Ini Alasan Taspen Sebut Pengalihan Asabri-BPJS TK Inkonstitusional

Jumat, 24 Juli 2020 – 04:00 WIB

Ini Alasan Taspen Sebut Pengalihan Asabri-BPJS TK Inkonstitusional

Ini Alasan Taspen Sebut Pengalihan Asabri-BPJS TK Inkonstitusional

JAKARTA, REQnews - Pengalihan program dari Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan disebut bertentangan dengan konstitusi. Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius Kosasih beralasan, konstitusi tidak membatasi jumlah badan penyelenggara jaminan sosial, terkait perkara pengalihan program tersebut. 

Menurut Kosasih, Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengharuskan sistem jaminan sosial nasional dilaksanakan oleh satu lembaga penyelenggara saja. 

Demikian diutarakan Kosasih dalam sidang uji materi pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis 23 Juli 2020.

Taspen dihadirkan dalam sidang tersebut sebagai pihak terkait bersama Asabri, BPJS Ketenagakerjaan serta Kementerian BUMN. 

Menurut Kosasih, upaya pengalihan program Taspen dan Asabri seperti diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang BPJS adalah inkonstitusional.

Selain itu, Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dikatakannya mengatur keberadaan dan peran Taspen.

Sementara Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang mengatakan Kementerian BUMN perlu menjelaskan kemampuan BUMN yang berorientasi profit dalam menjamin kesejahteraan peserta program.

"Kami perlu bukti dari pihak terkait, apa saja sih bentuk profit oriented yang bisa mengancam kesejahteraan itu, sehingga kalau itu dipindahkan seperti yang disampaikan ke kami, profit oriented itu bukan tujuan utama, tetapi menyejahterakan peserta," kata Saldi Isra.

Ia juga meminta Kementerian BUMN menjelaskan hal-hal yang dilakukan oleh BUMN asuransi terkait dengan menyejahterakan pesertanya.

Dalam sidang sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan menyatakan jaminan sosial nasional tidak dapat dikelola perusahaan BUMN yang berorientasi profit, melainkan semestinya badan hukum publik yang mengelola keuntungan untuk dikembalikan kepada peserta melalui manfaat.

Sedangkan Asabri menyatakan BPJS Ketenagakerjaan belum memiliki penanganan program pensiun untuk pensiunan TNI/Polri. Selain itu, karakteristik prajurit TNI dan anggota Polri khas dalam penugasannya yang menyebabkan penyelenggaraan jaminan sosial untuk prajurit TNI dan anggota Polri perlu dikelola tersendiri

Ada pun pemohon uji materi program Asabri ke BPJS-Ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), adalah purnawirawan TNI, yakni Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, Laksamana TNI (Purn) Dwi Purnomo, Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, dan Kolonel TNI (Purn) Adieli Hulu. Para pemohon merasa dirugikan apabila program Asabri dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.