Pesan untuk Jaksa Agung, Prof Marcus: RUU Kejaksaan Sebaiknya Dibahas Usai RUU KUHAP

Jumat, 20 November 2020 – 14:30 WIB

Ilustrasi Gedung Kejaksaan (Foto: istimewa)

Ilustrasi Gedung Kejaksaan (Foto: istimewa)

JAKARTA, REQnews - Revisi Rancangan Undang Undang (RUU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan memunculkan banyak perbincangan di antara para ahli hukum pidana. Kondisi ini memunculkan dinamika kebutuhan penegakan hukum yang berkembang di masyarakat.

Seperti adanya beberapa judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait UU Kejaksaan, sesuai dengan perkembangan asas-asas hukum dan filosofi hukum di dunia internasional. Inilah yang membuat para perumus RUU ini berusaha mempertegas asas-asas tentang tugas dan fungsi kejaksaan di dalam draf revisi RUU tersebut.

Asas-asas yang dimaksud yakni asas single prosecution system, dominus litis, opportunitis, independensi penuntutan hingga asas perlindungan harta. Semuanya ada di dalam draf akademisnya.

Menanggapi hal ini, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof Dr Marcus Priyo Gunarto angkat bicara. Ia mempertanyakan apakah asas-asas itu telah dirumuskan secara proposonal sesuai dengan politik penegakan hukum pidana di dalam rancangan undang-undang? Apakah spirit yang dirumuskan dalam draf akademisi itu telah dirumuskan secara benar proposonal di dalam batang tubuhnya.

"Kemudian dari situ saya akan mencoba untuk kemudian menulis apakah di dalam batang tubuhnya itu juga telah merumuskan sesuai dengan legal spirit yang terkandung dalam draf akademis tersebut. Nah, saya mulai dari pasal satu ke satu," kata Prof Marcus dalam webinar yang diselenggarakan REQnews beberapa waktu lalu di Jakarta.

Ia menjelaskan, dalam pasal 1 RUU itu dirumuskan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan, pemberian jasa hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan pengacara negara serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kemudian proses penuntutan adalah serangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pelimpahan, dan persidangan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim, pelaksanaan putusan pengadilan, dan tindakan hukum lainnya seperti penelusuran, pelacakan, perampasan dan pemulihan aset, ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

"Itu kita bisa melihat secara jelas bahwa apa yang dirumuskan itu Kejaksaan memang menghendaki adanya single prosecution system. Di dalam rumusan itu ya itu jelas sekali menitikberatkan pada wewenang dan fungsi yang nanti akan dijalankan oleh kejaksaan. Oleh karena rumusan ini menitikberatkan pada wewenang dan fungsi maka tentu nanti akan berkorelasi dengan institusi yang lain. Yaitu fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan dalam rangka fungsi pemeriksaan di pengadilan sampai dengan nanti keputusannya. Saya ingin melihat fungsi-fungsi ini tentu saja merupakan satu fungsi yang ada di dalam Sistem Peradilan Pidana," kata Marcus.

Jika melihat fungsi-fungsi dari institusi yang menyelenggarakan Sistem Peradilan Pidana, maka mau tidak mau kita harus melihat di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Asal tahu saja, RUU KUHAP itu sudah pernah diinpreskan oleh presiden tahun 2012.

"Kita mengenal RUU KUHAP ada waktu itu yang hampir bersamaan RUU itu diinpreskan bersama dengan bersama-sama dengan KUHP. Artinya RUU KUHAP itu sudah ada. Kita melihat bahwa hukum acara pidana itu adalah undang-undang payung hukum dalam proses peradilan pidana."

Dalam naskah akademis pun menyebut jika fungsi single prosecution system ini mau diambil alih oleh jaksa. Sementara kita melihat bahwa di dalam KUHAP itu dianut asas diferensial fungsional atau diferensiasi fungsional. "Yakni untuk memecahkan persoalan di mana polisi itu sebagai hulp magistrate alias pembantu jaksa. Kondisi ini terjadi pada waktu berlakunya HIR, dan masyarakat banyak menjadi korban, karena dipanggil secara bersamaan baik di kepolisian maupun kejaksaan. Maka untuk memecahkan persoalan itu, muncullah asas diferensiasi fungsional, yakni polisi di bidang penyedikan, jaksa di bidang penuntutan," kata dia.

Marcus pun berpendapat jika kejaksaan nampaknya ingin mendahului RUU KUHAP. Di mana  RUU KUHAP pernah diinpreskan bersama-sama dengan KUHP pada tahun 2012, kemudian secara politik hukum itu ingin kembali ke HIR.

"Ini menurut saya tidak sejalan dengan upaya Polri yang selama ini telah meningkatkan kemampuan untuk menjalankan fungsi penyidik dan penyelidikan. Dalam konteks ini saya berpendapat bahwa sebaiknya pembahasan RUU Kejaksaan ini menunggu undang-undang payungnya dulu yaitu setelah nanti RUU KUHAP itu dibahas. Intinya itu."