Fenomena Buzzer dan Influencer, Relawan atau Bayaran? Begini Penjelasan Pakar

Senin, 22 Februari 2021 – 23:02 WIB

Pakar Komunikasi, Emrus Sihombing (Foto: Istimewa)

Pakar Komunikasi, Emrus Sihombing (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Fenomena buzzer dan influencer ramai diperbincangkan publik akhir-akhir ini. Pakar Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing pun menanggapi hal tersebut.

Menurutnya, keberadaan buzzer tersebut sah-sah saja, selagi mempertimbangkan moral dan etika. Dijelaskan Emrus buzzer adalah seseorang atau sekelompok orang yang memberikan dukungan terkait dengan pandangan terhadap ide, gagasan, atau kepada organisasi atau individu.

Namun, sambungnya, dukungan tersebut membuat kelompok atau pihak lain menjadi tidak nyaman. "Jadi dalam satu sisi dia mendukung, namun dalam sisi lain bisa saja ia bertindak untuk membuat seseorang atau kelompok menjadi tidak nyaman," ujar Emrus kepada REQnews.com, Minggu 21 Februari 2021.

Misalnya, tambah Emrus, dalam memberikan kritik-kritik yang tidak disertai solusi. "Boleh jadi kritiknya itu tidak berdasar dan sangat subjektif," lanjutnya.

Sedangkan influencer, menurutnya adalah hal baru. Sebelum terkenal sosial media, kata pakar komunikasi itu, publik lebih mengenal opini leader dibanding influencer. "Seperti tokoh masyarakat atau tokoh opini, sekarang disebut influencer," ujarnya.

Menurut Emrus, sekarang ini bentuk dari opini leader salah satunya adalah influencer, yaitu orang yang berpengaruh di media sosial dan memiliki banyak jumlah followers dan like.

Namun, Emrus meragukan jika buzzer disebut sebagai relawan. "Relawan itu kan artinya orang yang rela tanpa ada imbalan apapun, tanpa ada keuntungan apapun," katanya. Sebab kata Emrus, relawan adalah orang yang rela melakukan tindakan-tindakan tertentu tanpa mendapatkan imbalan apapun.

"Yang jadi pertanyaan, apakah mereka sungguh-sungguh sebagai relawan?" tanya Emrus. Jika berfikir secara akademis dan dianggap sebagai relawan, influencer dan buzzer hanya sesekali menyampaikan pesan kepada khalayak yang masuk akal.

"Tapi kan ini influencer maupun buzzer biasanya terus-menerus memberikan dukungan, atau juga memberikan kritik. Nah, mereka kan menghabiskan waktu di sana, apakah waktunya itu benar-benar gratis?" Emrus bertanya-tanya.

Sementara, Emrus menilai profesi yang sifatnya kemanusiaan saja pasti mendapat imbalan. "Misalnya kita sebagai guru, mendapat imbalan kan, yaitu berupa gaji. Sama halnya dengan dokter, ada nggak imbalan, yaitu jasa memeriksa," imbuhnya.

"Jadi kalau buzzer dan influencer ini questionable bagi saya. Tapi kalau nanti saya katakan "pasti ada," mereka akan mengatakan "oh tidak, relawan kita, rela kita," itu kan persoalannya?" ujar Emrus.

Jika dilihat secara akal sehat, kata Emrus, apa yang dilakukan buzzer dan influencer pasti atas dasar pertimbangan menguntungkan bagi dirinya, tapi sekaligus bagi publik. "Jadi kalau dikatakan murni 100%, saya terus terang mempertanyakan," katanya.

Menurutnya, imbalan yang diterima bisa berupa uang maupun non uang. Karena, kata pakar komunikasi itu, sebelum mengenal uang masyarakat bertransaksi secara barter. "Barter di situ saling menguntungkan nggak? Sekarang setelah ada uang, mungkinkah itu ada dalam bentuk uang, atau bisa saja dalam bentuk-bentuk lain," katanya.

Ia pun mengatakan bahwa fenomena buzzer dan influencer sah-sah saja, jika mendapatkan bayaran atau imbalan atas dasar kesepakatan bersama. "Selagi ada kesepakatan antar pihak, yang memakai atau menggunakan jasa mereka," lanjutnya.

Namun, yang dipersoalkan bukanlah dibayar atau tidak. "Tapi substansinya adalah di proses komunikasinya, yang dimuat atau dikirim ke orang lain. Nah, kontennya itu apakah mengandung fakta, data, bukti, dan argumentasi yang kuat, itu yang paling penting," sambungnya.

Selain itu, ia melihat ada pelanggaran hukum atau tidak. "Yang berikutnya apakah melanggar etika? Apakah melanggar moral? Nah di situ persoalannya," lanjutnya.

Kalau misalnya melanggar UU, kata Emrus, silahkan ajukan ke pengadilan. "Karena menurut saya influencer atau buzzer itu hak demokrasi mereka, hak mereka berbicara, hak mereka untuk menjadi perantara, itu hal yang wajar terjadi," ujar akademisi UPH itu.

Terkadang buzer dan influencer menjadi persoalan, baik itu positif maupun negatif. Namun, substansinya bukan itu, melainkan dari pesan yang disampaikan.

Untuk itu, masyarakat harus bisa berfikir secara kritis dalam menanggapi fenomena tersebut. "Karena yang disampaikan oleh buzzer dan influencer tidak bebas nilai. Artinya ada kepentingan di dalamnya," kata Emrus.

Ia pun mengatakan tak usah heran, jika melihat suatu akun tertentu yang membela salah satu kekuatan politik tanpa membeberkan kelemahan yang dibela. "Tapi tidak apa, selagi itu ada fakta, data, dan bukti," sambungnya.

Kedua, masyarakat harus bisa mengecek fakta dari hal-hal yang diwacanakan oleh buzzer dan influencer. "Ketiga, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) harus mengkampanyekan kecerdasan bermedia, media literasi. Kecerdasan bermedia disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat bisa memilah Informasi yang diterima," kata Emrus.