Sikapi Putusan MK Soal RUU KPK, Pengamat Minta Agar Publik Obyektif dan Independen

Senin, 10 Mei 2021 – 20:02 WIB

Mahkamah Konstitusi (Foto: Istimewa)

Mahkamah Konstitusi (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Pengamat hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hasin Abdullah meminta kepada publik agar bisa menilai putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) secara objektif dan independen.

"Sekalipun berdasarkan kajian akademis, kita tidak boleh buta akan prestasi MK maupun KPK," ujar Hasin melalui keterangan tertulisnya pada Minggu 9 Mei 2021.

Menurutnya, bagaimanapun keduanya adalah lembaga negara yang harus dihormati dalam konteks pelaksanaan tugas yudisial.

Hasin mengatakan bahwa majelis hakim yang menolak permohonan pemohon seharusnya juga melihat akar persoalannnya.

Karena, kata dia, RUU KPK ini dibahas secara singkat tanpa menunggu kehadiran punggawa KPK untuk memastikan lanjut atau tidaknya RUU tersebut.

Namun, ia juga sepakat dengan apa yang disampaikan Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita. Bahwa KPK sebagai lembaga trigger mechanism jangan merasa buta terhadap fungsi koordinasi dan supervisi.

"KPK tidak boleh merasa dengan independensinya kemudian tidak ingin dievaluasi oleh pemerintah, sebab evaluasi institusi KPK itu tujuannya adalah untuk masa depan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi," kata Hasin.

Ia pun memberikan apresiasi atas prestasi MK dan KPK selama ini, karena menjalankan fungsinya secara independen dan konsisten.

Hasin menyebut bahwa mereka bukanlah malaikat, sehingga kita semua abai terhadap indikator atau catatan-catatan buram (raport merah) MK dan KPK.

"Saya sangat menghormati putusan hakim yang menolak atau pun yang memilih dissenting opinion dalam perkara yang serius ini," katanya.

Meskipun penafsiran mereka berbeda, katanya, yang paling penting adalah RUU KPK harus menambah kekuatan secara legalitas, baik secara fungsi maupun manajemennya.

Ia juga berharap agar RUU KPK bisa menjadi undang-undang yang menguatkan lembaga antirasuah. Karena, bisa berfungsi untuk menyelematkan aset negara dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebelumnya, hakim Mahkamah Konstitusi menolak tiga permohonan uji materil dan uji formil terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), pada Selasa 5 Mei 2021.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang secara virtual oleh Ketua MK Anwar Usman yang disiarkan di YouTube MK RI dengan nomor registrasi perkara 59/PUU-XVII/2019. Sebagai mana isinya adalah menolak permohonan yang diajukan para pemohon.

Juducial review ke Mahkamah Konstitusi merupakan jalur konstitusional yang ditempuh oleh pemohon untuk mengajukan uji secara materil maupun formil. Sehingga MK menjadi tempat untuk menguji peraturan perundang-undangan.

Ketua MK, Anwar Usman, didampingi anggota majelis hakim lainnya saat membacakan hasil putusan tersebut. Sedangkan salah satu anggota majelis, Wahiduddin Adams, lebih memilih disseting opinion dalam perkara ini.