Pro Kontra Pajak Token hingga Pulsa Internet, Rakyat Buntung atau Untung?

Sabtu, 30 Januari 2021 – 14:02 WIB

Ilustrasi Pajak Pulsa (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Pajak Pulsa (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat keputusan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Namun kebijakan itu memunculkan protes dari sejumlah masyarakat.

Berdasarkan PMK No. 6/2021, PPN yang terutang atas penyerahan pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua ke penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya serta pelanggan telekomunikasi dipungut PPN-nya oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua saja. Dengan kata lain, penyedia pulsa dan para penjual pulsa yang akan dipungut pajaknya.

Sebab di pasal 2, ditegaskan atas penyerahan barang kena pajak (BKP), berupa pulsa dan kartu perdana, oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi dan penyelenggara distribusi dikenai PPN.

Kebijakan itu pun dikritisi Ekonom INDEF Bhima Yudhistira. Ia berpandangan, meskipun pengenaan PPN dan PPh hanya ditujukan kepada penyedia dan penjual pulsa, namun dampaknya bisa berpengaruh terhadap harga pada tingkat konsumen.

"Karena tidak mungkin PPN 10% ditanggung begitu saja kepada pihak penyelenggara, dia (penyelenggara) akan membebankan kepada konsumen dengan kenaikan harga," jelas Bhima kepada wartawan di Jakarta, Jumat 29 Januari 2021.

Saat ini, masyarakat dipaksa untuk menggunakan internet, belajar secara online. Kemudian untuk bekerja dari rumah sehingga membutuhkan banyak pembelian pulsa atau paket data dan nomer perdana. Sehingga ini akan menjadi beban baru bagi masyarakat.

Kebijakan itu pun dinilainya justru sangat kontradiktif dengan kebijakan extra ordinary pemerintah di tengah pandemi Covid-19 saat ini. "Kebijakan yang sangat kontraproduktif, yang tidak memberikan stimulus khususnya kepada masyarakat dan pelaku usaha di tengah situasi saat ini," ujar Bhima.

"Ini artinya akan jadi beban baru bagi masyarakat. Selain masyarakat sudah dibebani kenaikan bea materai, dan sekarang ada beban di masyarakat dengan adanya kebijakan PPN ini."

Di negara lain, kata Bhima justru pemerintahnya menerapkan subsidi yang masif kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam penggunaan internet, termasuk juga subsidi internet gratis.

Untuk itu, menurut Bhima justru seharusnya pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan telekomunikasi agar bisa melakukan ekspansi seperti pembangunan jaringan-jaringan internet yang baru, untuk daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

"Sementara Indonesia kok berkebalikan, justru ini akan menghambat proses digitalisasi. Ini akan menghambat transformasi digital. Jadi sebaiknya pemerintah berpikir ulang untuk pengenaan PPN," ujarnya.

Sementara Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet memandang pengenaan pajak perlu dilakukan secara hati-hati, apalagi Indonesia masih berada dalam proses pemulihan ekonomi.

Dalam konteks penggunaan pulsa, saat ini akan masih sering digunakan untuk aktivitas sehari-hari, karena dalam transisi new normal. Berkaca dari penarikan PPN kepada penyedia atau penyelenggara produk impor digital yang berlaku pada Agustus lalu, tidak lama setelah itu, beberapa penyedia jasa layanan produk digital kemudian membebankan kenaikan PPN ini kepada nasabah.

Hal yang sama kemungkinan juga akan terjadi dengan adanya kebijakan PPN kepada penjual pulsa, kartu perdana, token, dan voucher ini. "Berbagai kegiatan akan menggunakan internet dan salah satu pembayaran internet ini akan menggunakan pulsa. Oleh karena itu, saya kira peluang terjadi kenaikan harga kepada konsumen memang berpeluang terjadi," kata Yusuf

Mengklarifikasi pemberitaan yang beredar, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pulsa hanya sampai distributor tingkat kedua.

Dengan demikian, tegas DJP dalam keterangan resminya, untuk rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi. "Pengenaan PPN atas penyerahan pulsa/kartu perdana ... sudah berlaku selama ini, sehingga tidak terdapat jenis dan objek pajak baru," tulis DJP dalam keterangan resmi.

Masih dari keterangan tersebut, distributor pulsa juga dapat menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai faktur sehingga tidak perlu membuat faktur pajak secara elektronik. DJP pun memastikan ketentuan pengenaan PPN atas pulsa dan kartu perdana sama sekali tidak memengaruhi harga kedua produk itu.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/2021 murni bentuk penyerderhanaan atas pemungutan PPN yang selama ini berlaku. Sebagaimana diatur PMK No. 6/2021, PPN yang terutang atas penyerahan pulsa dan kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua ke penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya serta pelanggan telekomunikasi dipungut PPN-nya oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua saja.

"PPN ... dipungut 1 kali oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua pada saat penyerahan BKP," demikian bunyi penggalan Pasal 4 ayat (3) PMK No. 6/2021.

Kementerian Keuangan pun mensimulasikan mekanisme pemungutan PPN pada lampiran PMK No. 6/2020. Pada lampiran, disimulasikan PT C sebagai penyelenggara distribusi tingkat kedua menerima deposit terkait dengan penjualan pulsa pada 2 Maret 2021 dari PT D sebesar Rp 8 juta.

Selanjutnya, pada 17 Maret 2021 PT D selaku penyelenggara distribusi tingkat selanjutnya menerima deposit penjualan pulsa dari PT E sebesar Rp1,5 juta. Adapun PT E selaku pengecer menjual pulsa sebesar dengan denominasi Rp10.000 seharga Rp12.000 kepada Nyonya Y.

Dalam simulasi ini, hanya PT C sebagai penyelenggara distribusi tingkat kedua yang wajib melakukan pemungutan PPN selaku pengusaha kena pajak (PKP). PPN yang dipungut oleh PT C adalah sebesar Rp800.000 dan wajib dipungut sejak 2 Maret 2021 ketika PT C menerima deposit terkait penjualan pulsa dari PT D.

"PT D dan PT E tidak lagi melakukan pemungutan PPN atas penyerahan pulsa dan/atau kartu perdana," tulis Kementerian Keuangan pada lampiran tersebut.