Catat, Ini 10 Alasan Kenapa RUU PKS Harus Segera Disahkan

Kamis, 19 November 2020 – 06:30 WIB

RUU PKS (foto: Kompas)

RUU PKS (foto: Kompas)

JAKARTA, REQnews - Hingga kini, masih belum ada kejelasan soal kapan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) disahkan. Padahal, rancangan regulasi ini sudah diusulkan sejak 2012 lalu, dan delapan tahun telah lewat tanpa kepastian.

Sementara, jumlah korban kekerasan seksual terus meningkat. Mengutip data Komnas Perempuan, dalam 12 tahun terakhir, kekerasan terhadap wanita di Indonesia meningkat 792 persen atau delapan kali lipat.

Untuk itu, pemerintah dan DPR RI wajib tahu, 10 alasan kenapa RUU PKS sangat mendesak untuk segera disahkan, seperti dikutip dari postingan Amnesty Indonesia.

1. Rumusan definisi kekerasan seksual di peraturan perundang-undangan masih memuat banyak celah yang mendorong terjadinya ketiadaan hukuman atau impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual.

2. RUU PKS berpihak pada korban dan pemulihan serta hak-hak korban, meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya serta restitusi.

3. KUHP hanya mengatur dua jenis kekerasan seksual. Sementara RUU PKS menguraikan definisi 9 jenis kekerasan seksual: pelecehan, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan dan penyiksaan seksual. RUU PKS juga mencakup kekerasan berbasis gender online.

4. RUU PKS merumuskan hak korban, saksi, dan keluarga korban.

5. Terdapat larangan kriminalisasi korban. Kemudian, korban tidak dapat dipidana pencemaran nama baik.

6. Mencakup alat bukti lain selain yang ditetapkan oleh KUHAP, yaitu: keterangan korban, surat keterangan psikolog dan/atau psikiater, rekam medis, rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan, informasi yang disimpan secara elektronik, setiap data yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, dan hasil pemeriksaan rekening bank.

7. Adanya kewajiban menyediakan pendamping kepada korban di tiap tingkat pemeriksaan.

8. Merumuskan larangan sikap yang merendahkan korban kepada penyidik, penuntut, hakim, dan penasihat hukum.

9. Keabsahan keterangan saksi atau korban disabilitas, keluarga sedarah dan semenda (pertalian keluarga karena perkawinan dengan suatu kaum).

10. Korban dapat memberi keterangan melalui teleconference dan/atau menggunakan keterangan korban dalam bentuk rekaman audiovisual dalam hal korban tidak dapat hadir dalam persidangan karena mengalami kegoncangan jiwa atau alasan lainnya.