IPW: Piala Menpora Pembangkangan Terhadap Presiden, Kapolri Tanggung Jawab!

Rabu, 03 Maret 2021 – 18:31 WIB

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane (Foto: Istimewa)

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Penyelenggaraan Piala Menpora dapat menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 dan pembangkangan terhadap Presiden. Jika itu terjadi, maka Menpora dan Kapolri harus bertanggungjawab dan mundur dari jabatannya.

"Jika ternyata event itu menjadi klaster baru Covid-19 dan terjadi korban sakit atau meninggal dunia Menpora dan Kapolri yang memberi ijin harus bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, melalui siaran persnya, Selasa 3 Maret 2021.

Menurutnya, kedua pejabat itu harus bertanggung jawab jika ada yang meninggal dunia, termasuk pendidikannya. "Selain itu, jika ada klub yang tidak mampu membayar gaji dan officialnya selama event, Menpora dan Kapolri tanggung jawab membayar gaji mereka," kata Neta.

Walaupun pertandingan tanpa penonton, sambungnya, namun tetap saja akan terjadi kerumunan. Sebab, setiap tim sepakbola minimal akan membawa 30 orang yang menetap di kota penyelenggara. 

Hal itu, akan bersinggungan dengan masyarakat, karyawan hotel, panitia, maupun para pendukung. "Sehingga, ada sekurang-kurangnya 50 orang yang saling bersinggungan," ujarnya.

Padahal, kata Neta, Presiden Jokowi secara tegas di akun twitternya tertanggal 16 November 2020 menyebutkan aparat harus berani mengambil tindakan terhadap para pelanggar. "Karena, keselamatan rakyat di tengah pandemi merupakan hukum yang tertinggi," lanjutnya.

“Saya memerintahkan Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satgas untuk menindak tegas pelanggar pembatasan yang ditetapkan," cuitan Jokowi di Twitternya.

Untuk itu, jika Kapolri benar-benar memberikan ijin terhadap pertandingan tersebut, Neta mengatakan bahwa itu merupakan pembangkangan secara nyata terhadap Presiden Jokowi. "Yang nyatanya berpedoman bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi," ujarnya.

Ia berharap, jangan sampai perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan pemerintah dalam setahun untuk mengendalikan pandemi Covid-19 ini sia-sia.

"Mencegah kerumunan massa yang berpotensi menjadi klaster baru Covid-19, harus menjadi perhatian Kapolri, yang menjadi ujung tombak pemberian ijin keramaian," katanya.

Selain itu, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) sudah mengecam keras Piala Menpora digelar karena khawatir menjadi klaster baru Covid-19. "Untuk itu, IPW mendesak Presiden Jokowi segera menegur Kapolri yang memberi ijin Piala Menpora," ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda)yang wilayahnya dijadikan lokasi Piala Menpora harus menolak pertandingan itu. Sebab situasi pandemi  Covid-19 masih terus membawa korban jiwa. Ia pun memberikan saran kepada Presiden Jokowi agar menegur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemberian ijin Piala Menpora. Pertandingan tersebut yang rencananya akan digelar 21 Maret - 25 April 2021 di empat kota, yaitu Malang, Solo, Bandung, dan Sleman.