Aturan Baru Pesangon Buruh, Bikin Untung atau Malah Buntung?

Selasa, 23 Februari 2021 – 08:30 WIB

PP Nomor 35 Tahun 2021 dilansir dari JDIH Kementarian Ketenagakerjaan (JDIH Kemnaker)

PP Nomor 35 Tahun 2021 dilansir dari JDIH Kementarian Ketenagakerjaan (JDIH Kemnaker)

JAKARTA, REQnews - Presiden Joko Widodo teken 49 peraturan pelaksana dari Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Salah satunya Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP nomor 35 Tahun 2021).

Dalam PP tersebut, ada beberapa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  diantaranya:

1. Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian;

2. Perusahaan tutup akibat mengalami kerugian secara terus-menerus selama dua tahun;

3. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure);

4. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau perusahaan pailit.

5. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan

6. Pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja;

Berdasarkan Pasal 40,  dalam hal terjadi PHK, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Adapun rincian uang pesangon yang diberikan sebagai berikut:

  • masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah
  • masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah
  • masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah
  • masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah
  • masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah
  • masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah
  • masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah
  • masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah
  • masa kerja 8 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 8 bulan upah
  • masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.

Sedangkan uang penghargaan masa kerja berupa:

  • masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
  • masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
  • masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
  • masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
  • masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
  • masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
  • masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun,8 (delapan) bulan Upah; dan
  • masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.

Adapula uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi:

  • cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  • biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
  • hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Hal yang perlu diketahui dari aturan baru ini, perusahaan dapat membayar pesangon separuh dari ketentuan.

Seperti pada pasal 43, dalam hal PHK terjadi karena alasan efisiensi akibat mengalami kerugian, perusahaan dapat membayar pesangon separuh dari ketentuan. Yaitu, uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) dari patokan yang diatur dalam Pasal 40 ayat 2 PP nomor 35 tahun 2021,  serta uang penghargaan dan uang penggantian hak. 

Selain itu pekerja yang terkena PHK karena perusahaan tutup akibat merugi terus dalam dua tahun, keadaan memaksa (force majeur), dan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) karena merugi, akan mendapat pesangon 0,75 kali dari upah di Pasal 40 ayat 2. 

Hal ini karena uang pesangon dikurangi 0,25 kali. Namun pekerja juga akan mendapat uang penghargaan dan uang penggantian hak.

Adapula perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau perusahaan pailit juga membayar pesangon separoh dari ketentuan. Sedangkan selain alasan diatas, pesangon dibayar penuh.