Ngeri! SETARA Sebut DPR Sponsori Penyimpangan UU TNI, Ini Alasannya

Rabu, 07 Oktober 2020 – 17:00 WIB

Ilustrasi TNI (Foto: Istimewa)

Ilustrasi TNI (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews -Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme dalam forum konsultasi DPR dan Pemerintah belum menunjukkan kemajuan signifikan. Termasuk untuk memastikan integritas criminal justice system dan penanganan tindak pidana terorisme secara adil dan akuntabel.

Menurut Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi, DPR dan pemerintah masih belum mampu membuat batasan yang jelas tentang definisi terorismem "Level terorisme yang membutuhkan pelibatan TNI, batasan keterlibatan TNI, sehingga berpotensi menjadikan TNI sebagai penegak hukum, yang justru bertentangan dengan sistem hukum pidana Indonesia," kata Hendardi dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu 7 Oktober 2020.

DPR pun belum memberikan perhatian serius soal isu tentang lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas TNI. Serta adanya sumber anggaran daerah, serta potensi benturan dengan aparat penegak hukum akibat kerancuan substansi. 

Kata Hendardi, tugas DPR khususnya Komisi I DPR yang merupakan mitra TNI, adalah memastikan UU 34/2004 tentang TNI dijalankan secara konsisten untuk menopang profesionalisme TNI. "Melalui forum konsultasi pembentukan R-Perpres ini, Komisi I DPR justru mensponsori penyimpangan UU TNI, khususnya terkait dengan ketentuan operasi militer selain perang (OMSP)," ujarnya. 

Komisi I diketahui mendorong keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam kerangka criminal justice system, yang justru merupakan pengingkaran terhadap integritas sistem hukum nasional. "TNI bukanlah penegak hukum. Karena itu pelibatannya dalam penanganan terorisme hanya terbatas pada jenis dan level terorisme yang spesifik," katanya lagi. 

Untuk itu, konsultasi DPR dan pemerintah harus dilakukan terbuka dan kembali menghimpun masukan publik secara serius. Komisi I DPR pun didesaknya berhati-hati membahas R-Perpres ini, karena berpotensi merusak sistem hukum Indonesia. 

"Jika diperlukan DPR RI dapat mengembalikan R-Perpres tersebut kepada pemerintah untuk dapat diperbaiki kembali sebelum dibahas lebih lanjut," kata dia.