IFBC Banner

Berkaca dari Kasus Novel, Amicus Curiae dan Hukum Acara Pidana Indonesia

Jumat, 17 Juli 2020 – 08:30 WIB

 Berkaca dari Kasus Novel, Amicus Curiae dan Hukum Acara Pidana Indonesia

Berkaca dari Kasus Novel, Amicus Curiae dan Hukum Acara Pidana Indonesia

JAKARTA, REQnews - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengajukan 'amicus curiae' alias sahabat pengadilan dalam perkara dua orang penyerang penyidik KPK Novel Baswedan. Sayangnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mengakui pendapat itu.

Ketua majelis hakim Djumyanto beralasan, sistem peradilan pidana di Indonesia dalam KUHAP tidak mengenal 'amicus curiae'. "Terhadap 'amicus curiae' yang disampaikan oleh Kontras tertanggal 18 Juni 2020 dapat disampaikan sistem peradilan pidana di Indonesia dalam KUHAP tidak mengenal 'amicus curiae'," kata Djumyanto di Jakarta, Kamis 17 Juli 2020.

Lalu apa sih sebenarnya amicus curiae? Yaps, itu adalah istilah latin dari 'Sahabat pengadilan' yaitu sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan.

"Namun dalam praktik peradilan ditemukan beberapa fakta pengajuan 'amicus curiae' tidak langsung terkait dengan perkara," kata hakim.

Hakim mengakui memang praktik 'amicus curiae' dilakukan dalam beberapa kasus yaitu (1) perkara majelis Time melawan Soeharto yang diajukan oleh kelompok kemerdekaan pers, (2) perkara Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang, (3) perkara Upi Asmaradana di PN makassar oleh ICJR dan (4) perkara penodaan agama oleh Basuki Tjahaya Purnama yang diajukan oleh LBH Jakarta.

Majelis hakim pun memahami mengapa Kontras mengajukan 'amicus curiae' di atas. "Tapi sebagaimana fungsi hukum acara pidana untuk menegakkan pidana materiil dimana majelis hakim atau pengadilan adalah tempat untuk menguji hasil penyidikan atau penuntutan atas dugaan dilanggarnya hukum pidana materiil," kata hakim.

Maka menurut hakim, segala hal yang bermasalah di tingkat penyidikan dan penuntutan tidaklah serta merta dapat diambil alih oleh majelis hakim di pengadilan.

"Sebab justru penegakan pidana formil atau materiil harus berdasarkan azas legalitas dimana sistem peradilan pidana dalam KUHAP menentukan majelis hakim berfungsi menguji hasil di tingkat penyidikan dan penuntutan dalam persidangan yang diatur dan ditentukan undang-undang," kata hakim.

Selanjutnya hasil dalam penyidikan dan penuntutan disusun dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan. "Dan majelis hakim akan mengjui surat dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan," kata hakim.

Dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis selama 2 tahun penjara kepada Rahmat Kadir Mahulette dan 1,5 tahun penjara kepada Ronny Bugis karena terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Keduanya terbukti melakukan perbuatan berdasarkan dakwaan subsider pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan memang lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang menuntut Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis selama 1 tahun penjara.

Amicus Curiae
Asal tahu saja, praktik amicus curiae sebenarnya lazim dipakai di negara yang menggunakan sistem hukum common law, bukan civil law sebagaimana yang dianut oleh Indonesia. Eits, bukan berarti praktek ini tak pernah diterapkan di Indonesia.

Contoh salah satunya adalah kasus yang Anda sebut, kasus jurnalis Upi Asmaradhana, peninjauan kembali kasus Majalah Time versus Soeharto, dan kasus peninjauan kembali praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra. Dalam kasus penggusuran Papanggo, Jakarta Utara, bahkan pihak yang bertindak sebagai amicus curiae adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari luar negeri.

Lalu dasar hukum diterimanya konsep amicus curiae di Indonesia adalah Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

So, jika ada putusan sekaligus majelis mempertimbangkan pendapat amicus curiae, maka amicus curiae baru bisa dinyatakan telah eksis di Indonesia, khususnya di badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Meski begitu, ada juga yang berpendapat bahwa amicus curiae memang sudah diakui di Indonesia. Yakni, dalam persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam hukum acara MK, pihak ketiga yang berkepentingan bisa mendaftarkan diri dan memberikan pendapat dalam sebuah pengujian undang-undang yang diajukan oleh orang lain. Konsep ini sebenarnya ‘mirip’ dengan konsep amicus curiae yang dianut di negara-negara penganut sistem common law. 

Beberapa referensi tentang amicus curiae yang bisa kalian baca di internet antara lain:
1. Amicus Curiae: Origins and Background http://amicuscuriae.org/
2. Definisi : http://en.wikipedia.org/wiki/Amicus_curiae
3. Contoh Berkas amicus curiae http://www.talkorigins.org/faqs/edwards-v-aguillard/amicus1.html

Dasar hukum:
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman