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No. 34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34).

Tugas utama Tim Keppres 34 mencankup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

Tim ini selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.

Menyusuli pengesahan UU No. 7 tahun 1987 Pemerintah Indonesia menandatangani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang hak cipta sebagai pelaksanaan dari UU tersebut.

Alhasil, pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman.

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor indusri, teknologi memiliki peranan sangat penting.

Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem KI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. UU Merek 1992 menggantikan UU Merek 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights(Persetujuan TRIPS).

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992.

Di penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang KI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.