IFBC Banner

Seberapa Urgensi Mahkamah Etik Profesi Advokat Indonesia, Ini Kata Jimly

Minggu, 30 Agustus 2020 – 16:00 WIB

Seberapa Urgensi Mahkamah Etik Profesi Advokat Indonesia, Ini Kata Jimly

Seberapa Urgensi Mahkamah Etik Profesi Advokat Indonesia, Ini Kata Jimly

JAKARTA, REQnews - Musyawarah Nasional (Munas) ke-III Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA) digelar secara One-Man-One-Vote (OMOV) pada Sabtu 29 Agustus 2020.

Dengan mengangkat tema “Semangat Rekonsiliasi, Wujud Organisasi Advokat Demokratis, Modern, Milenial”, munas ini memilih Luhut Marihot Parulian Pangaribuan secara aklamasi sebagai Ketua DPN periode 2020-2025.

Mengomentari munas kali ini, Ketua Dewan Pakar PERADI RBA, Jimly Asshiddiqie menilai sebagai momentum berbenah diri bagi organisasi advokat dalam meningkatkan kualitas profesi. Termasuk memikirkan konsep baru di mana organisasi advokat tetap multi-bar, namun terdapat Mahkamah Etik atau Mahkamah Kehormatan yang membawahi permasalahan etik dari profesi advokat.

Jimly beralasan, advokat sebagai profesi harus memiliki Standar Profesi yang tunggal dalam memberikan jasa hukum yang dimaksud. Untuk itu, jika organisasi advokat belum dapat bersatu, paling tidak satukanlah standar profesinya. 

Ia pun mencontohkan mulai dari proses rekrutmen anggotanya, pendidikannya, ujiannya, cara anggota untuk bisa benar-benar diangkat dan dilantik sebagai dan berprofesi sebagai advokat dan bagaimana pengawasannya.

Untuk itu, ia berharap dalam profesi advokat, penegakan etika bisa diawali oleh PERADI RBA melalui keputusan Munas kali ini. Seperti halnya di Amerika Serikat, bahwa American BAR Association juga menjadi salah satu profesi pelopor mengawali Mahkamah Kehormatan atau Mahkamah Etik profesi advokat di Negeri Paman Sam itu.

Melalui sistem etika profesional yang sama, lanjutnya, maka bisa menjadi perekat dan ukuran kemajuan serta keberadaban profesi diukur dari nilai-nilai etika yang dijalankan.

“Sistem multi-bar dari struktur keorganisasian, tapi dari segi etik menjadi satu kesatuan sistem. Adanya suatu sistem etika professional, boleh jadi nama Mahkamah Kehormatan Advokat Indonesia atau Mahkamah Etika Advokat Indonesia,” katanya. 

Dengan adanya Mahkamah Etika atau Mahkamah Kehormatan, lanjut Jimly, permasalahan banyaknya organisasi profesi seharusnya tidak lagi menjadi problematika yang berarti. Mahkamah Etika ini nantinya berfungsi sebagai suatu peradilan yang melakukan pemeriksaan, penilaian, dan membuat keputusan etik bagi organisasi profesi.

“Mudah-mudahan bisa jadi sumber pencerahan bagi profesi lain dan kehidupan penataan berbangsa kita bukan hanya benar tapi terikat dengan nilai-nilai baik, bukan hanya rule of law tapi juga rule ethics sebagai penyelamat bagi profesi,” kata Jimly.

Sementara, Ketua Umum DPN PERADI RBA Luhut MP Pangaribuan ikut mengomentari berkaitan pembentukan Dewan Kehormatan Bersama. Kata dia, isu tersebut sudsh dibicarakan dari hasil pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dengan organisasi PERADI lainnya beberapa waktu lalu. 

Hasilnya dibentuk tim 9 yang bertugas berkoordinasi membicarakan rekonsiliasi di tiga organisasi. Dari PERADI RBA sendiri, lanjut Luhut, juga telah ditunjuk beberapa nama yang bisa masuk menjadi Dewan Kehormatan Bersama.

“Ada Tim 9 sedang berjalan untuk pembentukan Dewan Kehormatan Bersama, untuk profesionalitas dan profesi advokat, dan diminta masing-masing (organisasi, red) usulkan lima orang tolong dipersiapkan,” katanya.

Ia setuju dengan yang diutarakan Jimly, bahwa pentingnya disusun kode etik bersama sehingga meningkatkan kualitas dari seluruh advokat Indonesia. “Jadi cita-cita kita, visi kita ke depan, advokat itu tidak harus benar, tapi juga harus bertanggung jawab. Ini kelihatannya sederhana tapi sebenarnya tidak mudah,” kata Luhut.