KKB Disebut Sebagai Teroris! Stara Institute Desak Pemerintah Lakukan Ini

Kamis, 29 April 2021 – 16:25 WIB

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua (Foto: Istimewa)

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Belakangan ini desakan agar kelompok kriminal bersenjata (KKB) dilabel sebagai organisasi teroris semakin menguat. Itu setelah tewasnya perwira tinggi Kopassus yang menjabat Kabinda Papua, Mayjen (anumerta) I Gusti Putu Danny Karya Nugraha.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan bahwa pelabelan KKB sebagai teroris, tak serta-merta membuat operasi pengejaran dan melumpuhkan kelompok bersenjata di Papua jauh akan lebih efektif. "Padahal realitanya tidak semudah itu," ujar Bonar melalui keterangan tertulisnya Rabu 28 April 2021.

Tetapi, menurutnya ada juga pihak lain yang mendukung, namun mereka mempunyai agenda lain. "Yaitu berkepentingan agar label teroris di negeri ini tidak semata pada kelompok kekerasan yang mengaku mewakili agama tertentu," kata dia. 

Bonar mengungkap bahwa ketiadaan definisi yang baku dan diterima secara internasional, memang membuka ruang bagi negara secara subyektif mengkategorikan kelompok-kelompok yang dipandang mengancam keamanan dan kepentingan nasional sebagai organisasi teroris, diluar daftar organisasi teroris yang telah ditetapkan oleh PBB. 

Menurutnya, bila mengacu pada pasal 1 ayat 2 UU No 15 tahun 2018 definisi terorisme dirumuskan secara luas dan multi interpretasi sehingga dimungkinkan adanya interpretasi yang membenarkan pelabelan itu.

Setara Institute, kata dia, berpandangan dengan pelabelan organisasi teroris kepada kelompok bersenjata di Papua, tidak akan membantu bagi penyelesaian konflik di Papua tapi justru sebaliknya kontra produktif. "Apalagi jika pelabelan itu melebar diberikan kepada kelompok pro kemerdekaan di Papua yang berjuang secara damai," katanya. 

Selain itu, pelabelan kelompok perlawanan di Papua tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama dan panjang. "Kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata selama ini lebih dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari rakyat setempat," ujarnya.

"Selain kondisi geografis dan pengenalan area di pegunungan sebagai kendala utama," sambungnya. Menurutnya, perlu dipertimbangkan kembali pelabelan tersebut kepada KKB. 

Pertama, lanjutnya, dengan melabel kelompok bersenjata di Papua sebagai teroris, itu berarti sekaligus menutup ruang negosiasi dan perundingan.

"Akibatnya eskalasi kekerasan akan meningkat dan dampaknya buruk bagi rakyat setempat. Mereka terpaksa mengungsi untuk mencari selamat, kehilangan penghasilan ekonomi, anak-anak tidak bersekolah, kesehatan dan sanitasi lingkungan terganggu serta hal lain-lain," kata dia. 

Kedua, lanjut Bonar, pelabelan teroris akan menambah luka sosial rakyat Papua. "Karena, mereka akan merasa pelabelan ini bukan hanya untuk kelompok bersenjata Papua tetapi rakyat Papua secara keseluruhan," ujarnya. 

Bonar mengatakan bahwa selama ini mereka merasa didiskriminasi dan mengalami perlakuan rasisme. "Sekarang bertambah dengan label teroris," katanya. 

Selain itu, dampak psikologi sosial semacam ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Pendekatan keamanan dan kesejahteraan fisik tanpa dipadani pendekatan kultural dan psikologi sosial, justru akan membuat penyelesaian konflik di Papua semakin jauh.

Karena itu, Setara Institute mendesak pemerintah agar bisa menyusun strategi komprehensif untuk penyelesaian damai Papua. "Tidak hanya tertuju pada percepatan pembangunan, penambahan provinsi, dan revisi UU otonomi khusus," katanya. 

Namun, juga membuka ruang pembicaraan dan perundingan dengan kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan selama ini. Langkah awal untuk itu adalah mencari kesepakatan agar dihentikan penggunaan kekerasan dan permusuhan antara kedua belah pihak.

Selanjutnya, pemerintah bisa membuka komunikasi dengan pihak yang melakukan perlawanan. Tak perlu merasa kalah apalagi khawatir akan kehilangan Papua. 

bisa memulai dengan menjajaki membuka saluran komunikasi dengan pihak yang selama ini melakukan perlawanan. "Perdamaian di Papua tidak akan tercapai melalui ujung senjata tetapi melalui perundingan," ujar Bonar.