Tidak Semua Aset Milik Terdakwa Bisa Dirampas Negara, Ini Pasalnya

Kamis, 08 April 2021 – 20:31 WIB

Ilustrasi Aset (Foto: Istimewa)

Ilustrasi Aset (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Penyitaan aset perkara pidana dalam hal ini korupsi harus dilakukan secara hati-hati mulai dari tahap penelusuran hingga pemeriksaan atau verifikasi. 

Ketidakhati-hatian dalam penyitaan aset terdakwa atupun pihak ketiga rentan terlanggarnya hak asasi manusia (HAM) seseorang.

John Lock menyatakan "every man has a property in his own person" (setiap orang memiliki harta kekayaan diri pribadinya). Hal yang sama juga diungkapkan John Rawls hak atas kekayaan pribadi merupakan salah satu wujud kebebasan dasar warga negara. 

Rawls menyatakan "among the basic liberties of the person is the right to hold and to have the exclusive use of personal property (di antara kebebasan dasar manusia adalah hak untuk memiliki dan menggunakan properti pribadi secara ekslusif).

Itulah mengapa penyitaan aset tidak dapat dilakukan semena-mena melainkan harus sesuai aturan yang ada. 

Apa itu penyitaan?

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Dalam sebuah negara hukum due process of law adalah hal fundamental untuk ditegakkan. Negara melalui seperangkat aturan yang ada menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Seseorang berhak memastikan hak-hak pada dirinya berjalan sesuai koridor yang ada. Baik itu korban, pelaku dan pihak ketiga.

Dalam hal penyitaan, penyidik harus berhati-hati betul dan tidak bisa secara sembarangan dilakukan. Penyitaan dilakukan untuk kepentingan proses hukum dan tidak semua barang atau benda atau aset (harta kekayaan) dapat disita. Hanya yang terkait dengan tindak pidana atau hasil kejahatan saja yang dapat disita oleh negara. 

Jika ada benda yang disita oleh penyidik, ternyata tidak berhubungan dengan tindak pidana, maka benda tersebut wajib dikembalikan kepada orang yang berhak. 

Benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan

Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP berikut benda yang dapat disita:

-benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;

-benda yang telah dipergunakan secara Iangsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

-benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;

-benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

-benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait.

Prosedur penyitaan

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2), Pasal 40, Pasal 45 ayat (1), Pasal 37, Pasal 82 ayat (1) huruf b, dan Pasal 39 KUHAP prosedur penyitaan sebagai berikut:

1.) Baik penyitaan maupun penggeledahan tidak boleh dilakukan oleh Penyidik terhadap benda yang tidak ada hubungannya dengan suatu tindak pidana

2.) Penyitaan terhadap bendda dilakukan untuk keperluan pembuktian. Dengan demikian, benda-benda yang dapat disita pada prinsipnya adalah benda-benda yang berhubungan dengan tindak pidana atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Benda-benda ini diklasifikasikan lagi menjadi 2 (dua) jenis:

-benda yang dapat lekas rusak atau benda yang membahayakan

-biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi.
3.) Kewenangan penyidik untuk melakukan penggeledahan atau penyitaan, hanya sebatas apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup.

4.) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

5.) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Demi mengembalikan kerugian keuangan negara bukan berarti negara dapat merampas semua aset milik terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan pidana karena melanggar HAM.