IFBC Banner

Jangan Main Hati di Kasus Pinangki Pak Jaksa Agung!

Minggu, 09 Agustus 2020 – 12:05 WIB

Jangan Main Hati di Kasus Pinangki Pak Jaksa Agung!

Jangan Main Hati di Kasus Pinangki Pak Jaksa Agung!

JAKARTA, REQnews - Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terkait kasus Djoko Tjandra bukanlah perkara rumit. Maka, jangan sampai Kejaksaan Agung main hati dalam mengungkap kasus tersebut.

Ketegasan Jaksa Agung ST Burhanuddin pun kini kembali dinanti masyarakat. Hal ini demi adanya kepastian hukum yang berkeadilan bagi semua pihak. 

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan, rencananya, ekspos kasus istri AKBP Napitupulu Yogi ini diperkirakan digelar pada 11 atau 12 Agustus 2020.

“Karena sangkaannya juga pasal 5 ayat 2 juncto ayat 1, pasal 11 kan, jadi bukan sesuatu perkara yang rumit atau membutuhkan banyak kesaksian,” kata Febrie Jumat malam 7 Agustus 2020.

Diketahui bahwa sangkaan pasal 5 dan 11 adalah mengenai gratifikasi dimana proses peradilan akan terkait dengan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Nantinya, ekspos akan berisi beberapa hal, seperti pendapat dari penyidik tentang alat bukti dalam konstruksi pembuktian, melihat siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya pidana, juga usulan penetapan tersangka.

“Itu kalau seandainya di situ alat buktinya cukup untuk pengajuan SK,” kata Febrie.

Dokumen perjalanan Pinangki kiriman Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang diduga gratifikasi pada Kamis 6 Agustus lalu pun memperkuat petunjuk pendalaman penyelidikan.

"Nanti akan kita tanya, apa katanya, siapa yang bayar,” kata Febrie perihal rencana konfrontir bukti kiriman MAKI dengan Jaksa Pinangki.

Di sisi lain, Febrie belum bisa mengkonfirmasi dugaan aliran dana dari Djoko Tjandra atau Joko Tjandra kepada Pinangki. Ia menyatakan hal tersebut adalah alat bukti yang masih disimpan dan baru bisa disampaikan setelah agenda ekspos terlaksana.

Ia menyampaikan jika hal tersebut disetujui di forum ekspos sebagai bukti yang menguatkan baru akan terlihat alirannya.

Gandeng Komjak

Kejaksaan Agung ( Kejagung) mengaku segera menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Pinangki ke Komisi Kejaksaan (Komjak) 

Komjak sebelumnya meminta LHP untuk menindaklanjuti laporan yang diterima komisi itu dari MAKI terhadap Pinangki beberapa waktu lalu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono mengatakan bahwa Komjak berwenang untuk meminta tindak lanjut pemeriksaan dari pihak internal Kejagung perihal kinerja atau perilaku jaksa.

Ia mengacu pada Pasal 4 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Hal itu, katanya, bertujuan agar tidak ada duplikasi pemeriksaan.

“Karena permasalahan tersebut telah ditangani oleh Bidang Pengawasan Kejagung sehingga agar tidak terjadi duplikasi pemeriksaan,” kata dia.

“Maka sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2012 tentang Komisi Kejaksaan RI maka Komisi Kejaksaan RI mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 4 (c),” ujar dia.

Pasal 4 huruf c menuliskan, Komisi Kejaksaan berwenang "meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dan/atau pegawai kejaksaan".

Dalam kasus itu, Bidang Pengawasan Kejagung telah menelusuri dugaan pertemuan Pinangki dengan yang diduga Djoko Tjandra. Pemeriksaan itu berujung pada hukuman disiplin untuk Pinangki.

Kemudian, di Pasal 4 huruf d Perpres tersebut berbunyi, Komisi Kejaksaan berwenang melakukan pemeriksaan ulang atau tambahan atas apa yang telah dilakukan aparat pengawas internal kejaksaan.

Pemeriksaan ulang atau tambahan dapat dilakukan apabila ada bukti atau informasi baru dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut serta pemeriksaan internal sebelumnya tidak dikoordinasikan dengan Komisi Kejaksaan. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres yang sama.

Selain itu, Komisi Kejaksaan juga berwenang mengambil alih pemeriksaan oleh internal kejaksaan. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh Komisi Kejaksaan apabila aparat pengawas internal kejaksaan tidak menunjukkan keseriusan.

Selain itu, tercantum pula dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bahwa Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan apabila pemeriksaan internal belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu tiga bulan sejak laporan masyarakat diterima pengawas internal kejaksaan.

Pinangki sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Bidang Pengawasan Kejagung menyatakan Pinangki terbukti melanggar disiplin karena pergi ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali di tahun 2019.

Negara tujuan Pinangki dalam perjalanan tanpa izin tersebut di antaranya ke Singapura dan Malaysia. Diduga, dalam salah satu perjalanan ke luar negeri tanpa izin itu, Pinangki bertemu Djoko Tjandra.

Pinangki diberi hukuman disiplin dengan tidak diberi jabatan struktural atau non-job. Pinangki telah menerima hukuman disiplin tersebut. Kini, Kejagung juga sedang menelusuri dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan Pinangki.