Sering Dengar Istilah Asas Presumption of Innocent? Ini Makna Sebenarnya

Rabu, 14 April 2021 – 10:31 WIB

Palu Hakim (Foto: Istimewa)

Palu Hakim (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pernahkan mendengar atau membaca berita seorang pelaku tindak pidana disebut sebagai terduga atau dugaan?.  Misalnya tersangka terduga korupsi atau terduga maling atau terduga teroris.

Ternyata ada kewajiban menyebut sebutan dugaan atau terduga karena adanya asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence). Asas itu dapat ditemukan dalam KUHAP tepatnya bagian Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Diatur pula dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman) yang menyebutkan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Misalnya, dalam pemberitaan seharusnya tidak disebutkan identitas dan juga foto tersangka. Aksi main hakim sendiri juga seringkali dilanggar padahal seseorang patut diduga tidak bersalah.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Objek pemeriksaan bukan manusia sebagai tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan dirinya.

Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.

Perkara apapun itu bahkan kejahatan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) sekalipun tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah yang sudah menjadi prinsip universal dalam penanganan tindak pidana di dunia. 

Namun, hak seorang tersangka dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan dia terbukti secara sah melakukan tindak pidana bukanlah hak absolut karena hak ini tidak termasuk ”non-derogable rights” seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif).

Hak Tersangka atau Terdakwa

  1. hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan,
  2. hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum;
  3. hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda;
  4. hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan;
  5. hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu;
  6. hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawan dengan yang bersangkutan;
  7. hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan;
  8. hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Hak diatas harus dapat dipenuhi sebagai wujud perlindungan atas asas praduga tak bersalah.