Pasca Putusan MK, Peneliti TII Sebut KPK Tak Independen Lagi

Senin, 10 Mei 2021 – 21:32 WIB

Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Wawan Heru Suyatmiko (Foto: Istimewa)

Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Wawan Heru Suyatmiko (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Wawan Heru Suyatmiko mengungkap ada tiga hal yang menegaskan posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang RUU KPK. Salah satunya yaitu status KPK yang tidak independen lagi.

Pertama, menurutnya KPK tidak independen lagi. Karena, putusan MK semakin menguatkan bahwa KPK berada pada rumpun eksekutif. Oleh karenanya segala perangkatnya harus mengikuti tata cara lembaga eksekutif.

"Ketika nanti ada korupsi di lembaga eksekutif, kita lihat juga wajar kalau kita melihatnya tidak dalam kondisi yang high expectation," ujar Wawan dalam diskusi virtual "KPK Pasca Putusan MK" pada Senin 10 Mei 2021.

Kedua, kata dia, status pegawai melalui TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) menjadi kontroversi dalam undang-undang KPK Tahun 2019 dan PP 41 Tahun 2020.

Menurutnya, itu sudah jelas bahwa alih statusnya tidak boleh merugikan pegawai KPK saat ini sedang bertugas. Namun, muncul Perkom KPK nomor 1/2001 yang menambahkan syarat TWK.

"Tes wawasan kebangsaan yang saat ini menjadi kontroversi, yang tidak lolosnya 75 pegawai. Saya ingin menggarisbawahi, bahwa ini bukan soal 75 banding 1000, ini bukan soal numerik itu," kata dia.

"Tapi ini bagaimana soal negara kita itu aware dengan undang-undang. KPK hari ini tak bisa dihindarkan bahwa mereka adalah lembaga negara. Mereka tidak boleh membuat peraturan Perkom," lanjutnya.

Wawan pun menegaskan bahwa itu bukan persaoalan 75 pegawai yang tidak lolos. "Kami berharap lembaga negara juga harus membuat peraturan yang linear atau segaris dengan aturan di atasnya (UU)," katanya.

Ketiga, sambungnya, bahwa implikasi besar pada penanganan korupsi, putusan MK ini semakin menguatkan kesan bahwa korupsi bukanlah kejahatan yang luar biasa.

Menurutnya, masih ada pekerjaan banyak yang dihadapi KPK atau bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia saat ini.

"Dalam UNCAC Review, kita itu dari 32 rekomendasi baru 8 yang dilakukan, dari 21 rekomendasi baru 13. Ini penting untuk diperhatikan oleh pemerintah Indonesia," lanjutnya.