Asep Warlan: UU Ciptaker Hapus Ego Sektoral Birokrasi

Sabtu, 17 Oktober 2020 – 13:30 WIB

Omnibus Law UU Ciptaker (Foto: Istimewa)

Omnibus Law UU Ciptaker (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Kehadiran Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dinilai mampu menghilangkan ego sektoral. Seperti perizinan yang berbelit, serta memberikan kepastian waktu dan biaya berinvestasi.

Menurut pakar hukum dari Universitas Parahyangan Bandung Prof Asep Warlan Yusuf, banyak poin di Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baik. "Namun tidak dijelaskan sejak awal," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Jumat 16 Oktober 2020.

Selama ini, kata Asep, ego sektoral itu menjadikan hambatan birokrasi dalam perizinan dunia usaha bagi para investor yang akan menginvestasikan modalnya di Indonesia. Dengan adanya UU Cipta Kerja, akan lebih mudah untuk menciptakan lapangan kerja lantaran investor bisa membangun usaha dengan maksimal

Kemudian, kata dia, ada penjaminan dari pemerintah ketika ada pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada buruh dari pengusaha, yakni terkait dengan pesangon yang sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian lainnya oleh pemerintah.

"Meskipun juga kenapa jadi beban pemerintah? Karena pengusaha menyatakan, ya, tidak sepenuhnya oleh kami, negara pun harus menjamin terhadap situasi kondisi perusahaan," ujarnya. 

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengatur soal alih daya karena pegawai alih daya atau kontrak semakin jelas status hukum atau basisnya dengan melihat kompetensi, bukan waktu.

"Kalau kompetensinya bagus, dibutuhkan, ya akan terus dijadikan karyawan. Kalau sekarang kan, 'outsourcing' itu sekadar waktu. Waktunya habis (kontrak, red.), ya sudah, tidak jelas nasibnya," kata dia.

Asep mengatakan hal-hal yang bagus dari UU Cipta Kerja tersebut tidak pernah didiskusikan kepada publik dalam jangkauan yang luas, khususnya kepada para tenaga kerja.

Jika pemerintah partisipatif dan ada pelibatan publik yang luas, khususnya dari tenaga kerja, lanjut dia, mungkin daya tolak terhadap UU Cipta Kerja akan kurang.

"Ketika dialog itu dilakukan, sudah jadi (UU Cipta Kerja, red.) kan mereka menjadi merasa tidak punya makna. Jadi, saya kira problem utama dari masalah ini adalah komunikasi yang sangat lemah dari pemerintah," kata Asep.