IFBC Banner

ORI Gagal Paham Soal Keistimewaan Tanah DIY, Baca UU Dulu Gih

Kamis, 06 Agustus 2020 – 15:33 WIB

ORI Gagal Paham Soal Keistimewaan Tanah DIY, Baca UU Dulu Gih

ORI Gagal Paham Soal Keistimewaan Tanah DIY, Baca UU Dulu Gih

JAKARTA, REQnews - Pengamat Kebijakan Publik, Fajar Trio Winarko meminta Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tidak sembarangan dalam memberikan rekomendasi. Termasuk 'memvonis' Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan maladministrasi.

Hal itu disampaikan Fajar menyoal pernyataan ORI terkait hak milik atas tanah (SHM) yang diajukan Warga Negara Indonesia Keturunan atau warga Tionghoa. Menurut dia, lembaga negara ini seharusnya mempelajari terlebih teori peraturan perundang-undangan khusus dalam hal kepemilikan atas tanah di Yogyakarta.

"Instruksi K.898/1975 sampai saat ini masih berlaku dan merupakan affirmative policy dari pemerintah setempat untuk melindungi

warga pribumi agar kepemillikan tanah tidak beralih kepada warga atau pemodal yang secara finansial memiliki kemampuan

lebih atau kuat. Ingat, Yogyakarta itu statusnya Daerah Istimewa, " kata Fajar menjawab REQnews di Jakarta, Kamis 6 Agustus 2020.

Ia pun menambahkan, yang harus diketahui ORI adalah mengenal arti kata Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal usul. Sebab menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenang Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Terkait dengan Instruksi Sultan ini, bukanlah diskriminasi dari perspektif HAM. Tapi aspek ‘legal’, diskresi oleh wakil gubernur yang bertujuan lebih kepada memberikan perlindungan terhadap tanah-tanah yang ada di Wilayah DIY.

"ORI sepertinya harus tahu bahwa kewenangan istimewa yang diberikan kepada Yogyakarta sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 7, merupakan ketentuan yang bersifat lex spesialis dari ketentuan kewenangan Pemda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jadi bukan maladministrasi," ujarnya.

"Pertanyaannya, apakah ORI sudah membaca putusan MA yang menjadi yurisprudensi tidak bolehnya WNI nonpribumi memiliki hak milik tanah sudah diatur dalam instruksi gubernur tahun 1975. Jangan sampai gagal paham," kata Fajar lagi. 

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X sebelumnua menilai rekomendasi ORI belum mengakomodasi putusan Mahkamah Agung (MA) No. 565 K/Pdt/2019 tertanggal 11 April 2019.

Dalam pertimbangan putusan MA No. 565 K/Pdt/2019 disebutkan, Instruksi Wakil Kepala Daerah (sekarang wakil gubernur) DIJ No. K898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 tidak bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dalam rangka melindungi masyarakat ekonomi lemah.

Instruksi Wakil Kepala Daerah No. K898/I/A/1975 yang ditandatangani Paku Alam VIII berisi tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada seorang WNI Non Pribumi.

Putusan MA No. 565 K/Pdt/2019 itu bukan hanya diterima Pemprov DIJ. Namun juga dikirimkan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN. Putusan itu menguatkan dari tingkat pertama dan banding. Atas dasar putusan MA yang berkekuatan hukum tetap itu, HB X mengambil inisiatif menyurati Kementerian ATR/BPN.

“Saya sudah kirim surat ke BPN. Putusan MA No. 565 K/Pdt/2019 itu belum dimasukkan (dalam rekomendasi ORI, Red),” kata HB X.

Dengan sikap ini, Instruksi Wakil Kepala Daerah No. K898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 masih tetap berlaku.

Sikap HB X itu berbeda dengan pandangan Ketua ORI Amzulian Rifai. Ia, meski Instruksi Wakil Kepala Daerah 1975 belum dibatalkan, secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai dasar BPN menolak permohonan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah yang diajukan WNI Keturunan.

“Ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 13P/HUM/2015 yang dalam pertimbangannya menyatakan Instruksi Wakil Kepala Daerah 1975 itu bukan produk perundang-undangan,” kata.

Meski sama-sama putusan MA, rujukan ORI dan gubernur DIJ berbeda. ORI merujuk pada putusan MA No. No. 13P/HUM/2015. Sedangkan HB X mengacu pada putusan MA Tahun 2019.