Buruh Wajib Baca! Ini Aturan Upah Minimum Terbaru yang Diteken Presiden Jokowi

Senin, 22 Februari 2021 – 13:04 WIB

PP Nomor 36 Tahun 2021 dilansir dari JDIH Kementarian Ketenagakerjaan (JDIH Kemnaker)

PP Nomor 36 Tahun 2021 dilansir dari JDIH Kementarian Ketenagakerjaan (JDIH Kemnaker)

JAKARTA, REQnews - Presiden Joko Widodo resmi mengubah formula penghitungan upah bagi buruh. Kebijakan anyar itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP Nomor 36 Tahun 2021).

PP yang diteken Jokowi pada 2 Februari 2021 lalu itu merupakan aturan turunan Undang-undang nomor 11 Cipta Kerja (UU Ciptaker). Melansir dari salinan dokumen PP yang diunduh REQnews.com melalui JDIH Kementarian Ketenagakerjaan (JDIH Kemnaker), Senin 22 Februari 2021, PP tersebut mengatur tentang formulasi upah minimum bagi buruh atau pekerja. 

Sebagaimana isi Pasal 25 ayat (1) PP tersebut, dijelaskan bahwa upah minimum terdiri atas:

(a) upah minimum provinsi;

(b) upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu," demikian bunyi Pasal 25 Ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021. 

Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. 

Adapun maksud dari ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi:

a. paritas daya beli

b. tingkat penyerapan tenaga kerja; dan

c. median Upah

Sebelumnya, dalam PP nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, besaran upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan PP terbaru, penyesuaian nilai upah minimum provinsi dilakukan setiap tahun. Sedangkan sebelumnya, pemerintah mengatur batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.

Penyesuaian upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan. 

Batas atas upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi yang dihitung menggunakan variabel rata-rata konsumsi perkapita dan rata-rata banyaknya Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja pada setiap rumah tangga.

Sedangkan, batas bawah upah minimum merupakan acuan upah minimum terendah yang besarannya 50 persen dari batas atas upah minimum.

Kemudian, nilai batas atas dan batas bawah bersama variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi provinsi digunakan untuk menghitung formula penyesuaian nilai upah minimum.

Dalam hal upah minimum provinsi tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas UMP maka gubernur wajib menetapkan UMP tahun berikutnya sama dengan UMP tahun berjalan.

Upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 21 November tahun berjalan. Apabila jatuh pada hari libur, maka pengumuman dilakukan satu hari sebelumnya.