Antiklimaks Kasus BLBI, Bikin Bangkrut Negara Tapi Dihentikan

Sabtu, 01 Mei 2021 – 16:30 WIB

Kasus BLBI Akibatkan Negara Rugi Rp 110 triliun

Kasus BLBI Akibatkan Negara Rugi Rp 110 triliun

JAKARTA, REQnews - Kerugian keuangan negara yang diakibatkan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mencapai Rp 110 triliun. Hal wajar jika banyak pihak yang mendesak untuk menuntaskan kasus tersebut.

Namun, kini KPK telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan Penuntutan (SP3) pada Kamis 1 April 2021. 

Bermula dari Krisis Moneter tahun 1997-1998

Indonesia pernah mengalami krisis luar biasa dimana keadaan keuangan negara tidak stabil, nilai tukar rupiah jatuh karena kurs nilai tukar valas sangat tinggi, harga barang naik, utang luar negeri melonjak, harga bbm membengkak dan banyak perusahaan asing yang meminjam uang pada perusahaan asing dengan bunga tinggi. 

Pada tahun itu juga banyak bank-bank yang nyaris bangkrut dan mengalami persoalan likuiditas. Untuk mengatasi persoalan tersebut Bank Indonesia (BI) mengeluarkan bantuan likuiditas yang kita kenal dengan nama BLBI. Bantuan itu merupakan skema berupa pinjaman sejumlah uang yang diberikan BI terhadap bank-bank. 

Likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utang serta kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Utang jangka pendek perusahaan tersebut meliputi utang usaha, pajak, dividen, dan lain sebagainya. 

Misalnya seperti ini, jika Hastina ingin menarik Rp 200 juta tabungan di rekeningnya, bank tersebut harus siap dengan penarikan uang tunai yang dilakukan Hastina. Artinya dana Rp 200 juta itu harus sudah ada dan tersedia. 

Contoh lain, Puri ingin meminjam uang ke Bank sejumlah Rp 100 juta. Bank harus mampu menyiapkan sebesar Rp 100 juta untuk Hastina sebagai debitur.

Nah saat itu, mayoritas bank berada di titik tidak lagi mampu menyediakan sejumlah uang tersebut ke masyarakat.

Tahun 1997 nilai tukar rupiah terhadap dolar sekitar Rp 2.426, melemah pada Desember 1997 mencapai Rp 5.326. Sedangkan Juli 1998, nilainya terjun bebas hingga Rp 14.965. Kas perbankan kian hari kian menipis. Bahkan kredit macet di perbankan nasional bahkan mencapai Rp 10,2 triliun. 

Masyarakat yang merasa khawatir pun mengambil uang mereka ke bank atau dikenal dengan fenomena (penarikan uang di bank secara massal).

Berbagai bank akhirnya mengalami minus yang besar pada rasio kecukupan modalnya atau CAR (Capital Adequacy Ratio). Pada akhirnya pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Soeharto memutuskan untuk memberi bantuan likuiditas dengan total Rp 144, 53 triliun kepada 48 bank. Seperti  Bank Umum Nasional milik Mohamad Bob Hasan, Bank Risjad Salim Internasional milik Ibrahim Risjad, Bank Surya milik Sudwikatmono, Bank Yakin Makmur milik Siti Hardiyanti Rukmana, Bank Papan Sejahtera milik Hasjim Djojohadikusumo, Bank Central Asia (BCA) milik Anthoni Salim (pemilik Indofood), Bank Nusa Nasional milik Nirwan Bakrie, 

Seperti makhluk sosial, Indonesia meminta bantuan IMF (Badan Moneter Dunia) untuk memulihkan krisis ekonomi Indonesia. Kesepakatan itu tertuang dalam Letter of Intent (LoI).

Adapun rekomendasi IMF, pertama bank-bank yang tak mungkin lagi untuk diselamatkan akan dicabut izin usahanya. Kedua, bank-bank yang masih memungkinkan bertahan akan dipulihkan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). 

Kasus Korupsi Mulai Terkuak

Pepatah lama yang mengatakan sepandai - pandainya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga. Begitu pula dengan kejahatan yang disimpan para pemilik bank. 

Ratusan triliun dana yang dikucurkan pemerintah terhadap sejumlah bank tidak berjalan lancar. Beberapa malah menyalahgunakan bantuan tersebut. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari total Rp 144, 53 triliun bantuan dana, hanya sebesar Rp 6 triliun yang benar-benar tepat sasaran sedangkan sebanyak Rp 138 triliun dana itu tak tepat sasaran sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian.

Salah satu obligor yakni Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) sebesar Rp 37,04 triliun. Krisis saat itu dimanfaatkan para konglomerat pemilik bank kabur ke luar negeri padahal belum melunasi utang. 

Presiden Bj Habibie sempat meminta pelunasan utang sebelum mereka kabur, namun pemilik bank mengaku tak mampu melunasi dalam jangka waktu 1 bulan yang ditentukan. Mereka meminta waktu 5 tahun. 

Presiden berganti, namun kasus BLBI juga tak kunjung selesai. Dibawah kepemimpinan Presiden Megawati, dia mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada para pemilik bank yang berhasil melunasi utangnya dan mengatur sanksi jika melanggar. Yakni, penerima BLBI dianggap sudah menyelesaikan utangnya dan mendapatkan Surat Keterangan Lunas (SKL) walau hanya membayar 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai, serta 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Setelahnya, ada 23 pemegang saham yang mengikuti skema tersebut. 

Nama-nama yang Terlibat

Sjamsul Nursalim obligor BDNI melunasi utangnya dengan menyerahkan asetnya kepada BPPN yang dipimpin oleh Syafruddin Arsyad Temenggung. Sesuai dengan Inpres yang diterbitkan Megawati, Sjamsul terbebas dari segala tuduhan jika telah mengantongi Surat Keterangan Lunas (SKL). Benar saja, BPPN memberikan rekomendasi penerbitan SKL kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan disetujui. Akibatnya, Kejaksaan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Pada tahun 2001, Sjamsul dikabarkan kabur ke luar negeri dan tak pernah kembali bersama sang isteri Itjih Nursalim.

Mencium bau kecurangan, KPK melakukan penyidikan dugaan kecurangan yang dilakukan Syafruddin.

Dari hasil penyidikan, penerbitan SKL oleh Syafruddin kepada Sjamsul ternyata ada keliruan fatal. Sehingga Sjamsul masih memiliki utang ke negara sebesar Rp 4, 58 triliun. Kasus berjalan vonis pun datang. 

Tahun 2018 Syafruddin divonis 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sementara di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menambah vonis Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. 

Tak terima, pada tahun 2019 Syafruddin mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan dirinya. MA menyatakan Syafruddin tak terbukti melakukan pelanggaran pidana. Dengan demikian, dirinya terbebas dari hukuman. 

Adapula nama-nama konglomerat pejabat bank yang diduga tersangkut kasus BLBI seperti Eko Edi Putranto, Toni Suherman, Sudjiono Timan, Bambang Sutrisno, Andrian Kiki Ariawan, Harry Mattalata, Nader Taher, Dharmono K Lawi, Samadikun Hartono, Lesmana Basuki, Sherni Kojongian, Hendro Bambang Sumantri, Edy Djunaedi, dan Ede Uto. 

Selain itu Jaksa Urip menerima suap dari Artalyta Suryani orang terdekat Sjamsul Nursalim agar menghentikan pengusutan kasus itu. Vonis terhadap keduanya Urip divonis 20 tahun penjara, sementara Artalyta selama 5 tahun.

Terbit Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Tak menerima putusan kasasi MA, KPK mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasus Syafruddin.

Putusan hakim pun menolak PK yang diajukan KPK. 

Perlu diketahui, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum. Selain itu sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU KPK, lembaga antirasuah itu dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun. 

Tepat pada 1 April 2021, KPK menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim dalam perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (kasus BLBI).

Menurut KPK, untuk menjerat Sjamsul Nursalim dan isterinya Itjih Nursalim, harus ada unsur penyelenggara negara karena keduanya adalah pihak swasta. Sedangkan Syafruddin telah bebas dari jeratan hukum. Hal itu sesuai dengan isi pasal 11 UU KPK yang mengsyaratkan ada unsur aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Dengan diterbitkannya SP3 oleh KPK, maka tak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh lagi. 

Menjadi Kasus Perdata

"Bagi pemerintah kebijakan BLBI tahun 1998 itu sudah selesai, sudah dianggap benar meskipun negara rugi karena waktu itu situasinya menghendaki itu," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangan resmi, Senin 12 April 2021.

Upaya hukum terus dilakukan untuk mengupayakan pemulihan kerugian negara yang mencapai Rp 110 triliun. 

Presiden Jokowi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bertujuan menagih utang perdata BLBI. 

Pembentukan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Meski tak dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi dengan jeratan pidana, paling tidak kerugian negara yang berjumlah triliuan itu dapat kembali.