23 Tahun Reformasi, KontraS Sebut Negara Enggan Tuntaskan Tragedi Trisakti 1998

Rabu, 12 Mei 2021 – 23:42 WIB

Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 (Foto: Istimewa)

Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membeberakan beberapa hal yang menjadi alasan belum tuntasnya pelanggaran Hak Aasasi Manusia (HAM) berat masa lalu dalam Tragedi Trisakti, yang kini memasuki 23 tahun sejak reformasi 1998.

Staf Divisi Advokasi KontraS, Tioria Pretty menyebut bahwa salah satu alasannya yaitu tidak adanya kemauan negara dalam menuntaskan kasus tersebut. "Ini terdengar simpel, tapi dengan satu judul besar ini, segala hal Alhamdulillah bisa dijadikan alasan," ujar Pretty kepada REQnews.com, pada Rabu 12 Mei 2021.

Menurutnya, dibawah Undang-undang Pengadilan HAM No. 26 Tahun 2000, Komnas HAM sudah menyerahkan hasil penyelidikannya ke Jaksa Agung sejak tahun 2002. "Tapi ada banyak alasan Kejaksaan Agung untuk tidak melanjutkan kasus ke penyidikan dan penuntutan," kata dia.

Mulai dari kasus yang sudah terlalu lama, lanjutnya, kurang bukti, belum dibentuk Pengadilan HAM Ad Hocnya, penyelidik Komnas HAM belum disumpah, mengungkit luka lama dan masih banyak lagi alasan yang dikemukakan.

Padahal, menurutnya jika ada kemauan dari negara dalam menuntaskan kasus tersebut, segala alasan-alasan tersebut akan termentahkan.

Ia pun menyebut bahwa pengadilan HAM Ad Hoc belum juga dibentuk, padahal sudah ada Putusan MK No. 18/2007. "Kalau dibilang kurang bukti tentu saja pembuktian pelanggaran HAM berat tidak bisa disamakan dengan pembuktian kasus pidana biasa," katanya.

Komnas HAM, Jaksa Agung hingga hakim Pengadilan HAM, kata dia, bisa belajar dari hakim ICC. Yaitu bagaimana membuktikan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pretty mengatakan bahwa sumpah penyelidik Komnas HAM tidak ada diwajibkan dalam undang-undang. "Itu terbukti dari kasus Abepura 2000, Tanjung Priok 1984 dan Timor Timur 1999 yang bisa diterima oleh pengadilan tanpa penyelidiknya disumpah," ujarnya.

Sedangkan dari negara, lanjutnya, banyak janji yang diucapkan oleh pemerintah tapi praktiknya tidak sebagaimana yang dijanjikan.

"Ada keengganan negara untuk mengembalikan harkat dan martabat korban dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang berkeadilan dan mengungkap kebenaran," ujar aktivis HAM itu.

Menurutnya, itu terlihat dari bagaimana perjalanan kasus Tragedi Trisakti selama 23 tahun. "Pemerintah hanya terus mengumandangkan berbagai tim rekonsiliasi tanpa niat menyelesaikannya secara menyeluruh," katanya.

Yaitu untuk mengungkap kebenaran apa yang sesungguhnya terjadi di saat peristiwa itu. "Kemana nasib orang-orang yang dihilangkan secara paksa," ujarnya.

Lalu, sambungnya, merehabilitasi nama baik orang-orang yang dipenjara belasan tahun tanpa pernah diproses pengadilan. "Meminta pertanggungjawaban hukum para terduga pelaku di pengadilan, dan sebagainya," kata Pretty.

23 tahun reformasi masih meninggalkan impunitas bagi Tragedi Trisakti, di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti meninggal ditembak oleh aparat keamanan dalam aksi 12 Mei 1998.

Sementara 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengalami luka-luka. Kini, kasus tersebut tak kunjung tuntas, setelah melewati sejumlah rezim penguasa.