IFBC Banner

Resmi Jadi ASN, Ini Aturan Lengkap dan Gaji Pegawai KPK

Minggu, 09 Agustus 2020 – 21:30 WIB

Resmi Jadi ASN, Ini Aturan Lengkap dan Gaji Pegawai KPK

Resmi Jadi ASN, Ini Aturan Lengkap dan Gaji Pegawai KPK

JAKARTA, REQnews - Presiden Joko Widodo akhirnya meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peraturan ini ditandangani Jokowi pada 24 Juli 2020 dan diundangkan pada 27 Juli 2020. Setidaknya total ada empat bagian dan 12 pasal yang termaktub dalam aturan tersebut.

Perubahan status tersebut mencakup pegawai tetap dan tidak tetap KPK, sesuai ketentuan Pasal 2. Pengalihan status itu akan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

-Penyesuaian jabatan di KPK dengan jabatan ASN

-Identifikasi jenis dan jumlah pegawai

-Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi

-Melakukan pelaksanaan dan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Selain itu, proses pengalihan ini juga memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK. Sementara Pasal 5 menyebutkan tentang penyesuaian Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada KPK yang meliputi:

-Sekretaris Jenderal merupakan JPT Madya yang memiliki kewenangan PPK

-Deputi merupakan JPT Madya

-Kepala Biro dan Direktur merupakan JPT Pratama

-Kepala Bagian atau Bidang dan Kepala -Sekretariat merupakan Jabatan Administrator

-Kepala Sub-bagian atau Sub-bidang merupakan Jabatan Pengawas.

Selain jabatan di atas, maka jabatan pegawai KPK adalah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai ASN. 

Sementara itu, pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN akan dilaksanakan setelah struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru ditetapkan, sesuai bunyi dalam Pasal 7.

Dengan pengalihan status ini, pegawai KPK juga akan diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Dalam hal terjadi penurunan penghasilan, kepada Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi selain gaji dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden," demikian bunyi Pasal 9.

Saat aturan ini mulai berlaku, bunyi Pasal 10 menyebutkan, pegawai KPK tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan selesainya proses pengalihan dan pengangkatan menjadi ASN.

Sementara, penghasilan yang diterima pegawai KPK saat ini tetap diberikan sampai dengan seluruh proses pengalihan selesai.

Lalu bagaimana dengan gaji pegawai? 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo memastikan, pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara ( ASN) tidak akan memengaruhi gaji mereka.

"Jadi, semua 'clear' enggak ada masalah, termasuk KPK. Mengenai sistem penggajian juga tidak ada perubahan, tetapi lain-lainnya itu kewenangan KPK sendiri," kata Tjahjo di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta. 

Tjahjo pun memastikan, perubahan status kepegawaian itu tidak menyimpang dari UU KPK, termasuk UU ASN.

Demikian juga mengenai keberadaaan Dewan Pengawas KPK. Tjahjo mengibaratkan seperti dalam dunia perbankan yang dipimpin jajaran direksi, sementara dewas adalah komisarisnya.

"Kami hanya menata mengenai keuangannya, tetapi menyangkut hak protokolernya, kami serahkan ke Mensesneg," kata dia.