Di Manakah Aturan Tentang Musik di Perundang-undangan di Indonesia?

Rabu, 06 Februari 2019 – 07:00 WIB

Ki-ka: Hafez Gumay, peneliti Koalisi Seni Indonesia; Glenn Fredly, musisi dan penggagas Kami Musik Indonesia (KAMI); Anang Hermansyah, musisi dan anggota Komisi X DPR RI, saat diskusi RUU Permusikan di Jakarta, Senin (4/2/2019) (Foto: Kami Musik Indonesia

Ki-ka: Hafez Gumay, peneliti Koalisi Seni Indonesia; Glenn Fredly, musisi dan penggagas Kami Musik Indonesia (KAMI); Anang Hermansyah, musisi dan anggota Komisi X DPR RI, saat diskusi RUU Permusikan di Jakarta, Senin (4/2/2019) (Foto: Kami Musik Indonesia

JAKARTA, REQnews – Sekitar 200 orang yang berkecimpung dalam dunia musik berkumpul di Cilandak Town Square, Jakarta, Senin (4/2/2019). Turut hadir pula anggota DPR RI yang sekaligus pemusik, Anang Hermansyah, dan Inosentius Samsul, salah seorang pembuat Naskah Akademik RUU Permusikan yang juga perwakilan dari Badan Legislasi DPR RI.

Pada kesempatan itu, Koalisi Seni Indonesia, melalui Penelitinya, Hafez Gumay, turut berbagi pandangan dan analisa terhadap RUU yang telah menggegerkan publik Indonesia yang peduli terhadap dunia musik di tanah air.

Berikut ini adalah analisa terhadap sejumlah pasal dalam undang-undang lainnya yang terkait dengan musik.

Pertama, tentang perlindungan hak cipta dan pembagian royalti. Pokok ini telah diatur di Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014.

Pasal 5 ayat 1 berbunyi demikian:

Hak moral … merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

c) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

d) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan... 

Sedangkan pasal 8 tertulis demikian: Hak ekonomi merupakan hak ekslusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Kedua pasal itu mengatur hak moral dan hak ekonomi para musisi. Secara komprehensif, UU No. 28 Tahun 2014 mengatur termasuk di dalamnya adalah tata cara pemberian lisensi, pembagian royalti, hingga pewarisan hak cipta setelah musisi meninggal dunia.

Pasal 9 ayat 1:

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta … memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

a) Penerbitan Ciptaan;

b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

c) Penerjemahan Ciptaan;

d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

f) Pertunjukan Ciptaan;

g) Pengumuman Ciptaan;

h) Komunikasi Ciptaan; dan

i) Penyewaan Ciptaan.

Sedangkan Pasal 20 tentang hak terkait pelaku pertunjukan, produser fonogram, lembaga penyiaran, demikian rumusannya:

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak ekslusif yang meliputi:

a) Hak moral Pelaku Pertunjukan;

b) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;

c) Hak ekonomi Produser Fonogram; dan

d) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Pasal 58 ayat 1 telah mengatur rentang waktu berlakunya Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan :

Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan: … lagu atau musik dengan atau tanpa teks … berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggap 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 87 telah memuat aturan tentang tata cara pemberian lisensi, pembagian royalti:

1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkna Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.

4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Kedua, tentang pemajuan musik tradisional dan musik secara umum telah diatur UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini mengatur tata cara perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan musik, serta pembinaan sumber daya manusia terkait musik.

Ketiga, aturan tentang pendataan dan pengarsipan musik sudah terdapat di UU Pemajuan Kebudayaan dan UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. UU Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan pembentukan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan, termasuk musik, dari berbagai sumber. Sistem pendataan ini menjadi sumber acuan data utama yang harus bisa diakses setiap orang. UU Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam telah mewajibkan setiap orang yang menerbitkan karya cetak dan karya rekam menyerahkan salinan karya yang telah diterbitkan kepada Perpustakaan Nasional. Tujuannya adalah membentuk satu koleksi nasional yang mencakup seluruh karya yang pernah diterbitkan di Indonesia.

Mari kita lihat mengenai pokok-pokok tersebut di kedua UU itu: UU Pemajuan Kebudayaan, pasal 15:

1) Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.

2) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data mengenai:

     a. Obyek Pemajuan Kebudayaan;

    b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;

    c. Sarana dan prasarana Kebudayaan; dan

    d. Data lain terkait Kebudayaan.

3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dikelola oleh kementerian atau lembaga terhubung dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang terhimpun dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan.

5) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat diakses oleh Setiap Orang.

Pasal 5 UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berbunyi demikian:

1) Setiap Produsen Karya Rekam yang memublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpsutakaan nasional dan 1 (satu) salinan kepada Perpustakaan Provinsi tempat domisili produsen Karya Rekam.

2) Pernyerahan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan.

3) Karya Rekam wajib diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keempat, perihal pembinaan sumber daya manusia di bidang musik telah diatur di UU Pemajuan Kebudayaan. Pemerintah pusat dan daerah wajib membina sumber daya manusia di bidang musik. Pasal 39 UU Pemajuan Kebudayaan telah mengaturnya:

1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.

2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.

3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dilakukan melalui:

     a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;

    b. Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan / atau

    c. Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan. (Prazz)