Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!
Biarkan Orangutan Tapanuli Hidup di Alam, Mari Selamatkan Habitatnya!

Eny Haryani, Narasi Pejabat Eselon II yang Dicopot Menpora Imam Nahrawi

Senin, 20 Mei 2019 – 14:30 WIB

Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani M.Si

Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani M.Si

Pada akhir 2016, Asisten Deputi (Asdep) Peningkatan Kreativitas Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani M.Si., diperintahkan Menpora Imam Nahrawi dan Deputinya, Prof Faisal Abdullah, untuk menyelenggarakan kegiatan Kirab Pemuda 2017. Eny diamanatkan agar mengerjakan pekerjaan ini dengan serius, sebab jadi program prioritas Kemenpora, dalam skala besar dan melibatkan seluruh provinsi.

Sempat bingung dan cemas sebab tugas yang diberikan hanya perintah dengan judul “Kirab Pemuda” tanpa arahan lanjutan. Toh Eny tidak pesimis. Sebagai pejabat eselon IIa, Ia nyatakan siap sekaligus siap hadapi tantangan.

Persoalan lain, anggaran. Kegiatan ini belum masuk RKP 2017, ditetapkan sebagai kegiatan “money follow the program!” Jadi awal 2017 anggaran masih dibintang oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bintang dilepas akhir Juli 2017 setelah tiga kali rapat (trilateral) antara Kemenpora, Kemenkeu dan Bappenas.

"Artinya Agustus 2017 anggaran baru bisa digunakan dan kegiatan harus berlari kencang agar terealisasi sampai akhir 2017," ungkap perempuan kelahiran Pacitan-Jawa Timur 23 Oktober ini.

Selanjutnya Eny dipusingkan persoalan nonteknis dan politis. Sejak ditetapkan Kirab Pemuda 2017, tim politik yang melingkupi Menpora Imam Nahrawi, yang biasa disebut sebagai “staf khusus, aspri atau staf lainnya” mengontak dan bergantian datang ke ruang kerjanya.

Mulanya mereka berniat membantu, namun belakangan mendikte dan menekan Eny. Mereka misalnya merekomendasikan EO (event organizer) yang bisa mengerjakannya. EO yang datang diketahui Eny bahkan sudah memberikan “ijon” ke tim politik. Eny didikte, anggaran yang semula kontraktual diminta diubah jadi swakelola dan meniadakan lelang, atau diubah skema bansos. Eny berulang kali menyampaikan agar semua dilakukan sesuai aturan yang ada dan dibahas di Rapim (Rapat Pimpinan).

Eny menyadari, anggaran Kirab Pemuda 2017 akan dijadikan “bancakan” dan Eny menempuh jalan hati-hati namun cukup tegas. Ia kemudian menjaga jarak dengan tim politik.

“Saya berusaha melokalisir staf, agar tidak terlibat tindakan melanggar hukum. Hanya gara-gara itu, saya tak takut anggapan oleh “tim politik” bahwa “saya melawan perintah” atau membahayakan kementerian, walaupun pada faktanya adalah sebaliknya,” demikian Eny.

Karena sikapnya itu, tiba-tiba Eny dicopot sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada awal Maret 2017. Ia diganti oleh Asdep lainnya. Awalnya ia heran, apalagi penggantinya tidak pernah menjadi PPK dan tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Eny coba berpikir positif. Ia mengatakan, lebih baik tidak jadi PPK yang selalu “ditekan.”

Faktanya, walau tidak menjadi PPK, Eny bersedia membantu PPK penggantinya. Apalagi secara umum kegiatan ini tetap jadi tanggung jawab Eny yang telah ditunjuk sebagai koordinator nasional. Dalam perjalanan, tiba-tiba lagi pada Juni 2017 muncul lagi usulan tertulis bahwa PPK dikembalikan untuk dijabat Eny. Dengan tegas Eny menolak.

Selanjutnya Eny mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Menpora terkait tim politik. Ia melaporkan sejumlah hal termasuk permintaan agar Eny diminta mengatur fee. Selanjutnya Eny dipanggil tim politik yang meminta Eny untuk menganulir laporan WhatsApp tersebut tidak benar. Mereka beralasan WhatsApp menteri pasti disadap KPK. Eny pun menolak. Eny beralasan hanya melaporkan bukan menuduh. Namun berikutnya Eny “direcoki” terus oleh tim politik yang berkoordinasi dengan atasan Eny.

Kirab Pemuda 2017 terus berjalan, di-launching di Bandung pada Agustus 2017. Waktu itu terpilih 72 pemuda yang diikuti pembekalan. Secara teknis segala pedoman/manual/jadwal/pembagian tugas pihak-pihak yang terlibat telah siap. Sesuai target, Kirab Pemuda 2017 berhasil start untuk Zona-I dari Miangas, Sulawesi Utara dan Zona-II dari Rote, NTT. Seterusnya keliling Indonesia selama 72 hari.

Untuk kegiatan awal ini, dari Miangas lalu ke Rote, Eny dan tim menghabiskan waktu selama 10 hari. Di Miangas dan Rote, ia sempat bersama Menpora, Deputi I Faisal Abdullah dan jajaran pimpinan. Menpora tampak happy apalagi kegiatan ini menjadi trending topic di media termasuk media sosial.

Dipanggil ke Jakarta

Saat di Kupang, NTT, Eny dipanggil melalui telepon oleh tim politik untuk kembali ke Jakarta. Eny diajak bertemu pihak EO, yang arahnya untuk “pembagian fee/ pekerjaan.” Menurut tim politik, fee harus segera “direalisasikan” setelah kontrak EO ditandatangani, sementara Eny tidak pernah mau mengatur fee. Melalui telepon Eny menegaskan masih sibuk dengan kegiatan kirab. Namun setelah hampir selesai di Kupang, Eny kembali ke Jakarta, meninggalkan teman-temannya.

Tanggal 5 Oktober 2017 Eny masuk kantor. Seorang pegawai eselon IV Bagian SDM menelpon dan menanyakan keberadaan Eny. Ia mengatakan ada di ruangan kerjanya. Seterusnya, Ia diperintahkan menghadap Sekretaris Kemenpora (Seskemenpora) Gatot Dewa Broto.

Tanpa basa-basi, Gatot menyodorkan sebuah map tertutup. Isinya keputusan "pemberhentian dari jabatan” atau bahasa resminya, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 75 Tahun 2017, tanggal 25 September 2017, tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Tinggi Pratama, di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, a.n. Eny yang berpangkat Pembina Utama Muda, golongan IV-C. Surat Keputusan ditandatangani Imam Nahrawi pada 25 September 2017.

Ada surat lainnya dalam map yang sama, surat ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan No. B.9.29.1/MENPORA/IX/2017, tanggal 29 September 2017, perihal Pengembalian Eny ke KKP. Maklum, status PNS Eny adalah PNS KKP yang dipekerjakan di Kemenpora, yang isinya tentang informasi pemberhentian Eny berikut kalimat “sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan hormat kami menyampaikan pengembalian Eny ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.”

Pada alinea berikutnya, tertulis, “Kami atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga menyampaikan terima kasih kepada Saudara yang telah mengijinkan Saudara Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, M.Si., dipekerjakan di lingkungan Kemenpora. Kami mohon Saudara tetap mengizinkan Saudara Eny apabila selama bertugas di Kemenpora terdapat permasalahan, maka yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikannya dengan penuh rasa tanggung jawab.”

Karena kaget dengan SK pemberhentian dari jabatan tersebut, Eny bertanya pada Gatot?

"Ada apa, kenapa dan kesalahan saya apa?" Gatot menjawab singkat, “tidak tahu!”

Mendengar jawaban itu Eny merasa aneh. "Lho ini kan ada paraf Bapak!"

Jawaban Gatot juga tidak terang.

Eny bertanya kepada Bagian SDM. Jawabannya juga sama, “tidak tahu!”

Sempat pula bertanya pada jajaran inspektor, jawabannya tidak jelas.

"Saya merasa sangat dilecehkan dan dizolimi, karena tidak boleh memberhentikan dari jabatan dengan cara menyodorkan map seperti itu. Bahkan saya tertegun sejenak, heran, ini kan NKRI. Apakah Kemenpora ini bagian dari NKRI atau bukan? Mengapa hukum di NKRI dilanggar demikian sadisnya? Apalagi SK tersebut ditandatangani oleh seorang menteri sebagai pejabat negara, kok bisa seorang menteri tidak cakap seperti ini? Ada juga paraf Seskemenpora, yang seharusnya menjadi penjaga gawang terhadap potensi kesalahan kebijakan menteri," ungkap Eny yang pernah berdinas di Kementerian Pertanian dan Kementerian Agama.

Kegiatan Kirab Pemuda 2017 di Rote, NTT

Eny langsung balik kanan. Ia menuju ruangan kerjanya tanpa memberitahukan pada staf bahwa ia telah diberhentikan dari jabatan. Namun tidak berapa lama, salah seorang tim politik yang dekat dengan Menpora datang ke ruangannya. Sepertinya dia ingin mengecek respon Eny setelah menerima SK pemberhentian. Eny tenang dan mampu mengendalikan emosinya.

“Saya heran dia kan seorang pria, pake sandiwara nangis segala. Saya bisa menduga dia datang ke ruangan saya karena sudah mendapatkan info dari Seskemenpora, bahwa SK sudah diberikan ke saya. Saya ini salah apa? Tidak ada. Tidak pernah diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin. Saya juga punya prestasi kerja baik dan moral yang baik. Tetapi sekarang mengapa saya tiba-tiba dihukum pelanggaran disiplin berat dengan diberhentikan dari jabatan?" keluh Eny yang berkarir sebagai PNS sejak 1990.

Dibantu seorang supir, Eny mengepak seluruh barang pribadinya lalu diangkut ke rumahnya di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Menjelang malam, perasaannya tenang dan Ia berusaha berpikir positif dan iklas.

Tanpa Pengacara

Di rumah, Ia membaca kembali Peraturan Perundang-Undangan, yakni, UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dari sana, ia dengan gampang menyimpulkan bahwa pemberhentian dari jabatan terhadap dirinya adalah pelanggaran hukum.

Ia sempat dilematis! Mau diproses secara hukum atau menerima keputusan sebagaimana ribuan ASN lainnya di negeri ini yang dilecehkan, dikriminalisasi, diperlakukan sewenang-wenang oleh pimpinannya. Eny akhirnya tiba pada keputusan, “Saya harus mencari keadilan!”

KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), Ombudsman RI dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) adalah lembaga yang bisa didatangi untuk mengadukan nasibnya. Tanpa pikir panjang, cepat-cepat ia mendatangi tiga lembaga tersebut dan menyampaikan pengaduan tertulis. KASN merespon dan dipanggil KASN untuk klarifikasi. Menpora juga dipanggil untuk klarifikasi. Pada pemeriksaan awal, KASN menyatakan, pemberhentian Eny menyalahi aturan dan KASN siap memberikan pendampingan. Klarifikasi berjalan lambat karena Menpora kurang kooperatif.

Seorang komisioner, “mau gugat ke PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) atau tidak?”

Pertanyaan itu muncul lantaran tenggat waktunya hanya 90 hari setelah SK pemberhentian dari jabatan ditandatangani/diumumkan. Pada 15 Desember 2017 (hari ke-81) Eny mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Awalnya Eny bingung karena tidak didampingi kuasa hukum, namun karena pihak KASN berpendapat, bisa tanpa kuasa hukum, dengan rasa percaya diri, Eny datang ke PTUN Jakarta tanpa kuasa hukum. Eny mengakui, KASN memang telah banyak membantunya.

Menpora Imam Nahrawi pada kegiatan Kirab Pemuda 2017

Gugatan Eny di PTUN teregister dengan No. 263/G/2017/PTUN-JKT tanggal 15 Desember 2017, namun harus melalui proses dismissal. Pada sidang dismissal 28 Desember 2017, hakim memutuskan gugatannya prematur, tidak layak diadili. Syarat mengajukan surat keberatan pada presiden sebagai atasan langsung Menpora yang menandatangani SK pemberhentian dari jabatan, belum dilakukan Eny. Pendapat hakim ini mengacu pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, pasal 129.

Pada gugatan pertama, Eny menyebutkan bahwa pemberhentian dan/atau pembebasan dari jabatan adalah hukuman disiplin berat yang tidak dapat diajukan upaya banding administratif sebagaimana ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pasal 33 huruf b yang mengamanatkan bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; tidak dapat diajukan upaya administratif, sehingga Eny langsung mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

Dalil Eny selanjutnya adalah bahwa upaya administratif ketentuan pasal 129 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengamanatkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Hingga saat ini Peraturan Pemerintah tentang upaya administratif, belum ditetapkan. Karena pertimbangan itu, Eny berpendapat bahwa kaidah banding administratif dalam sengketa ASN masih berpedoman pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS sebagaimana tersebut di atas.

Pada sidang dismissal, majelis hakim dipimpin oleh Ketua PTUN Jakarta, menetapkan, UU baru mengenyampingkan UU yang lama, UU yang lebih tinggi mengenyampingkan UU yang lebih rendah, UU yang bersifat khusus mengenyampingkan UU yang bersifat umum. Ketentuan pasal 129 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berupa upaya keberatan ke Presiden RI tetap harus dilakukan. Waktu yang diberikan untuk menunggu surat keberatan pada Presiden ini 10 hari, namun apabila dalam tempo 10 hari belum ada jawaban, maka proses pengadilan melalui PTUN dapat dilakukan.

Eny bimbang, bertanya ke KASN, ke Pusbakum (Pusat Bantuan Hukum) di PTUN Jakarta, termasuk beberapa ahli hukum. Pendapatnya berbeda-beda. Sebelumnya belum ada gugatan yang menang menggugat menteri dengan rezim UU No. 5/2014 tentang ASN. Eny berprinsip “bertanya pada ahlinya”, maka pada kesempatan bertemu Ketua PTUN Jakarta dan panitera, Eny tak segan bertanya.

Pada 29 Desember 2017, Eny mengirim surat keberatan pada presiden dan hingga hari ke-10 belum ada balasan. Karena itu, Eny kembali mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dan teregristasi dengan nomor 19/G/2018/PTUN-JKT, 18 Januari 2018 dan dinyatakan diterima, layak diadili dan langsung masuk pokok perkara.

Ada tiga hakim yang mengadilinya: Andi Muhammad Ali Rahman, SH. MH (Hakim Ketua), Dyah Widiastuti, SH, MH (Hakim Anggota I) dan Umar Dani, SH, MH (Hakim Anggota II). Eny tetap tidak didampingi penasihat hukum, sedangkan pihak Menpora “dibela” 14 kuasa hukum dari Biro Humas dan Hukum Kemenpora. Melihat mereka yang banyak, Eny sempat berhitung kekuatan, namun Eny yakin bisa mengalahkan mereka.

Eny di tengah sejumlah rekan

Pada 7 Februari 2018, gugatan dinyatakan lengkap. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan, disusul pemberian jawaban dari Menpora, replik dari Eny, duplik dari Menpora, penyampaian alat bukti, pemeriksaan saksi hingga penyampaian kesimpulan. Pada 27 April 2018, majelis hakim bermusyawarah dan 2 Mei 2018 majelis hakim mengadili dan semua sepakat memenangkan Eny untuk seluruh gugatan.

Putusan majelis hakim sebagai berikut:

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menpora yang telah memberhentikan Eny dari jabatannya.

3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusannya yang telah memberhentikan Eny dari jabatannya.

4) Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikan kedudukan hukum Penggugat dalam jabatan sebelumnya.

5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa sebesar Rp. 266.000,-.

Luar biasa senangnya Eny setelah mendengar putusan. Tekanan yang dialaminya sejak Oktober 2017 s/d Mei 2018 (7 bulan) seolah sirna. Berganti rasa gembira. Perjuangannya mencari keadilan telah membuahkan hasil.

“Terima kasih ya Allah, atas segala keputusan-Mu melalui Yang Mulia Majelis Hakim, terima kasih atas putusan yang adil dan telah mengabulkan seluruh gugatan saya,” demikian Eny berucap setelah putusan dibacakan.

"Dengan langkah hukum saya ini dan menang, maka saya ingin mengajak semua pihak mengkritisi permasalahan ini yang tentu banyak terjadi, namun diam dibiarkan tanpa pengawasan yang signifikan, ASN yang menjadi korban pun pasrah tak berdaya karena terbelenggu paradigma lama," beber Eny.

Eny, semasa masih aktif sebagai Asisten Deputi Bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda di tahun 2017, antara lain bersama atasan langsung Eny, yakni, Prof Faisal Abdullah (baju merah dan berkumis).

Banding dan Kasasi

Setelah putusan tersebut, sebelum 14 hari, pihak Menpora menyatakan banding. Namun di tingkat banding, majelis hakim justru memperkuat putusan majelis hakim di tingkat pertama melalui Ketetapan Nomor 202/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 25 September 2018 dan Eny tetap menang. Kecewa dengan putusan banding, Menpora ajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

"Sebelum seluruh dokumen kasasi dikirimkan ke MA, dokumen yang diajukan Menpora, ternyata dinyatakan ‘Tidak Memenuhi Syarat Formal!’ Karena itulah dokumen tidak dikirim ke MA, otomatis putusan menjadi inkracht, saya menang. Saya dapat informasi ini pada 10 Desember 2018 dan selanjutnya dapat surat resmi penetapan inkracht dari PTUN Jakarta tanggal 8 Januari 2019," beber Eny yang sering bertugas sebagai Plh (Pelaksana Harian) Deputi I Kemenpora.

Eny kini menunggu eksekusi putusan. Ia berharap Menpora patuh pada putusan hukum dan mendudukkan kembali dirinya pada posisi semula di Kemenpora. Eny juga telah meminta pengacara Haris Azhar dari Lokataru untuk mengawal putusan yang telah inkracht ini. Pihak Haris dan Eny telah menyiapkan sejumlah strategi.

Sambil menunggu putusan eksekusi dari Kemenpora, Eny kini sibuk mengajar di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang dan sejumlah perguruan tinggi swasta. Di kampus Ia aktif melakukan riset di bawah naungan Badan Riset dan SDM, KKP. Kesibukan lain, menulis jurnal ilmiah nasional/internasional selain kembali kuliah pada Fakultas Hukum (FH) Universitas Trisakti, Jakarta.(*/Bos)