IFBC Banner

Wajib Tahu, Ini Bahaya Politik Dinasti Bila Terjadi di Indonesia

Selasa, 11 Agustus 2020 – 23:00 WIB

Ilustrasi politik dinasti

Ilustrasi politik dinasti

JAKARTA, REQnews - Aroma pembentukan dinasti politik oleh Presiden Joko Widodo kian terendus kuat, setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pilkada Solo 2020, dan menantunya Bobby Nasution maju di Pilkada Medan 2020.

Belakangan ini, dugaan politik dinasti tersebut terus menjadi sorotan publik karena dianggap berbahaya bagi proses demokrasi di Indonesia. Apalagi, kabarnya, Gibran dan Bobby sudah mengantongi banyak dukungan, dan kemungkinan besar tak terkalahkan oleh lawannya pada pemilihan Desember 2020 nanti.

Lalu, sebenarnya apa bahayanya politik dinasti bagi negara kita? Mengutip berbagai sumber, berikut penjelasannya.

1. Korupsi

Banyak pakar berpendapat, politik dinasti sangat berdampak pada tingginya angka korupsi yang terstruktur dan dilakukan oleh satu lingkaran keluarga. Hal ini pernah terjadi di Banten dalam dinasti Ratu Atut yang keluarganya banyak menjadi kepala daerah di provinsi tersebut. Begitu juga kasus di Kutai Kartanegara antara ayah dan anak, yakni Syaukani Hassan Rais dan Rita Widyasari.

2. Kebijakan Keluarga

Politik dinasti bisa menjadikan kebijakan yang harusnya mengacu pada kebutuhan publik, menjadi kebutuhan keluarga. Hal ini bisa berpengaruh pada pembangunan hingga urusan birokrasi yang berbelit-belit dan terkesan eksklusif.

3. Rekayasa Hukum

Potensi rekayasa dalam keputusan hukum juga menjadi dampak politik dinasti. Hal ini terjadi karena Mahkamah Konstitusi menghapus larangan keluarga petahanan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, karena alasan hak konstitusional. Di luar negeri, rekayasa hukum akibat politik dinasti ini sudah banyak kejadiannya, seperti di Arab Saudi. Raja atau Putra Mahkota kebal hukum, dan menjadikan lawan politiknya sebagai tumbal karena menguasai jaksa hingga hakim.

4. Jual Beli Jabatan

Gaya politik dinasti meniscayakan kekuasaan hanya dipegang oleh segelintir orang yang terikat dalam satu hubungan keluarga. Sehingga, kebijakan pemindahan posisi atau jabatan pejabat publik, berpotensi hanya berdasarkan keputusan keluarga pemegang kekuasaan.