Pollycarpus Meninggal, Penyelidikan Kasus Pembunuhan Munir Kembali Menguap

Senin, 19 Oktober 2020 – 07:00 WIB

Munir bin Thalib (Foto: Istimewa)

Munir bin Thalib (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Meninggalnya Pollycarpus Budihari Priyanto membuat menjadi kendala pengusutan pelaku lain di kasus pembunuh aktivis HAM, Munir Said Thalib. Demikian disampaikan dosen Ahli Hukum Pidana FH Universitas Diponegoro, Prof Pujiyono dalam diskusi Kelompok Riset dan Debat FH Undip, Minggu 18 Oktober 2020.

"Sedikit banyak tentunya sangat kesulitan langkah berikutnya, bagaimana akan membuktikan keterkaitan aktor lain, apakah aktor intelektual yang belum terungkap, juga buktikan kembali bagi mereka yangs udah bebas tadi," ujar Pujiyono.

Jika diusut dengan bukti baru atau novum, dan digunakan oleh JPU untuk pengajuan peninjauan kembali (PK) tentu ini kendala tersendiri bagi penegak hukum untuk upaya menjaring pelaku-pelaku lain. Berbagai pihak meminta Presiden Jokowi, Polri dan Kejaksaan Agung kembali mengusut aktor intelektual pembunuhan Munir.

Kejagung juga diminta untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait vonis bebasnya eks Deputi Kepala BIN, Muchdi Pr, yang sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka karena diduga bersekongkol dengan Pollycarpus.

Namun, pada Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas murni Muchdi dari seluruh dakwaan karena dianggap tidak terbukti. Meski demikian, Pujiyono menilai sebaiknya aparat tidak hanya terpaku pada satu pelaku. Penegak hukum bisa mendapatkan bukti baru jika fakta-fakta persidangan sebelumnya digali lebih dalam.

"Tapi tentunya aparat tidak terpaku pada satu informasi dari pelaku utama, tapi mendalami fakta-fakta yang dimunculkan di dalam persidangan, bisa didalami, bisa didorong, bisa dilakukan, dibuka kembali untuk dilakukan pemeriksaan," kata Pujiyono.

Guru Besar FH Undip ini menegaskan pada dasarnya pengungkapan pelaku lain bakal sah jika ada dua bukti permulaan yang cukup. Menurutnya, bukti itu bisa digali selain dari pelaku lapangan, atau selain dari Pollycarpus.

"Meskipun pelaku operasional di lapangan sudah tidak ada, tapi terkait pelaku yang turut serta atau aktor, tentunya harus tunduk pada prinsip berdasarkan dua bukti cukup," kata dia.

Jika alasan penghentian kasus terkait daluwarsa, Pujiyono mengingatkan kasus Munir adalah pelanggaran HAM dan termasuk pembunuhan dengan rencana. Di dalam Pasal 78 KUHP, batas daluwarsa pembunuhan berencana adalah 18 tahun, adapun kasus Munir baru berlalu 16 tahun. Terlebih, pelanggaran HAM berat tidak mengenal sistem daluwarsa.

Pollycarpus adalah orang yang meracuni Munir di dalam pesawat dengan arsenik, ketika Munir hendak ke Belanda untuk studi S2. Ada dugaan Munir diracun saat keduanya bertemu di sebuah kedai kopi ketika transit di Singapura.

Ia kemudian divonis 14 tahun penjara dengan remisi 4,5 tahun 20 hari. Setelah dua tahun bebas murni, Pollycarpus disebut meninggal dunia karena COVID-19, setelah 16 hari dirawat di rumah sakit.

Banyak pihak meyakini Pollycarpus bukan aktor tunggal. Muchdi Pr, eks Deputi BIN yang sempat ditetapkan sebagai tersangka, dinyatakan bebas murni karena tak terbukti terlibat. Amnesty International meminta Kejaksaan Agung mengajukan PK.

Sementara Lembaga Bantuan Hukum DI Yogyakarta tetap meminta negara mengusut kematian pembunuh aktivis HAM, Munir. "Saya sepakat, kematian Pollycarpus harus diusut. Dia jadi satu bagian penting yang ada di lingkaran pembunuhan," ujar Direktur LBH Yogya, Yogi Zul Fadhli.

Yogi menilai perkara Munir akan sulit dituntaskan jika para terduga pelaku masih dekat dengan kekuasaan. Yogi meminta pemerintah serius mengusut kasus pembunuhan aktivis HAM tersebut.

Perkara Munir akan tetap suram sepanjang aktor-aktor yang diduga sebagai pelaku itu masih berada di lingkaran kekuasaan, baik dalam pejabat institusi formal maupun ruang-ruang informal. Saya kira perlu kemauan politik negara untuk mengungkap perkara ini.

Menurut Yogi, pengusutan pembunuh Munir akan menjadi indikator keseriusan negara menangani kasus HAM. Jika tak tuntas atau kasus dihentikan, Yogi menilai kasus pelanggaran HAM serupa akan mengalami kendala yang sama.

"Perkara Munir menjadi salah satu parameter penuntasan perkara-perkara lain, serangan terhadap pembela HAM, Novel Baswedan, itu juga menimpa aktivis pembela HAM, ketika Munir tidak tuntas, perkara lain ada indikasi, kemungkinan juga akan sama seperti kasus pembunuhan Munir," kata Yogi.