Tawaran Obat untuk RUU Permusikan yang Problematis

Rabu, 06 Februari 2019 – 13:00 WIB

Diskusi para pemangku kepentingan di industri musik Indonesia, Jakarta, Senin (4/2/2019) (Foto: Koalisi Seni Indonesia)

Diskusi para pemangku kepentingan di industri musik Indonesia, Jakarta, Senin (4/2/2019) (Foto: Koalisi Seni Indonesia)

JAKARTA, REQnews – Tak ada yang memungkiri dunia musik Indonesia belum memiliki sebuah regulasi yang mengatur tata kelola permusikan secara komprehensif. Beberapa hal terkait musik sudah diatur dalam sejumlah undang-undang.

Masuknya RUU Permusikan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019 patut mendapat apresiasi. Namun pada saat yang sama, masih banyak hal dalam RUU yang terdiri dari 9 bab, 54 pasal tersebut yang harus diberi catatan kritis.

Koalisi Seni Indonesia membeberkan 3 problem yang terdapat dalam RUU Permusikan sekaligus ‘obat’-nya.

Pertama, ancaman kebebasan berekspresi. Pasal 5 RUU Permusikan memuat 8 larangan bagi siapapun yang melakukan proses kreasi. Sedangkan pasal 50 memuat ketentuan pidana yang terkait pasal 5. Menurut Koalisi Seni Indonesia, kedua pasal ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang berkuasa atau pihak yang ingin membungkam pemusik yang kritis. Hal yang serupa juga terdapat di UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, terutama pasal 6.

Pasal 5 dan 50 RUU Permusikan tersebut secara jelas bertentangan dengan pasal 41, 43 dan 44 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan setiap orang berhak berekspresi.


Kedua, ruang lingkup kegiatan permusikan yang belum jelas. RUU Permusikan dianggap belum terlihat mengatur pengaturan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dalam eksosistem musik serta tata kelola industri musik. Hal ini tampak di pasal 3 yang menyebut kegiatan permusikan hanya terbagi 4, yaitu proses kreasi, reproduksi, distribusi dan/atau konsumsi.

Jika dibandingkan dengan pasal 8 UU Perfilman, pasal 3 RUU Permusikan tampak masih terlalu sederhana. Pada pasal 8 UU Perfilman, kita dapat menemukan kegiatan perfilman (ayat 1) yang memilah 6 aktivitas, usaha perfilman (ayat 2) yang meliputi 8 aktivitas. Sementara kegiatan dan usaha perfilman yang tidak diatur dalam ayat 1 dan 2 di pasal 8 itu akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.


Ketiga, uji kompetensi dan sertifikasi. Pasal 32 RUU Permusikan mengharuskan seluruh musisi untuk mengikuti uji kompetensi, baik kepada musisi yang berasal dari jalur pendidikan maupun autodidak. Ketentuan ini adalah kebalikan dari Pasal 39 ayat 3 UU Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan standarisasi dan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan.



Menurut Koalisi Seni Indonesia, sertifikasi bagi pemusik akan sulit diterapkan karena kualitas karya musik tidak melulu berbanding lurus dengan kemampuan teknis seseorang dalam bermusik.

Tawaran ‘obat’

Dengan 3 problem tersebut, Koalisi Seni Indonesia memandang seharusnya RUU Permusikan mengatur cara Pemerintah dapat menjamin ekosistem musik dapat tetap produktif dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada di dalamnya.

Maka, jika RUU Permusikan tetap dilanjutkan pembahasannya, Koalisi Seni mengajukan 2 tawaran perihal tata kelola industri musik.

Pertama, musik, baik lagu dan komposisi, merupakan jantung dari seluruh kegiatan permusikan. Dengan demikian, kegiatan penciptaan musik harus mendapatkan perhatian khusus dalam menyusun tata kelola industri musik.

Dalam hal ini, kebebasan berkespresi para musisi untuk menciptakan musik merupakan hal mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar. RUU Permusikan seharusnya dapat menjamin kreatifitas musisi dalam berkarya.

Catatan yang harus diingat adalah pengelolaan hak kekayaan intelektual dari para pencipta musik harus dilaksanakan secara adil guna menjamin kesejahteraan musisi itu sendiri.

Kedua, harus ada pengaturan untuk membatasi pelaku usaha permusikan melakukan praktek intergrasi vertikal secara langsung maupun tidak langsung guna menjamin persaingan usaha yang sehat.

Penguasaan sistem produksi oleh segelintir pemain besar hanya akan membuat industri musik tidak berkembang. Posisi antara pencipta musik, musisi, dan pelaku usaha permusikan harus diatur sedemikian rupa agar seimbang. (Prazz)